medcom.id, Jakarta: Presiden Joko Widodo menyebut peredaran obat ilegal seperti paracetamol caffein carisoprodol (PCC) serta pil jin merupakan masalah besar. Pemerintah dan masyarakat dinilai tak bisa menganggap masalah ini seperti angin lalu.
"Ini mungkin seperti fenomena gunung es. Kasus PCC, pil jin mungkin puncak gunung es yang nampak di permukaan tapi di bawahnya tersimpan potensi masalah penyalaggunaan obat terlarang yang cukup besar, yang perlu mendapatkan perhatian kita semuanya," kata Jokowi dalam peluncuran pencanangan aksi nasional pemberantasan obat ilegal dan penyalahgunaan obat di Lapangan Utama Bumi Perkemahan dan Graha Wisata Cibubur, Jakarta Timur, Selasa 3 Oktober 2017.
Menurut Jokowi, masalah obat ilegal membuat peran Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) semakin penting. Presiden pun mengingatkan fungsi BPOM bukan sekadar masalah administrasi, prosedur, teknis, dan urusan bisnis.
Fungsi BPOM juga soal kehadiran negara dan pemerintah melindungi rakyatnya serta menyelamatkan generasi muda yang akan menjadi penerus masa depan Indonesia.
"Saya ingin menegaskan tugas untuk melindungi rakyat dari penyalahgunaan obat tidak bisa hanya dibebankan pada BPOM. Saya minta semua kementerian, semua lembaga non-kementerian, pemerintah daerah untuk saling kerja sama dan bersinergi, sehingga pemberantasan penyalahgunaan obat betul-betul bisa berjalan efektif," beber dia.
Bekas Gubernur DKI Jakarta itu juga meminta sekat-sekat birokrasi diruntuhkan. Ia tak ingin perlindungan nyawa generasi muda Indonesia dikalahkan hanya untuk urusan birokrasi, prosedur, surat menyurat, kertas, serta pengelolaan pos anggaran.
"Jangan kita berkutat pada hal-hal seperti itu. Negara harus hadir dengan perlindungan pada segenap bangsa dan seluruh rakyat Indonesia," kata dia.
medcom.id, Jakarta: Presiden Joko Widodo menyebut peredaran obat ilegal seperti paracetamol caffein carisoprodol (PCC) serta pil jin merupakan masalah besar. Pemerintah dan masyarakat dinilai tak bisa menganggap masalah ini seperti angin lalu.
"Ini mungkin seperti fenomena gunung es. Kasus PCC, pil jin mungkin puncak gunung es yang nampak di permukaan tapi di bawahnya tersimpan potensi masalah penyalaggunaan obat terlarang yang cukup besar, yang perlu mendapatkan perhatian kita semuanya," kata Jokowi dalam peluncuran pencanangan aksi nasional pemberantasan obat ilegal dan penyalahgunaan obat di Lapangan Utama Bumi Perkemahan dan Graha Wisata Cibubur, Jakarta Timur, Selasa 3 Oktober 2017.
Menurut Jokowi, masalah obat ilegal membuat peran Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) semakin penting. Presiden pun mengingatkan fungsi BPOM bukan sekadar masalah administrasi, prosedur, teknis, dan urusan bisnis.
Fungsi BPOM juga soal kehadiran negara dan pemerintah melindungi rakyatnya serta menyelamatkan generasi muda yang akan menjadi penerus masa depan Indonesia.
"Saya ingin menegaskan tugas untuk melindungi rakyat dari penyalahgunaan obat tidak bisa hanya dibebankan pada BPOM. Saya minta semua kementerian, semua lembaga non-kementerian, pemerintah daerah untuk saling kerja sama dan bersinergi, sehingga pemberantasan penyalahgunaan obat betul-betul bisa berjalan efektif," beber dia.
Bekas Gubernur DKI Jakarta itu juga meminta sekat-sekat birokrasi diruntuhkan. Ia tak ingin perlindungan nyawa generasi muda Indonesia dikalahkan hanya untuk urusan birokrasi, prosedur, surat menyurat, kertas, serta pengelolaan pos anggaran.
"Jangan kita berkutat pada hal-hal seperti itu. Negara harus hadir dengan perlindungan pada segenap bangsa dan seluruh rakyat Indonesia," kata dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(OJE)
