medcom.id, Jakarta: Serikat Pekerja Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan menginginkan direksi yang baru diisi oleh orang-orang yang kredibel dan memahami seluk beluk jaminan sosial Ketenagakerjaan.
Ketua Umum Serikat Pekerja (SP) BPJS Ketenagakerjaan Abdurahram Irsyadi dalam siaran pers yang diterima di Jakarta, Selasa (16/2/2016), menyatakan, program jaminan sosial di Indonesia unik, dan berbeda dengan asuransi swasta.
"Terlebih lagi, jaminan sosial ketenagakerjaan kini berada langsung di bawah Presiden yang membutuhkan direksi yang profesional agar program negara untuk menjamin perlindungan dari risiko kerja, seperti kecelakaan, kematian, hari tua dan jaminan pensiun yang bermartabat bisa terlaksana dengan baik," ucap Irsyadi.
Irsyadi meminta agar Presiden memilih kandidat terbaik yang lolos seleksi untuk memimpin BPJS Ketenagakerjaan.
"Kami sekadar mengingatkan bahwa BPJS Ketenagakerjaan (dahulu PT Jamsostek) sudah berdiri sejak 38 tahun lalu, dan cukup banyak kader yang mumpuni untuk menduduki jabatan direksi," ujar Irsyadi.
Hal itu hendaknya menjadi perhatian agar transformasi yang sudah dilaksanakan selama ini, dari PT Jamsostek menjadi BPJS Ketenagakerjaan, dan road map menuju pelaksanaan BPJS milik masyarakat dan berkelas dunia pada 2018 dapat terwujud.
Serikat Pekerja BPJS Ketenagakerjaan bersama dengan ribuan karyawan BPJS Ketenagakerjaan siap mengawal institusi dan kepentingan pekerja, pengusaha, dan pemerintah.
"Kami percaya Presiden akan memilih dan menempatkan profesional terbaik untuk memimpin BPJS Ketenagakerjaan," kata Irsyadi.
medcom.id, Jakarta: Serikat Pekerja Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan menginginkan direksi yang baru diisi oleh orang-orang yang kredibel dan memahami seluk beluk jaminan sosial Ketenagakerjaan.
Ketua Umum Serikat Pekerja (SP) BPJS Ketenagakerjaan Abdurahram Irsyadi dalam siaran pers yang diterima di Jakarta, Selasa (16/2/2016), menyatakan, program jaminan sosial di Indonesia unik, dan berbeda dengan asuransi swasta.
"Terlebih lagi, jaminan sosial ketenagakerjaan kini berada langsung di bawah Presiden yang membutuhkan direksi yang profesional agar program negara untuk menjamin perlindungan dari risiko kerja, seperti kecelakaan, kematian, hari tua dan jaminan pensiun yang bermartabat bisa terlaksana dengan baik," ucap Irsyadi.
Irsyadi meminta agar Presiden memilih kandidat terbaik yang lolos seleksi untuk memimpin BPJS Ketenagakerjaan.
"Kami sekadar mengingatkan bahwa BPJS Ketenagakerjaan (dahulu PT Jamsostek) sudah berdiri sejak 38 tahun lalu, dan cukup banyak kader yang mumpuni untuk menduduki jabatan direksi," ujar Irsyadi.
Hal itu hendaknya menjadi perhatian agar transformasi yang sudah dilaksanakan selama ini, dari PT Jamsostek menjadi BPJS Ketenagakerjaan, dan road map menuju pelaksanaan BPJS milik masyarakat dan berkelas dunia pada 2018 dapat terwujud.
Serikat Pekerja BPJS Ketenagakerjaan bersama dengan ribuan karyawan BPJS Ketenagakerjaan siap mengawal institusi dan kepentingan pekerja, pengusaha, dan pemerintah.
"Kami percaya Presiden akan memilih dan menempatkan profesional terbaik untuk memimpin BPJS Ketenagakerjaan," kata Irsyadi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(ROS)
