medcom.id, Jakarta: Wakil Presiden Jusuf Kalla buka suara soal rasionalisasi pegawai negeri sipil (PNS). Rasionalisasi tetap berjalan, namun berjangka.
"Bukan tidak jadi. Tidak jadi di-cut sekaligus, bertahap," kata Kalla usai menghadiri pembukaan Indonesia International Geothermal Convention & Exhibition 2016 di Jakarta Convention Center, Senayan, Jakarta, Rabu (10/8/2016).
Menurut Kalla, pemerintah menetapkan kebijakan dua PNS pensiun diganti satu pegawai masuk. Pertumbuhan PNS pun dijaga tetap minus.
"Artinya, Presiden (Joko Widodo) juga jelaskan kalau tahun ini ada 120 ribu orang pensiun, diganti 50 ribu," tutur dia.
Hal senada sebelumnya disampaikan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Asman Abnur. Dia menilai, sejatinya rasionalisasi PNS sudah berjalan alami.
"Sebenarnya kan rasionalisasi itu sudah berjalan secara otomatis. Sekarang kan pertumbuhan pegawai kita minus malah," kata Asman, Selasa 9 Agustus.
Saat ini, pihaknya akan menjaga penyebaran PNS tepat sasaran di tiap daerah. Salah satunya di daerah perbatasan yang kerap tak kebagian tenaga medis karena selama ini dokter menumpuk di kota.
Rasionalisasi satu juta PNS sempat digulirkan menteri sebelum Asman, Yuddy Chrisnandi. Wacana ini digulirkan karena jumlah idel PNS ialah 1,5 persen jumlah penduduk.
"Indonesia yang punya wilayah luas dengan teknologi dan informasi yang baik, tentu bisa berkurang (PNS). Dengan adanya komputer saja tiga orang bisa kurang jadi dua orang," ujar Yuddy Rabu 8 Juni.
Menurut Yuddy, wacana rasionalisasi ini telah diatur dalam Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (ASN). Menpan RB telah membuat penilaian berjenjang. Mereka yang tidak produktif akan menjadi sasaran rasionalisasi.
Artinya, mereka akan dirumahkan namun tetap mendapat gaji pensiun pada waktunya. Pemerintah dianggap bisa lebih efisien karena tak perlu membayarkan tunjangan kinerja.
medcom.id, Jakarta: Wakil Presiden Jusuf Kalla buka suara soal rasionalisasi pegawai negeri sipil (PNS). Rasionalisasi tetap berjalan, namun berjangka.
"Bukan tidak jadi. Tidak jadi di-cut sekaligus, bertahap," kata Kalla usai menghadiri pembukaan Indonesia International Geothermal Convention & Exhibition 2016 di Jakarta Convention Center, Senayan, Jakarta, Rabu (10/8/2016).
Menurut Kalla, pemerintah menetapkan kebijakan dua PNS pensiun diganti satu pegawai masuk. Pertumbuhan PNS pun dijaga tetap minus.
"Artinya, Presiden (Joko Widodo) juga jelaskan kalau tahun ini ada 120 ribu orang pensiun, diganti 50 ribu," tutur dia.
Hal senada sebelumnya disampaikan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Asman Abnur. Dia menilai, sejatinya rasionalisasi PNS sudah berjalan alami.
"Sebenarnya kan rasionalisasi itu sudah berjalan secara otomatis. Sekarang kan pertumbuhan pegawai kita minus malah," kata Asman, Selasa 9 Agustus.
Saat ini, pihaknya akan menjaga penyebaran PNS tepat sasaran di tiap daerah. Salah satunya di daerah perbatasan yang kerap tak kebagian tenaga medis karena selama ini dokter menumpuk di kota.
Rasionalisasi satu juta PNS sempat digulirkan menteri sebelum Asman, Yuddy Chrisnandi. Wacana ini digulirkan karena jumlah idel PNS ialah 1,5 persen jumlah penduduk.
"Indonesia yang punya wilayah luas dengan teknologi dan informasi yang baik, tentu bisa berkurang (PNS). Dengan adanya komputer saja tiga orang bisa kurang jadi dua orang," ujar Yuddy Rabu 8 Juni.
Menurut Yuddy, wacana rasionalisasi ini telah diatur dalam Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (ASN). Menpan RB telah membuat penilaian berjenjang. Mereka yang tidak produktif akan menjadi sasaran rasionalisasi.
Artinya, mereka akan dirumahkan namun tetap mendapat gaji pensiun pada waktunya. Pemerintah dianggap bisa lebih efisien karena tak perlu membayarkan tunjangan kinerja.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(OJE)
