Bogor: Kementerian Komunikasi dan Informatika memastikan tak akan memberikan ruang terhadap konten radikalisme di media sosial (medsos). Konten tersebut dinilai sudah 'membanjiri' medsos.
"Kalau ditulis jelas-jelas ini cara berbuat bom, ya kita takedown, dia kan jelas itu aksi terorisme dan dengan kalau kode-kode kan harus dianalisa," kata Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate di Rakernas Indonesia Maju di Sentul, Bogor, Rabu, 13 November 2019.
Dia juga mengaku mendapat informasi penyebaran radikalisme yang menggunakan sandi. Mereka tidak gamblang menyebut objek yang diincar untuk menjalankan aksinya. Misalnya membuat bom jenis tertentu, disamarkan dengan kode tertentu pula.
Atas tren baru itu, Kominfo tengah melakukan kajian yang mendalam. Johnny pun meminta bantuan media untuk mengatasi konten-konten radikalisme. Sebab, Kominfo tidak bisa sembarangan memblokir konten di internet.
"Untuk mentransmisikan informasi ini dengan benar agar masyarakat itu tahu, menyosialisasikan bersama-sama agar masyarakat itu tahu," kata Johnny.
Menurut dia, media lebih sibuk menampung pertentangan soal kerja Kominfo. Misalnya pro kontra pembatasan internet dalam diskursus tertentu. Dia meminta hal itu dihentikan.
"Kominfo selama di bawah saya jadi menteri yang membantu presiden itu enggak akan saya merebut hak-hak sipil, saya jaga itu hak sipil tapi saya juga minta kewajiban sipil," ujar dia.
Hak sipil tersebut ialah tanggung jawab masyarakat memanfaatkan internet. Penggunaan internet harus positif. Jangan sampai masyarakat terjerumus upaya cuci otak pihak tak bertanggung jawab.
"Kita ingin hidup sebagai bangsa yang itulah negara hadir dari tahapan untuk mencegah pencegahan preventif," kata Johnny.
Bogor: Kementerian Komunikasi dan Informatika memastikan tak akan memberikan ruang terhadap konten radikalisme di media sosial (medsos). Konten tersebut dinilai sudah 'membanjiri' medsos.
"Kalau ditulis jelas-jelas ini cara berbuat bom, ya kita takedown, dia kan jelas itu aksi terorisme dan dengan kalau kode-kode kan harus dianalisa," kata Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate di Rakernas Indonesia Maju di Sentul, Bogor, Rabu, 13 November 2019.
Dia juga mengaku mendapat informasi penyebaran radikalisme yang menggunakan sandi. Mereka tidak gamblang menyebut objek yang diincar untuk menjalankan aksinya. Misalnya membuat bom jenis tertentu, disamarkan dengan kode tertentu pula.
Atas tren baru itu, Kominfo tengah melakukan kajian yang mendalam. Johnny pun meminta bantuan media untuk mengatasi konten-konten radikalisme. Sebab, Kominfo tidak bisa sembarangan memblokir konten di internet.
"Untuk mentransmisikan informasi ini dengan benar agar masyarakat itu tahu, menyosialisasikan bersama-sama agar masyarakat itu tahu," kata Johnny.
Menurut dia, media lebih sibuk menampung pertentangan soal kerja Kominfo. Misalnya pro kontra pembatasan internet dalam diskursus tertentu. Dia meminta hal itu dihentikan.
"Kominfo selama di bawah saya jadi menteri yang membantu presiden itu enggak akan saya merebut hak-hak sipil, saya jaga itu hak sipil tapi saya juga minta kewajiban sipil," ujar dia.
Hak sipil tersebut ialah tanggung jawab masyarakat memanfaatkan internet. Penggunaan internet harus positif. Jangan sampai masyarakat terjerumus upaya cuci otak pihak tak bertanggung jawab.
"Kita ingin hidup sebagai bangsa yang itulah negara hadir dari tahapan untuk mencegah pencegahan preventif," kata Johnny.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id(AZF)
