Jakarta: Indonesia diperkirakan masih akan menghadapi pengaruh fenomena El Nino hingga awal kuartal I 2027. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menilai kondisi tersebut berpotensi memperpanjang musim kemarau, meningkatkan ancaman kekeringan, serta memperbesar risiko kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di berbagai daerah.
Situasi diperkirakan semakin menantang karena El Nino berpotensi terjadi bersamaan dengan fenomena Indian Ocean Dipole (IOD) positif pada periode September hingga Desember 2026. Kombinasi kedua fenomena iklim tersebut diprediksi menyebabkan sebagian besar wilayah Indonesia mengalami musim kemarau yang lebih kering dibandingkan kondisi normal.
Dikutip dari Channel News Asia, Selasa, 4 Agustus 2026, Deputi Bidang Klimatologi BMKG, Ardhasena Sopaheluwakan, mengatakan hasil pemantauan hingga akhir Juni menunjukkan intensitas El Nino telah melampaui ambang kategori kuat. Meski demikian, dampak terbesarnya bagi Indonesia akan terjadi ketika fenomena tersebut bertepatan dengan musim kemarau.
Menurutnya, walaupun El Nino diperkirakan masih berlangsung hingga awal tahun depan, pengaruh paling signifikan tetap akan dirasakan selama periode kemarau yang sedang berlangsung di Indonesia.
Data BMKG menunjukkan hingga pertengahan Juli 2026 sebanyak 509 Zona Musim atau sekitar 54,5 persen wilayah telah memasuki musim kemarau. Puncaknya diperkirakan terjadi pada Agustus sebelum mulai berangsur melemah pada September.
Selain itu, sekitar 437 Zona Musim diproyeksikan mengalami durasi kemarau yang lebih panjang dibandingkan biasanya. Curah hujan dengan intensitas tinggi baru diperkirakan kembali meningkat pada Oktober hingga November.
Gejala kekeringan mulai terlihat di sejumlah daerah. BMKG mencatat wilayah Kaligesing, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah, mengalami periode tanpa hujan terpanjang, yakni mencapai 80 hari.
Pemantauan hingga 29 Juli juga menemukan sedikitnya 5.019 titik panas yang tersebar terutama di Kalimantan Barat, Papua Selatan, dan Riau. Kondisi ini menjadi sinyal meningkatnya potensi kebakaran hutan dan lahan menjelang puncak musim kemarau.
Merespons ancaman tersebut, Presiden Prabowo Subianto meminta seluruh kementerian dan lembaga terkait memperkuat langkah mitigasi. Fokus pemerintah tidak hanya menjaga ketersediaan air, tetapi juga mencegah munculnya kebakaran hutan dan lahan melalui berbagai upaya antisipatif.
Modifikasi Cuaca Jadi Strategi Pencegahan
Kepala BMKG, Teuku Faisal Fathani, menjelaskan pemerintah kini lebih mengutamakan langkah pencegahan dibanding penanganan setelah bencana terjadi. Salah satu strategi utama yang dijalankan ialah Operasi Modifikasi Cuaca (OMC).
Melalui operasi tersebut, hujan diupayakan turun lebih awal untuk mengisi waduk sekaligus menjaga kelembapan lahan yang rawan terbakar. Air yang tertampung nantinya dimanfaatkan untuk mendukung kebutuhan irigasi, pembangkit listrik tenaga air (PLTA), hingga penyediaan air bersih.
BMKG menetapkan enam provinsi sebagai wilayah prioritas pelaksanaan OMC, yakni Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan. Apabila kondisi mengharuskan, operasi juga dapat diperluas ke Kepulauan Riau dan Aceh.
Deputi Bidang Modifikasi Cuaca BMKG, Tri Handoko Seto, mengatakan penyemaian awan saat ini telah berlangsung di sejumlah wilayah seperti Sumatera Selatan, Kalimantan Tengah, Pekanbaru, dan Bandung dengan dukungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) serta Kementerian Kehutanan.
Ia menjelaskan OMC merupakan langkah pendukung untuk memaksimalkan peluang hujan alami sebelum kekeringan mencapai tingkat yang lebih parah. Namun, jika kondisi atmosfer tidak memungkinkan dilakukan penyemaian awan, penanganan titik api secara langsung tetap menjadi pilihan utama.
BMKG juga menyebut Indonesia memiliki sekitar 240 waduk yang sebagian di antaranya menjadi sasaran pengisian melalui operasi modifikasi cuaca guna memperkuat cadangan air nasional selama musim kemarau.
Faisal menambahkan pendekatan tersebut menandai perubahan strategi pemerintah. Jika sebelumnya penanganan lebih banyak difokuskan pada pemadaman kebakaran menggunakan water bombing, kini upaya diarahkan untuk mencegah munculnya titik api sejak dini dengan menjaga kelembapan lahan.
Selain meningkatkan ancaman karhutla, BMKG mengingatkan kemarau panjang juga berpotensi mengganggu sektor pertanian, sumber daya air, energi, kesehatan, hingga perikanan. Pemerintah daerah dan masyarakat diminta terus mengikuti informasi cuaca resmi serta menyiapkan langkah antisipasi terhadap risiko kekeringan, penurunan kualitas udara, meningkatnya kasus infeksi saluran pernapasan akut (ISPA), hingga potensi heat stroke selama musim kemarau.
Jakarta: Indonesia diperkirakan masih akan menghadapi pengaruh fenomena
El Nino hingga awal kuartal I 2027. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menilai kondisi tersebut berpotensi memperpanjang musim kemarau, meningkatkan ancaman kekeringan, serta memperbesar risiko kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di berbagai daerah.
Situasi diperkirakan semakin menantang karena El Nino berpotensi terjadi bersamaan dengan fenomena Indian Ocean Dipole (IOD) positif pada periode September hingga Desember 2026. Kombinasi kedua fenomena iklim tersebut diprediksi menyebabkan sebagian besar wilayah Indonesia mengalami musim kemarau yang lebih kering dibandingkan kondisi normal.
Dikutip dari
Channel News Asia, Selasa, 4 Agustus 2026, Deputi Bidang Klimatologi BMKG, Ardhasena Sopaheluwakan, mengatakan hasil pemantauan hingga akhir Juni menunjukkan intensitas El Nino telah melampaui ambang kategori kuat. Meski demikian, dampak terbesarnya bagi Indonesia akan terjadi ketika fenomena tersebut bertepatan dengan musim kemarau.
Menurutnya, walaupun El Nino diperkirakan masih berlangsung hingga awal tahun depan, pengaruh paling signifikan tetap akan dirasakan selama periode kemarau yang sedang berlangsung di Indonesia.
Data BMKG menunjukkan hingga pertengahan Juli 2026 sebanyak 509 Zona Musim atau sekitar 54,5 persen wilayah telah memasuki musim kemarau. Puncaknya diperkirakan terjadi pada Agustus sebelum mulai berangsur melemah pada September.
Selain itu, sekitar 437 Zona Musim diproyeksikan mengalami durasi kemarau yang lebih panjang dibandingkan biasanya. Curah hujan dengan intensitas tinggi baru diperkirakan kembali meningkat pada Oktober hingga November.
Gejala kekeringan mulai terlihat di sejumlah daerah. BMKG mencatat wilayah Kaligesing, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah, mengalami periode tanpa hujan terpanjang, yakni mencapai 80 hari.
Pemantauan hingga 29 Juli juga menemukan sedikitnya 5.019 titik panas yang tersebar terutama di Kalimantan Barat, Papua Selatan, dan Riau. Kondisi ini menjadi sinyal meningkatnya potensi kebakaran hutan dan lahan menjelang puncak musim kemarau.
Merespons ancaman tersebut, Presiden Prabowo Subianto meminta seluruh kementerian dan lembaga terkait memperkuat langkah mitigasi. Fokus pemerintah tidak hanya menjaga ketersediaan air, tetapi juga mencegah munculnya kebakaran hutan dan lahan melalui berbagai upaya antisipatif.
Modifikasi Cuaca Jadi Strategi Pencegahan
Kepala BMKG, Teuku Faisal Fathani, menjelaskan pemerintah kini lebih mengutamakan langkah pencegahan dibanding penanganan setelah bencana terjadi. Salah satu strategi utama yang dijalankan ialah Operasi Modifikasi Cuaca (OMC).
Melalui operasi tersebut, hujan diupayakan turun lebih awal untuk mengisi waduk sekaligus menjaga kelembapan lahan yang rawan terbakar. Air yang tertampung nantinya dimanfaatkan untuk mendukung kebutuhan irigasi, pembangkit listrik tenaga air (PLTA), hingga penyediaan air bersih.
BMKG menetapkan enam provinsi sebagai wilayah prioritas pelaksanaan OMC, yakni Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan. Apabila kondisi mengharuskan, operasi juga dapat diperluas ke Kepulauan Riau dan Aceh.
Deputi Bidang Modifikasi Cuaca BMKG, Tri Handoko Seto, mengatakan penyemaian awan saat ini telah berlangsung di sejumlah wilayah seperti Sumatera Selatan, Kalimantan Tengah, Pekanbaru, dan Bandung dengan dukungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) serta Kementerian Kehutanan.
Ia menjelaskan OMC merupakan langkah pendukung untuk memaksimalkan peluang hujan alami sebelum kekeringan mencapai tingkat yang lebih parah. Namun, jika kondisi atmosfer tidak memungkinkan dilakukan penyemaian awan, penanganan titik api secara langsung tetap menjadi pilihan utama.
BMKG juga menyebut Indonesia memiliki sekitar 240 waduk yang sebagian di antaranya menjadi sasaran pengisian melalui operasi modifikasi cuaca guna memperkuat cadangan air nasional selama musim kemarau.
Faisal menambahkan pendekatan tersebut menandai perubahan strategi pemerintah. Jika sebelumnya penanganan lebih banyak difokuskan pada pemadaman kebakaran menggunakan water bombing, kini upaya diarahkan untuk mencegah munculnya titik api sejak dini dengan menjaga kelembapan lahan.
Selain meningkatkan ancaman karhutla, BMKG mengingatkan kemarau panjang juga berpotensi mengganggu sektor pertanian, sumber daya air, energi, kesehatan, hingga perikanan. Pemerintah daerah dan masyarakat diminta terus mengikuti informasi cuaca resmi serta menyiapkan langkah antisipasi terhadap risiko kekeringan, penurunan kualitas udara, meningkatnya kasus infeksi saluran pernapasan akut (ISPA), hingga potensi heat stroke selama musim kemarau.
Jadikan Medcom.id sumber informasi pilihan Anda(SAW)
