medcom.id, Jakarta: Ketua Komnas Haji dan Umrah Mustholih Siradj menilai kasus First Travel dan Azizi yang diduga melakukan penipuan terhadap para jemaahnya harus menjadi pelajaran bagi semua pihak.
Jumlah jemaah umrah yang berkali lipat lebih banyak dari jemaah haji perlu pengawasan ekstra. Tak hanya melibatkan Kementerian Agama, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pun diminta turut mengawasi penyelenggaraan umrah yang dilakukan oleh para biro perjalanan.
"Ke depannya perlu pengawasan dan keterlibatan OJK. Karena bisnis umrah ini kan mengumpulkan uang dari masyarakat," kata Mustholih, dalam Prime Talk, Selasa 29 Agustus 2017.
Tak hanya mengawasi, OJK juga nantinya diminta menjadi lembaga yang memberi rekomendasi ke Kementerian Agama jika ada perusahaan yang hendak bergabung menjadi Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU).
"Terakhir atas peristiwa ini, Saya kira tidak ada salahnya meminta Kementerian Agama secara legowo meminta maaf kepada masyarakat karena diduga lalai dan sangat tidak responsif dengan apa yang terjadi pada jemaah umrah," jelasnya.
Sementara itu, Kepala Bidang Hukum Himpunan Penyelenggara Umrah dan Haji Khusus (HIMPUH) Budi Riyanto meminta masyarakat untuk menjadi konsumen yang cerdas dan masuk akal. Ketika ada tawaran umrah dengan harga di bawah standar maka harus curiga.
Tidak hanya konsumen, otoritas terkait juga perlu lebih jeli dan peka terhadap indikasi-indikasi yang mengarah ke penjualan yang tak wajar agar segera mengambil langkah, tidak menunggu hingga masalah berada di puncak.
"Kalau boleh jujur tidak hanya First Travel dan Azizi saja. Beberapa travel polanya sama dan ada satu yang sudah ditangani OJK. Mudah-mudahan ini jadi titik balik, jadi pelajaran buat kita semua, menjadi kesadaran baru bahwa ini usaha ibadah sehinggga kita harus melakukannya dengan baik," jelas Budi.
medcom.id, Jakarta: Ketua Komnas Haji dan Umrah Mustholih Siradj menilai kasus First Travel dan Azizi yang diduga melakukan penipuan terhadap para jemaahnya harus menjadi pelajaran bagi semua pihak.
Jumlah jemaah umrah yang berkali lipat lebih banyak dari jemaah haji perlu pengawasan ekstra. Tak hanya melibatkan Kementerian Agama, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pun diminta turut mengawasi penyelenggaraan umrah yang dilakukan oleh para biro perjalanan.
"Ke depannya perlu pengawasan dan keterlibatan OJK. Karena bisnis umrah ini kan mengumpulkan uang dari masyarakat," kata Mustholih, dalam
Prime Talk, Selasa 29 Agustus 2017.
Tak hanya mengawasi, OJK juga nantinya diminta menjadi lembaga yang memberi rekomendasi ke Kementerian Agama jika ada perusahaan yang hendak bergabung menjadi Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU).
"Terakhir atas peristiwa ini, Saya kira tidak ada salahnya meminta Kementerian Agama secara
legowo meminta maaf kepada masyarakat karena diduga lalai dan sangat tidak responsif dengan apa yang terjadi pada jemaah umrah," jelasnya.
Sementara itu, Kepala Bidang Hukum Himpunan Penyelenggara Umrah dan Haji Khusus (HIMPUH) Budi Riyanto meminta masyarakat untuk menjadi konsumen yang cerdas dan masuk akal. Ketika ada tawaran umrah dengan harga di bawah standar maka harus curiga.
Tidak hanya konsumen, otoritas terkait juga perlu lebih jeli dan peka terhadap indikasi-indikasi yang mengarah ke penjualan yang tak wajar agar segera mengambil langkah, tidak menunggu hingga masalah berada di puncak.
"Kalau boleh jujur tidak hanya First Travel dan Azizi saja. Beberapa travel polanya sama dan ada satu yang sudah ditangani OJK. Mudah-mudahan ini jadi titik balik, jadi pelajaran buat kita semua, menjadi kesadaran baru bahwa ini usaha ibadah sehinggga kita harus melakukannya dengan baik," jelas Budi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(MEL)
