Kejutan Raja Salman

medcom.id, Jakarta: Rabu malam, 10 Juni 1970, Istana Merdeka tampak hikmat menjamu tamu terhormat. Pimpinan tertinggi Kerajaan Arab Saudi, Raja Faisal bin 'Abdul 'Aziz bin 'Abdurrahman as-Saud tengah berkunjung semenjak siang. Setelah mengungkapkan ihwal tujuan bertandang, sang tuan rumah pun menyambutnya penuh hangat.   "Dalam pidatonya, Presiden Soeharto mengemukakan sekali lagi sikap pemerintah Indonesia yang sepenuhnya berdiri di pihak bangsa Arab dalam perjuangan melawan Israel," sebagai mana terekam dalam catatan Team Dokumentasi Presiden RI berjudul Jejak Langkah Pak Harto 28 Maret 1968-23 Maret 1973.   Di Indonesia, Raja Faisal menginap selama tiga hari. Tak banyak rombongan yang turut. Usai bertemu Soeharto, ia pun lekas kembali tanpa lebih dulu mencicipi eloknya Pulau Bali.   Lebih dari empat dekade sesudahnya, tak terdengar lagi kunjungan serupa. Raja-raja negeri minyak itu tak pernah lagi bertamu.   Lain dulu, lain Salman   Belakangan hari, setelah Indonesia berganti pemimpin sebanyak empat kali, istilah kunjungan bersejarah itu kembali hadir. Awal Maret 2017 mendatang, Raja Arab Saudi Salman bin Abdulaziz al-Saud menyambung jejak pendahulunya untuk bertandang ke Indonesia.   Banyak hal berbeda dari dua kunjungan dengan rentang waktu 47 tahun itu. Pertama, jika kunjungan Raja Faisal terkesan mengendap, sunyi, serta tanpa jumlah rombongan berarti, kali ini kunjungan Raja Salman penguasa kerajaan itu melibatkan 1.500 orang, termasuk 10 menteri dan 25 pangeran.   "Treatment terhadap delegasinya yang cukup banyak. Itu harus dikoordinasikan dengan banyak pihak terkait,  pihak Saudi Airline di Jakarta, ground agent, Kementerian Luar Negeri, dan Angkasa Pura," kata Manajer Operasi dan Pelayanan Bandara Halim Perdanakusuma Ibut Astono kepada Metrotvnews.com di Bandara Halim Perdanakusuma, Kamis 23 Februari 2017.   Perbedaan dalam sisi yang satu ini, mencakup juga lamanya masa kunjungan. Jika Raja Faisal cuma mengagendakan bertemu Presiden Soeharto dan sejenak mampir ke Masjid Istiqlal, Jakarta, rombongan kenegaraan kali ini merencanakan kunjungan resmi selama sembilan hari. Empat hari di Jakarta, lima hari berikutnya berlibur ke Pulau Bali.   Baca: Raja Arab Tiba di Indonesia 1 Maret, Repotnya Mulai Sekarang    "Beliau akan ada di Bali untuk beristirahat," kata Sekretaris Kabinet, Pramono Anung di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa 21 Februari 2017.   Perbedaan kedua, isu yang dibicarakan. Jika Raja Faisal masa itu sedang terlibat perseturuan sengit dengan Israel dalam Krisis Timur Tengah, Raja Salman dikabarkan berkunjung dalam rangka menguatkan hubungan bilateral Indonesia-Arab Saudi terutama dalam bidang ekonomi dan investasi. Saat Presiden Soeharto menerima kunjungan Raja Faisal pada 1970/Sumber Foto: Soeharto.co   Raja Salman dan Presiden Joko Widodo diisukan bakal membahas soal investasi Arab Saudi di Cilacap melalui perusaah minyak Arab Saudi, Aramco sebesar US$6 miliar (setara Rp79 triliun). Selain itu, akan ada beberapa proyek lain yang akan ditandatangani dengan nilai sebesar US$1 miliar (sekitar Rp13,3 triliun).   Pengamat Timur Tengah dari Universitas Indonesia (UI), Yon Machmudi menilai kunjungan Raja Salman ke Indonesia memiliki arti penting.  Lawatan ini punya nilai strategis bagi kedua negara.   "Indonesia sebagai negara Muslim terbesar di dunia, di mana pada 2050 akan masuk empat besar raksasa ekonomi dunia sangat berpotensi menjadi alternatif bagi para investor Saudi," kata Yon di Jakarta, Jumat, 24 Februari 2017.   Perbedaan ketiga adalah soal penghargaan yang diberikan. Dalam kunjungannya pada 1970, yang ramai tersebar kabar adalah saling tukar benda berupa pedang bersepuh emas sebagai oleh-oleh Raja Faisal untuk tuan rumah, Presiden Soeharto. Sementara sebaliknya, Presiden kedua Indonesia itu menghadiahi Raja Arab dengan sebilah keris.   Kali ini, yang ramai dibicarakan baru rencana Presiden Jokowi memberikan bintang kehormatan tertinggi Republik Indonesia kepada Raja Salman.   "Karena ketika Presiden melakukan kunjungan ke Saudi Arabia, Presiden juga mendapatkan penghormatan tertinggi dari kerajaan Saudi Arabia," kata Pramono.   Kontroversi   Di bawah kepimimpinan Raja Salman, Arab Saudi membentuk koalisi militer 34 negara dengan dalih membentengi diri dari kelompok teroris. Mesir, Qatar, Uni Emirat Arab, Turki, Malaysia, Pakistan dan beberapa negara teluk dan Afrika turut di dalamnya.   Pusat operasi ditempatkan di Riyadh, untuk melakukan koordinasi dan mendukung operasi militer. Menurut Kementerian Pertahanan Arab Saudi, koalisi ini tidak hanya mengkonfrontasi Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS). Mereka akan melawan segala macam bentuk kelompok teroris. Raja Arab Saudi, Salman bin Abdulaziz/AFP Tidak seperti Malaysia, Indonesia justru menolak untuk bergabung dalam koalisi Arab. Menurut Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Luhut Pandjaitan, koalisi yang digagas Arab Saudi itu berbasis militer. Sementara Indonesia tak mengedepankan militer dalam penanganan persoalan ISIS.   "Kami belum ingin karena itu aliansi militer," ujar Luhut di Mabes TNI  Cilangkap, Jakarta, Rabu (16/12/2015).   Atas gagasan itu, Raja Salman dianggap kontroversial lantaran koalisi yang didukung Amerika Serikat itu telah mengakibatkan banyak pelanggaran yang jelas dari hukum perang.   Dilansir dari laman resminya, Human Rights Watch menilai bahwa Raja Salman juga gagal mengambil langkah-langkah untuk melindungi hak-hak pekerja asing; dan melakukan pembiaran terhadap diskriminasi terhadap perempuan dan kelompok minoritas agama.   “Kampanye udara negaranya melawan pasukan Houthi di Yaman - dengan dukungan AS - sudah termasuk serangan membabi buta dan penggunaan amunisi tandan yang mungkin kejahatan perang,” kata Direktur Ekskutif Human Right Watch, Sarah Leah Whitson, dikutip dari HRW.org.   Kontroversial Raja Salman adalah gagasan investasi. Mengingat baru di pengujung tahun lalu, Arab Saudi berencana  menjual hampir separuh kepemilikan perusahaan Aramco. Sebagaimana dilaporkan al-Eqtisadiah, 49% saham akan dijual dalam waktu 10 tahun.   Deputi Putra Mahkota Mohammed bin Salman mengatakan, penawaran umum perdana direncanakan untuk 2018, atau bahkan setahun sebelumnya, dengan rencana untuk menjual kurang dari 5% saham.   Arab Saudi, di bawah tekanan dari harga minyak mentah yang lebih rendah, merencanakan penjualan saham sebagai bagian dari upaya untuk menghasilkan pendapatan dan reformasi ekonominya.   Pemerintah Arab Saudi berharap bisa meningkatkan sekitar US$100 miliar melalui penawaran saham perdana atau IPO aset andalannya. Dana Investasi Umum Arab Saudi akan menggunakan dana, dan akhirnya mengendalikan lebih dari US$2 triliun dan membantu merestrukturisasi bisnis minyak kerajaan. Baca: Arab Saudi Dikabarkan Akan Jual Saham Aramco   "Saudi akan mencari sumber-sumber pendapatan lebih dari 10 tahun dan mereka menanyakan apa yang harus kita lakukan lebih untuk diversifikasi pendapatan non-minyak kita." kata Kepala penelitian ekonomi di Teluk Research Center di Riyadh, John Sfakianakis dikutip dari Bloomberg, Minggu 25 Desember 2016.   Pemerintah Saudi sangat bergantung pada penjualan minyak untuk pendapatan, dan keuangannya telah terpukul karena harga mulai jatuh pada 2014. Total proyek pendapatan tahun lalu di 528 miliar riyal atau US$141 miliar, kurang dari setengah apa yang dikumpulkan pada 2013, ketika minyak diperdagangkan di atas US$100 dan terdiri 90 persen dari pendapatan.   Ironinya, dalam potret perekonomiannya yang sedang terpuruk, besok keluarga kerajaan itu datang dengan gaya yang terbilang berkubang kemewahan.