Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo. Foto:MI/Susanto
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo. Foto:MI/Susanto

Regulasi Pemekaran Papua dan Papua Barat Masih Dikaji

Nasional Menuju Papua Damai
Arga sumantri • 11 September 2019 14:32
Jakarta: Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyebut rencana pemekaran Papua dan Papua Barat masih dikaji. Presiden Joko Widodo telah meminta Kemendagri mengecek regulasi yang memungkinkan pemekaran tersebut.
 
"Memerintahkan kepada Kemendagri untuk melakukan pengecekan terkait Undang-Undang, itu saja," kata Tjahjo di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu, 11 September 2019.
 
Pemekaran ini merupakan aspirasi tokoh-tokoh Papua saat bertemu Presiden Jokowi. Usulan itu ditampung pemerintah.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Menurut Tjahjo, pemerintah sedang mencari dasar hukumnya. Pemekaran Papua dan Papua Barat sejauh ini dimungkinkan bila mengacu Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Beberapa Provinsi dan Kabupaten di Irian.
 
"Kalau enggak salah, dasarnya itu. Jadi bukan istilahnya daerah otonomi baru (DOB), diatur dalam UU 45 Tahun 1999," ungkapnya.
 
Pemekaran di Papua berbeda dengan kebijakan daerah otonomi baru (DOB) yang sedang dimoratorium. Pemekaran Papua masuk dalam kebijakan strategis nasional, dan mempunyai payung hukum. Namun, masih tertunda.
 
Presiden Joko Widodo menyetujui usulan pemekaran wilayah di Papua dan Papua Barat. Usulan disampaikan 61 tokoh adat Papua di Istana Negara.
 
"Mengenai pemekaran jangan banyak-banyak dulu. Iya tapi mungkin sementara tidak lima dulu, mungkin dua atau tiga ya," ujar Jokowi di Istana Negara, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa, 10 September 2019.
 

(AZF)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif