medcom.id, Jakarta: Basuki Tjahaja Purnama sering menjadi korban pelanggaran kemerdekaan beragama.
Ujaran kebencian terhadap pria yang biasa disapa Ahok itu terbilang masif.
Identitas agama dan etnis Ahok seringkali diungkit saat bicara soal pemimpin daerah. Hal itu diketahui berdasarkan laporan tahunan Wahid Institute pada 2015.
"Ahok kerap menjadi korban ujaran kebencian karena sikapnya yang dianggap resisten terhadal ormas tertentu," kata Direktur Wahid Institute, Yenny Wahid, Selasa (23/2/2016).
Isu etnis dan keagamaan memang sering dikaitkan dengan Ahok. Terkadang isu itu digunakan untuk melawan politik Ahok.
Ujaran kebencian tidak hanya dilontarkan oleh sebagian warga. "Tetapi juga pejabat pemerintah, seperti anggota DPRD DKI Jakarta," ujar Yenny.
Ibu Kota tercatat sebagai wilayah dengan tingkat pelanggaran kebebasan beragama ketiga. Salah satu faktor tingginya pelanggaran kebebasan beragama di Ibu Kota yakni penolakan kepada kelompok Ahmadiyah di Bukit Duri, Jakarta Selatan.
"Permasalahan Ahmadiyah muncul karena adanya penolakan dari sebagian warga yang justru direspon Pemkot Jakarta Selatan dengan melarang Ahmadiyah beribadah dengan alasan perizinan," jelas Yenny.
Yenny menyesalkan sikap kepolisian yang kurang tegas menghadapi masalah pelanggaran beragama. "Sehingga tindakan yang sama terus diulang oleh berbagai pihak," kata Yenny.
medcom.id, Jakarta: Basuki Tjahaja Purnama sering menjadi korban pelanggaran kemerdekaan beragama.
Ujaran kebencian terhadap pria yang biasa disapa Ahok itu terbilang masif.
Identitas agama dan etnis Ahok seringkali diungkit saat bicara soal pemimpin daerah. Hal itu diketahui berdasarkan laporan tahunan Wahid Institute pada 2015.
"Ahok kerap menjadi korban ujaran kebencian karena sikapnya yang dianggap resisten terhadal ormas tertentu," kata Direktur Wahid Institute, Yenny Wahid, Selasa (23/2/2016).
Isu etnis dan keagamaan memang sering dikaitkan dengan Ahok. Terkadang isu itu digunakan untuk melawan politik Ahok.
Ujaran kebencian tidak hanya dilontarkan oleh sebagian warga. "Tetapi juga pejabat pemerintah, seperti anggota DPRD DKI Jakarta," ujar Yenny.
Ibu Kota tercatat sebagai wilayah dengan tingkat pelanggaran kebebasan beragama ketiga. Salah satu faktor tingginya pelanggaran kebebasan beragama di Ibu Kota yakni penolakan kepada kelompok Ahmadiyah di Bukit Duri, Jakarta Selatan.
"Permasalahan Ahmadiyah muncul karena adanya penolakan dari sebagian warga yang justru direspon Pemkot Jakarta Selatan dengan melarang Ahmadiyah beribadah dengan alasan perizinan," jelas Yenny.
Yenny menyesalkan sikap kepolisian yang kurang tegas menghadapi masalah pelanggaran beragama. "Sehingga tindakan yang sama terus diulang oleh berbagai pihak," kata Yenny.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(TRK)
