medcom.id, Jakarta: Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu menyebut, Presiden Filipina Rodrigo Duterte setuju TNI ambil bagian menggempur ISIS di Filipina Selatan. Meski begitu, banyak hal yang harus diperhatikan sebelum terjun ke lapangan.
Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto mengatakan, izin itu telah didapat beberapa waktu lalu.
"Semua kan ada prosedurnya, ada prosedur operasi. Sementara kita pelajari prosedur operasi bersama itu bagaimana," kata Wiranto di Kemenko Polhukam, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Kamis 22 Juni 2017.
Mantan Ketua Umum DPP Partai Hanura itu menambahkan, militer dari tiap-tiap negara punya prosedur operasi yang berbeda. Militer dari berbagai negara punya mazhab sendiri dalam melakukan operasi, seperti Malaysia yang mengacu kepada Inggris dan Filipina kepada Amerika Serikat.
Sedangkan Indonesia mengembangkan prosedur operasi sendiri. Perbedaan itu menyebabkan militer dari tiap-tiap negara perlu waktu mempelajari prosedur operasi bersama.
"Itu enggak bisa tiba-tiba kompak, enggak bisa," tambah Wiranto.
Kegiatan ini sudah diawali dengan patroli bersama yang dilakukan tiga negara. Usai patroli bersama, kata Wiranto, beberapa peningkatan kegiatan akan dilakukan. Hal ini lumrah dalam dunia militer.
"Dulu pernah waktu saya Panglima juga diawali dengan latihan bersama, Latma Karmalindo, Latma Elang Malindo. Itu semua menyesuaikan komunikasi dan misi operasinya," jelas mantan Menteri Pertahanan, Keamanan, dan Panglima ABRI itu.
Saat ditanyakan apakah kegiatan ini membuka potensi pelaksanaan operasi militer di Filipina Selatan, Wiranto tak menampik. Bukan hanya potensi, tapi kemauan dari tiga negara untuk menumpas ISIS di Asia Tenggara, khususnya Filipina.
"Kemauan kita, melawan terorisme itu enggak bisa mandiri, mesti bersama-sama," kata dia.
Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu menyebut, Presiden Duterte telah memberi lampu hijau bagi Indonesia untuk terlibat dalam operasi militer menggempur kelompok militan Maute yang terafiliasi ISIS di Marawi, Filipina Selatan. Operasi ini jadi pembicaraan dalam pertemuan tiga negara antara Menteri Pertahanan Indonesia, Malaysia, dan Filipina, pada 19 Juni.
Operasi itu bertujuan menumpas dan mencegah penyebaran kelompok teroris yang berafiliasi dengan ISIS. Namun, operasi ini tak bisa dilaksanakan begitu saja. Meski telah diizinkan Duterte, operasi ini harus mendapatkan izin dari Parlemen Filipina.
medcom.id, Jakarta: Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu menyebut, Presiden Filipina Rodrigo Duterte setuju TNI ambil bagian menggempur ISIS di Filipina Selatan. Meski begitu, banyak hal yang harus diperhatikan sebelum terjun ke lapangan.
Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto mengatakan, izin itu telah didapat beberapa waktu lalu.
"Semua kan ada prosedurnya, ada prosedur operasi. Sementara kita pelajari prosedur operasi bersama itu bagaimana," kata Wiranto di Kemenko Polhukam, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Kamis 22 Juni 2017.
Mantan Ketua Umum DPP Partai Hanura itu menambahkan, militer dari tiap-tiap negara punya prosedur operasi yang berbeda. Militer dari berbagai negara punya mazhab sendiri dalam melakukan operasi, seperti Malaysia yang mengacu kepada Inggris dan Filipina kepada Amerika Serikat.
Sedangkan Indonesia mengembangkan prosedur operasi sendiri. Perbedaan itu menyebabkan militer dari tiap-tiap negara perlu waktu mempelajari prosedur operasi bersama.
"Itu enggak bisa tiba-tiba kompak, enggak bisa," tambah Wiranto.
Kegiatan ini sudah diawali dengan patroli bersama yang dilakukan tiga negara. Usai patroli bersama, kata Wiranto, beberapa peningkatan kegiatan akan dilakukan. Hal ini lumrah dalam dunia militer.
"Dulu pernah waktu saya Panglima juga diawali dengan latihan bersama, Latma Karmalindo, Latma Elang Malindo. Itu semua menyesuaikan komunikasi dan misi operasinya," jelas mantan Menteri Pertahanan, Keamanan, dan Panglima ABRI itu.
Saat ditanyakan apakah kegiatan ini membuka potensi pelaksanaan operasi militer di Filipina Selatan, Wiranto tak menampik. Bukan hanya potensi, tapi kemauan dari tiga negara untuk menumpas ISIS di Asia Tenggara, khususnya Filipina.
"Kemauan kita, melawan terorisme itu enggak bisa mandiri, mesti bersama-sama," kata dia.
Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu menyebut, Presiden Duterte telah memberi lampu hijau bagi Indonesia untuk terlibat dalam operasi militer menggempur kelompok militan Maute yang terafiliasi ISIS di Marawi, Filipina Selatan. Operasi ini jadi pembicaraan dalam pertemuan tiga negara antara Menteri Pertahanan Indonesia, Malaysia, dan Filipina, pada 19 Juni.
Operasi itu bertujuan menumpas dan mencegah penyebaran kelompok teroris yang berafiliasi dengan ISIS. Namun, operasi ini tak bisa dilaksanakan begitu saja. Meski telah diizinkan Duterte, operasi ini harus mendapatkan izin dari Parlemen Filipina.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(MBM)
