Jakarta: Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika, Widodo Muktiyo, meminta Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) memberikan layanan informasi kepada masyarakat dengan pendekatan kemanusiaan. PPID harus komunikatif karena bertanggung jawab atas psikologis masyarakat terhadap pemerintah.
"PPID sebagai masyarakat informasi menjadi sangat penting untuk bisa memahami bahwa informasi itu sesuatu yang akan memenuhi kebutuhan psikologi publik. Pelayanan yang excellent menjadi kata kunci. Melayani informasi membutuhkan pendekatan kemanusiaan. Kita yang melayani permohonan informasi jangan sampai tidak nyenengin publik," ujar Widodo dalam webinar bertema 'Forum Keterbukaan Informasi Publik Wilayah Jawa Tengah', Sabtu, 29 Agustus 2020.
Widodo juga mendorong PPID membantu hubungan masyarakat (humas) pemerintah dalam menyediakan data untuk mengampanyekan pemakaian masker dalam rangka protokol kesehatan pencegahan covid-19.
Sementara itu, Direktur Tatakelola dan Kemitraan Komunikasi Publik Ditjen Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika, Selamatta Sembiring, mengatakan PPID telah membuat kepercayaan publik terhadap pemerintahan Presiden Joko Widodo semakin meningkat. Bahkan, dia mengeklaim tingkat kepercayaan publik itu lebih tinggi daripada ke media.
"Berkat UU KIP (Keterbukaan Informasi Publik) yang mendorong partisipasi publik dan peran aktif masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik dan mewujudkan pemerintah yang baik. Peran PPID sangat vital dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah," kata Selamatta.
Komisioner Komisi Informasi Pusat, Romanus Ndau, sepakat peran PPID disebut sangat vital. Menurut dia, PPID merupakan garda terdepan pelayanan informasi bagi publik.
"Jantung dari pelayanan informasi adalah badan publik yang punya affairness yang kuat untuk membuka informasi dan masyarakat yang aktif meminta informasi," ujar dia.
Pengelolaan Informasi
Kementerian Kesehatan pun menyampaikan capaian pengelolaan informasi di tengah pandemi covid-19. Dalam pengelolaan informasi ini, Kementerian Kesehatan berkoordinasi lintas sektor di pusat dan daerah, termasuk dengan tokoh masyarakat.
"Kami juga terus melakukan monitoring, membuat narasi, membuat produk komunikasi dan menyampaikannya ke media dalam kampanye penanganan covid-19," ujar Kepala Bagian Pelayanan Masyarakat Kementerian Kesehatan, Busroni.
Provinsi Jawa Tengah juga menjadi salah satu institusi yang berhasil mengelola keterbukaan informasi di tengah pandemi covid-19. Provinsi Jateng memiliki data realtime terkait jumlah penularan dan status pasien covid-19 setiap hari.
“Di Jateng, kebijakan PPID di masa pandemi memaksimalkan pelayanan informasi berbasis online open data, kami juga punya website covid-19 yang dikelola kolaborasi antara Dinas Kominfo dan Dinas Kesehatan," ujar Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah, Riena Retnaningrum.
Baca: Papua Turunkan Tim Cek Penanganan Covid-19 di Kabupaten/Kota
Riena mengatakan setiap rumah sakit di Jateng juga memiliki petugas yang terus memantau data terkait perkembangan covid-19 di wilayahnya masing-masing setiap pukul 12.00 WIB. Data itu kemudian diinput ke website coronajatengprov.go.id yang sudah terintegrasi dengan Pusat Data dan Informasi Kementerian Kesehatan.
Jakarta: Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika, Widodo Muktiyo, meminta Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) memberikan layanan informasi kepada masyarakat dengan pendekatan kemanusiaan. PPID harus komunikatif karena bertanggung jawab atas psikologis masyarakat terhadap pemerintah.
"PPID sebagai masyarakat informasi menjadi sangat penting untuk bisa memahami bahwa informasi itu sesuatu yang akan memenuhi kebutuhan psikologi publik. Pelayanan yang
excellent menjadi kata kunci. Melayani informasi membutuhkan pendekatan kemanusiaan. Kita yang melayani permohonan informasi jangan sampai tidak
nyenengin publik," ujar Widodo dalam webinar bertema 'Forum Keterbukaan Informasi Publik Wilayah Jawa Tengah', Sabtu, 29 Agustus 2020.
Widodo juga mendorong PPID membantu hubungan masyarakat (humas) pemerintah dalam menyediakan data untuk mengampanyekan pemakaian masker dalam rangka protokol kesehatan pencegahan
covid-19.
Sementara itu, Direktur Tatakelola dan Kemitraan Komunikasi Publik Ditjen Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika, Selamatta Sembiring, mengatakan PPID telah membuat kepercayaan publik terhadap pemerintahan
Presiden Joko Widodo semakin meningkat. Bahkan, dia mengeklaim tingkat kepercayaan publik itu lebih tinggi daripada ke media.
"Berkat UU KIP (Keterbukaan Informasi Publik) yang mendorong partisipasi publik dan peran aktif masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik dan mewujudkan pemerintah yang baik. Peran PPID sangat vital dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah," kata Selamatta.
Komisioner Komisi Informasi Pusat, Romanus Ndau, sepakat peran PPID disebut sangat vital. Menurut dia, PPID merupakan garda terdepan pelayanan informasi bagi publik.
