Jakarta: Pemerintah kembali menggelar rapat koordinasi (rakor) penanganan bencana gempa di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Rapat dipimpin langsung oleh Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Puan Maharani.
"Penanggulangan gempa bumi di Provinsi NTB mengundang para menteri untuk melakukan rapat koordinasi terkait keluarnya Inpres Nomor 5 Tahun 2018 untuk percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi di NTB," kata Puan, saat membuka rapat di Kantor Kemenko PMK, Jalan Merdeka Barat, Jakarta, Jumat, 31 Agustus 2018.
Selain Puan Maharani, rapat yang berlangsung tertutup itu dihadiri oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy, Menteri Kesehatan RI (Menkes) Nila Faried Moeloek, Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sofyan Jalil, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Bambang Brodjonegoro, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, Menteri Sosial (Mensos) Agus Gumiwang Kartasasmita, Wakil Gubernur (Wagub) Nusa Tenggara Barat (NTB) Muhammad Amin, TNI, dan perwakilan kementerian/lembaga.
Usai rakor, putri Presiden RI ke-5 Megawati Soekarnoputri itu menyebutkan, penanggulangan bencana difokuskan pada dua aspek, yaitu fasilitas umum dan fasilitas sosial (fasum dan fasos). "Khususnya terkait pendidikan, kesehatan, atau kebuhan dasar yang harus dicukupi," ujarnya.
Mengenai pendidikan, Ketua Fraksi PDI Perjuangan periode 2009-2014 itu menyebutkan, pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dan Kementerian Agama (Kemenag) telah mendirikan tenda untuk menunjang proses belajar mengajar.
"Jumlah gedung sekolah yang rusak juga cukup banyak sehingga belum bisa dibangun," ucapnya.
Pemerintan juga telah mendistribusikan tenaga pengajar dari luar daerah. Sebab, sebagian guru di NTB masih mengalami trauma.
Soal kesehatan, Puan menyebutkan pelayanan tetap berjalan, meski infrastruktur bangunan tidak memadai. Bagi korban yang membutuhkan pelayanan khusus, maka akan dirujuk ke rumah sakit yang dianggap mampu memberikan fasilitas pengobatan.
Untuk santunan, Puan menyebutkan bahwa pemerintah melalui Kementerian Sosial (Kemensos) telah melakukan verifikasi korban. Selanjutnya, korban bencana akan diberikan santunan.
"Pelaksanaan jaminan hidup sudah diberikan. Kemensos juga sudah memverifikasi siapa saja yang mendapatkan santunan dan lain-lain," kata istri Happy Hapsoro itu.
Sementara, untuk rehabilitas rumah akan dilakukan secara swakelola dan bertahap. Mantan anggota Komisi VI DPR RI 2009-2014 itu menyebutkan, saat ini Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sudah membangun beberapa rumah tahan gempa.
"Nanti akan dilakukan secara swadaya antara TNI, mahasiswa, PUPR, dan masyarakat. Masyarakat bisa bergotong-royong membangun rumahnya sendiri. Mengapa? Karena kita tidak mau lagi melihat masyarakat NTB tidak melakukan apapun sehingga mereka tidak sehat jasmani dan rohani," kata putri almarhum Taufiq Kiemas itu.
Terkait bantuan rehabilitas rumah, pemerintah telah menetapkan besaran bantuan mengacu pada Inpres Nomor 5 Tahun 2018 tentang Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Gempa Bumi di Lombok. Besaran bantuan yang diberikan dibagi ke dalam tiga kelompok, yaitu berat (Rp50 juta), sedang (Rp25 juta), dan ringan (Rp10 juta).
Untuk bantuan rumah rusak berat, Puan menyebutkan akan disalurkan dalam lima tahap.
"Kenapa 5 (tahap)? Rp10 juta tahap awal akan kita berikan untuk modal kerja membeli bahan bangunan untuk memperbaiki rumahnya," sebut dia.
Selain itu, Puan juga meminta masyarakat untuk dapat memanfaatkan puing bangunan yang masih bisa digunakan. Sehingga, biaya rehabilitas dan rekonstruksi rumah tidak terlalu banyak memakan biaya.
"Berdasarkan laporan dari Pemda, ternyata ada juga rumah yang tidak hancur habis, namun misal pondasi masih ada kemudian kayunya masih ada. Jadi ini semua kita manfaatkan kembali membangun rumah mereka kalau memang memungkinan. Untuk yang tidak memungkinkan karena rumahnya sudah hancur tentu saja kita akan bantu secara gotong-royong bagaimana kondisinya," kata dia.
Puan menyebutkan, hingga saat ini sudah teridentifikasi total hunian yang mengalami kerusakan sekitar 70-78 ribu rumah. Dia pun meminta agar Pemprov NTB mengecek kembali dan memastikan berapa jumlah rumah yang rusak.
"Saya juga sudah minta pemda memverifikasi terlebih dahulu jenis kerusakan rumah warga," ujar dia.
Jakarta: Pemerintah kembali menggelar rapat koordinasi (rakor) penanganan bencana gempa di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Rapat dipimpin langsung oleh Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Puan Maharani.
"Penanggulangan gempa bumi di Provinsi NTB mengundang para menteri untuk melakukan rapat koordinasi terkait keluarnya Inpres Nomor 5 Tahun 2018 untuk percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi di NTB," kata Puan, saat membuka rapat di Kantor Kemenko PMK, Jalan Merdeka Barat, Jakarta, Jumat, 31 Agustus 2018.
Selain Puan Maharani, rapat yang berlangsung tertutup itu dihadiri oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy, Menteri Kesehatan RI (Menkes) Nila Faried Moeloek, Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sofyan Jalil, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Bambang Brodjonegoro, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, Menteri Sosial (Mensos) Agus Gumiwang Kartasasmita, Wakil Gubernur (Wagub) Nusa Tenggara Barat (NTB) Muhammad Amin, TNI, dan perwakilan kementerian/lembaga.
Usai rakor, putri Presiden RI ke-5 Megawati Soekarnoputri itu menyebutkan, penanggulangan bencana difokuskan pada dua aspek, yaitu fasilitas umum dan fasilitas sosial (fasum dan fasos). "Khususnya terkait pendidikan, kesehatan, atau kebuhan dasar yang harus dicukupi," ujarnya.
Mengenai pendidikan, Ketua Fraksi PDI Perjuangan periode 2009-2014 itu menyebutkan, pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dan Kementerian Agama (Kemenag) telah mendirikan tenda untuk menunjang proses belajar mengajar.
"Jumlah gedung sekolah yang rusak juga cukup banyak sehingga belum bisa dibangun," ucapnya.
Pemerintan juga telah mendistribusikan tenaga pengajar dari luar daerah. Sebab, sebagian guru di NTB masih mengalami trauma.
Soal kesehatan, Puan menyebutkan pelayanan tetap berjalan, meski infrastruktur bangunan tidak memadai. Bagi korban yang membutuhkan pelayanan khusus, maka akan dirujuk ke rumah sakit yang dianggap mampu memberikan fasilitas pengobatan.
Untuk santunan, Puan menyebutkan bahwa pemerintah melalui Kementerian Sosial (Kemensos) telah melakukan verifikasi korban. Selanjutnya, korban bencana akan diberikan santunan.
"Pelaksanaan jaminan hidup sudah diberikan. Kemensos juga sudah memverifikasi siapa saja yang mendapatkan santunan dan lain-lain," kata istri Happy Hapsoro itu.
Sementara, untuk rehabilitas rumah akan dilakukan secara swakelola dan bertahap. Mantan anggota Komisi VI DPR RI 2009-2014 itu menyebutkan, saat ini Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sudah membangun beberapa rumah tahan gempa.
"Nanti akan dilakukan secara swadaya antara TNI, mahasiswa, PUPR, dan masyarakat. Masyarakat bisa bergotong-royong membangun rumahnya sendiri. Mengapa? Karena kita tidak mau lagi melihat masyarakat NTB tidak melakukan apapun sehingga mereka tidak sehat jasmani dan rohani," kata putri almarhum Taufiq Kiemas itu.
Terkait bantuan rehabilitas rumah, pemerintah telah menetapkan besaran bantuan mengacu pada Inpres Nomor 5 Tahun 2018 tentang Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Gempa Bumi di Lombok. Besaran bantuan yang diberikan dibagi ke dalam tiga kelompok, yaitu berat (Rp50 juta), sedang (Rp25 juta), dan ringan (Rp10 juta).
Untuk bantuan rumah rusak berat, Puan menyebutkan akan disalurkan dalam lima tahap.
"Kenapa 5 (tahap)? Rp10 juta tahap awal akan kita berikan untuk modal kerja membeli bahan bangunan untuk memperbaiki rumahnya," sebut dia.
Selain itu, Puan juga meminta masyarakat untuk dapat memanfaatkan puing bangunan yang masih bisa digunakan. Sehingga, biaya rehabilitas dan rekonstruksi rumah tidak terlalu banyak memakan biaya.
"Berdasarkan laporan dari Pemda, ternyata ada juga rumah yang tidak hancur habis, namun misal pondasi masih ada kemudian kayunya masih ada. Jadi ini semua kita manfaatkan kembali membangun rumah mereka kalau memang memungkinan. Untuk yang tidak memungkinkan karena rumahnya sudah hancur tentu saja kita akan bantu secara gotong-royong bagaimana kondisinya," kata dia.
Puan menyebutkan, hingga saat ini sudah teridentifikasi total hunian yang mengalami kerusakan sekitar 70-78 ribu rumah. Dia pun meminta agar Pemprov NTB mengecek kembali dan memastikan berapa jumlah rumah yang rusak.
"Saya juga sudah minta pemda memverifikasi terlebih dahulu jenis kerusakan rumah warga," ujar dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(ROS)
