medcom.id, Jakarta: Pemerintah tetap mengedepankan jalur diplomasi untuk membebaskan 11 warga negara Indonesia (WNI) yang disandera kelompok bersenjata Abu Sayyaf. Keselamatan seluruh sandera menjadi prioritas yang tetap menjadi acuan utama.
"Masalah sandera, kan kita sudah sampaikan bahwa usaha-usaha terus dilakukan, baik diplomasi dan langkah-langkah yang lebih tepat," ujar Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto di kantornya, Jalan Medan Merdeka Barat, Senin (15/8/2016).
Ia menegaskan, upaya tersebut juga termasuk mendorong pemerintah Filipina untuk pro aktif dan bisa segera mengambil solusi terbaik. Kasus penculikan WNI harus dituntaskan seperti yang diminta pemerintah Indonesia.
"Sekarang sedang dilakukan pendekatan itu. Yang penting adalah kita selalu mengikuti perkembangan teman-teman yang tersandera dengan cara kerjasama intelejen," tandasnya.
Pemerintah Masih Upayakan Diplomasi
Mantan Panglima ABRI itu pun mengatakan, selain dengan cara-cara diplomasi, pemerintah terus mengupayakan pembebasan sandera dengan kerjasama intelejen dengan aparat berwenang Filipina.
"Yang penting adalah bahwa kita selalu ikuti perkembangan teman-teman yang tersandera dengan cara-cara yang khusus kerjasama intelejen," ujarnya.
Kelompok militan Abu Sayyaf memberi tenggat waktu pembayaran uang tebusan sebesar sekitar Rp 60 miliar, sampai hari ini 15 Agustus 2016. Melihat pada beberapa kasus sandera warga negara asing yang uang tebusan tidak dibayar, kelompok pemberontak di Filipina Selatan itu tidak segan membunuh korbannya.
Hingga saat ini, 11 WNI masih ditahan kelompok Abu Sayyaf. Kasus terakhir ialah penyanderaan Herman Bin Manggak, warga asal Bulukumba, Sulawesi Selatan, yang merupakan kapten kapal penangkap udang berbendera Malaysia. Herman diculik di wilayah Kinabatangan, Sabah, Malaysia, 3 Agustus. Sementara itu, dua ABK kapal masing-masing berkewarganegaraan Indonesia dan Malaysia, telah dilepaskan.
medcom.id, Jakarta: Pemerintah tetap mengedepankan jalur diplomasi untuk membebaskan 11 warga negara Indonesia (WNI) yang disandera kelompok bersenjata Abu Sayyaf. Keselamatan seluruh sandera menjadi prioritas yang tetap menjadi acuan utama.
"Masalah sandera, kan kita sudah sampaikan bahwa usaha-usaha terus dilakukan, baik diplomasi dan langkah-langkah yang lebih tepat," ujar Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto di kantornya, Jalan Medan Merdeka Barat, Senin (15/8/2016).
Ia menegaskan, upaya tersebut juga termasuk mendorong pemerintah Filipina untuk pro aktif dan bisa segera mengambil solusi terbaik. Kasus penculikan WNI harus dituntaskan seperti yang diminta pemerintah Indonesia.
"Sekarang sedang dilakukan pendekatan itu. Yang penting adalah kita selalu mengikuti perkembangan teman-teman yang tersandera dengan cara kerjasama intelejen," tandasnya.
Pemerintah Masih Upayakan Diplomasi
Mantan Panglima ABRI itu pun mengatakan, selain dengan cara-cara diplomasi, pemerintah terus mengupayakan pembebasan sandera dengan kerjasama intelejen dengan aparat berwenang Filipina.
"Yang penting adalah bahwa kita selalu ikuti perkembangan teman-teman yang tersandera dengan cara-cara yang khusus kerjasama intelejen," ujarnya.
Kelompok militan Abu Sayyaf memberi tenggat waktu pembayaran uang tebusan sebesar sekitar Rp 60 miliar, sampai hari ini 15 Agustus 2016. Melihat pada beberapa kasus sandera warga negara asing yang uang tebusan tidak dibayar, kelompok pemberontak di Filipina Selatan itu tidak segan membunuh korbannya.
Hingga saat ini, 11 WNI masih ditahan kelompok Abu Sayyaf. Kasus terakhir ialah penyanderaan Herman Bin Manggak, warga asal Bulukumba, Sulawesi Selatan, yang merupakan kapten kapal penangkap udang berbendera Malaysia. Herman diculik di wilayah Kinabatangan, Sabah, Malaysia, 3 Agustus. Sementara itu, dua ABK kapal masing-masing berkewarganegaraan Indonesia dan Malaysia, telah dilepaskan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(Des)
