Berebut Suara Millennial dan Kelas Menengah Ngehe

medcom.id, Jakarta: Dengan terpaksa, Djarot Saiful Hidayat mencium tangan Basuki 'Ahok' Tjahaja Purnama. Sebagaimana aturan main yang disepakati, siapa yang bisa menegakkan botol air mineral dengan satu lemparan memutar, maka punggung tangannya berhak dicucup si lawan tanding. Dan, Ahok berhasil melakukannya lebih dulu, tepatnya pada kali ke-5 dari 33 ronde yang ditentukan. Pasangan calon nomor urut dua dalam Pemilihan Gubernur (Pilgub) DKI Jakarta 2017 itu menyebutnya flip bottle challenge. Kelakar hangat pasangan petahana itu dikemas dalam video berdurasi 2 menit 46 detik. Sejak diunggah di laman Facebook Basuki Tjahaja Purnama pada 28 Maret 2017, tercatat sudah ada 1,9 juta warganet yang menonton, serta 28 ribu akun lebih yang turut menyebar ulang. Flip bottle challenge Ahok vs Djarot/Facebook Basuki Tjahaja Purnama Lain lagi cara yang digunakan calon gubernur (cagub) nomor pilihan tiga Anies Rasyid Baswedan. Setiap Selasa, ia menjawabi cuitan nyinyir dari Twitter yang dikemas dalam video berbentuk wawancara santai. Dengan menggunakan tanda pagar #TweetJahat, Anies begitu telaten menanggapi kritik atau cibiran yang sejatinya tidak mengenakkan itu, melalui guyonan. Tengok saja dalam serial paling baru yang diunggah pada Selasa 4 April 2017. Membalas komentar yang mengatakan dirinya adalah cagub dadakan, Anies cukup menunjukkan sekeresek penganan yang tengah booming itu. Ia bilang, "Dadakan? Tahu bulet, kaleee..." Sekilas, teknik kampanye ini terkesan jauh panggang dari api. Lantaran tak ada lagi orasi menggebu-gebu dan lantang tentang pembangunan, kesejahteraan, dan keadilan. Namun, rupanya, cara konvensional itu memang sudah disadari masing-masing calon tidak lagi menjawab atau masuk di semua kelompok. Sajian di media sosial yang ciamik, jadi salah satu ikhtiar strategis kampanye gaya baru, terlebih dalam rangka menggaet simpati pemilih pemula. #TweetJahat edisi Tahu Bulet/Facebook Anies Baswedan Millennial yang rasional Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) tahun lalu menyebutkan total pengguna internet di Indonesia berjumlah 132,7 juta orang. Sementara 18,4 persennya adalah akun yang dikelola remaja berusia 10-24 tahun. Sementara di Jakarta, jika menengok hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2015 sudah ada lebih dari 50 persen warga yang bersinggungan dengan dunia maya. Bahkan, angka itu bisa terus berkembang dalam waktu per tiga bulan. Inilah yang belakangan lazim disebut dengan generasi millennial. Julukan ini diperuntukkan bagi siapa saja yang memiliki tahun kelahiran antara 1981-1999. Generasi yang besar dan tumbuh di tengah derasnya arus teknologi informasi. Antarindividu dalam angkatan kelahiran ini, menurut Kepala Lembaga Demografi FEB UI Sonny Harry B. Harmadi, cenderung memiliki perilaku yang relatif mirip. Termasuk soal pilihan dalam berpolitik dan berdemokrasi. Sonny melabelkannya sebagai connected kids. Kalau sudah begitu, generasi millennial yang barang tentu sebagian besarnya terdiri dari pemilih pemula akan menimbang kualitas calon pemimpin secara lebih terang. Peran teknologi dan informasi telah turut menanamkan pesan tentang hidup penuh keterbukaan dan menilai sesuatu terhadap setiap yang tampak. Dalam hitungan Sonny, 60 persen dari pemilih pemula di Jakarta memang masih tinggal dan berinteraksi kuat bersama orang tua mereka. Tapi, pengaruh dari teman sebaya lebih menentukan keputusan generasi millenial dalam memberikan pilihan. Perhitungan itu nyaris sama dengan sebuah white paper yang dirilis Alvara Research Center pada 4 Maret 2017. Laporan berjudul Indonesia 2020: The Urban Middle-Class Millennials itu disebut tiga karakter khas yang dimiliki generasi millennial, istilahnya karib disebut 3 C, yakni creative, confidence, dan connected. Kaya ide, tingkat kepercayaan diri yang tinggi, serta kebiasaan bersosialisasi menjadikan generasi baru ini cukup berani mengungkapkan gagasan, bedebat, dan kekeh menentukan pilihan di muka publik. Dalam konteks pilgub, ketiga kompilasi sikap itu kiranya berada di tingkat independensi yang jauh lebih baik dibanding era sebelumnya. Sekira 8,24 persen dari total 7.108.589 pemilih ialah pemilih pemula. Menurut KPU DKI Jakarta, 598.198 dari jumlah itu adalah para remaja yang benar-benar baru memilih untuk pertama kali. Kabarnya, di putaran kedua ini membengkak karena ada tambahan 21.000 pemilih baru yang berulang tahun ke-17 dari 16 Februari 2017 hingga 19 April 2017. Jumlahnya memang masih tidak terlalu wah, tapi pengaruh mereka terhadap perhitungan total suara tak bisa diabaikan begitu saja. Yang paling baru dan cukup fenomenal adalah keberpengaruhan suara generasi millennial dalam pilpres Amerika Serikat (AS). Hampir setiap orang terkaget-kaget dengan kemenangan Donald Trump. Dari berbagai penyebab yang dirumuskan, peran aktif pemilih pemula diduga sebagai penyumbang terbesar. Dari exit polls pascapemilihan dikatakan ada 5 persen pilihan millennial yang urung menyumbang suara untuk Hillary. Bila dibandingkan dengan perolehan suara Barack Obama pada 2012, Hillary sedikit berada di bawahnya. Belakangan diketahui bahwa jumlah 5 persen itu berasal dari anak-anak muda yang begitu berperan dalam terpilihnya Trump sebagai Presiden Paman Sam. Soal pengaruh, AS memang bisa jadi contoh. Tapi ketika disasar pada hitungan riil, memang susah juga. Angka 8,24 persen tentu akan berpengaruh pada satu calon, namun belum tentu ke kandidat satunya. Sekadar mengingat, pada putaran pertama, perolehan suara resmi versi KPUD Jakarta menunjukkan data: Ahok-Djarot mendapat 42,99 persen, sementara Anies-Sandi 39,95 suara. Caranya, tinggal ditambah angka pemilih pemula di putaran dua. Serupa kelas menengah Pew Research Center pada 2014 merilis fakta bahwa pandangan politik generasi millennial di AS bahkan berlainan secara ras dan etnis. Sekitar 51 persen millennial kulit putih mengatakan mereka independen secara politik. Selebihnya terafilisasi Partai Republik sebesar 24 persen dan Partai Demokrat sekitar 19 persen. Sedangkan angkatan millennial non-kulit putih, sebesar 47 persen mengatakan mereka independen secara politik, tapi ada 37 persen yang mengidentifikasi terafiliasi dengan Partai Demokrat dan hanya 9 persen dengan Partai Republik. Data ini, cukup mencengangkan dalam peta perpolitikan di AS. Artinya, generasi millennial cenderung rasional. Mereka tidak mudah tunduk kepada institusi, termasuk partai politik. Maka, pantas saja jika para pasangan cagub memilih cara-cara kreatif untuk merayu generasi baru ini. Meski mungkin, kemampuan itu masih membuat partai politik di Indonesia tertatih-tatih. Dalam konteks Jakarta, perhitungan yang dilakukan terhadap generasi millennial sejatinya mirip pergerakan suara kelas menengah. Mereka memiliki tingkat keindependenan begitu kuat, tidak mudah terpengaruh, apalagi terprovokasi isu-isu. Baca: Yang Berbeda dari Pemilih Jakarta Cuma dua yang bisa menjadi tolok ukur. Pertama, rekam jejak. Kedua, tingkat kepercayaan. Meski artinya, kepuasan itu tidak secara serta merta membuat mereka menjatuhkan pilihan kepada obyek yang sama. Misal, menimbang data longitudinal Indikator Politik Indonesia. Rata-rata kepuasan publik terhadap Ahok mencapai 73,4 persen. Nyatanya, angka itu tidak menjelma ulang dalam jumlah suara yang didapat petahana. Namun, ada juga kelompok lain yang tak boleh lolos dari pertimbangan. Ialah yang berdiri pada irisan antara generasi millennial dan kelas menengah. Rasionalitas kelompok yang sering dijuluki 'ngehe' akan lebih kecil dibanding tawaran calon yang menurut mereka menggiurkan. Entah bagaimana awal istilah 'ngehe' ini muncul. Jelasnya, penyebutan itu biasa disasarkan ke sekelompok orang yang sejatinya berada di kelas menengah namun memiliki tingkat konsumtif yang cukup tinggi. Dampaknya, tidak stabil. Kelompok di kelas ini bisa juga berupa kritik bagi orang kaya baru yang kerap terjebak. Tidak bisa naik kelas, bahkan berpotensi kembali merosot ke kelas bawah. Bukan sembarang sebutan, bahkan tahun lalu, Forum Indonesia berDiskusi untuk Edukasi (IDE) di Sydney juga tertarik mengkaji berkembangnya fenomena kelas menengah ngehe. Mereka memasukkan kelas ini sebagai pertanda adanya kesenjangan ekonomi dan sosial di Indonesia. Salah satu pembicaranya, Salut Muhidin mengatakan kecenderungan orang-orang di kelas ini memiliki tingkat penghasilan yang cukup baik, namun pola pikir yang dipakai masih membajak cara pandang kelas-kelas di bawahnya. Dengan ketimpangan ini,  akhirnya mereka pun dilengkapi dengan sikap tidak peduli terhadap hak dan keberadaan orang lain. "Mereka yang dapat dikategorikan di kelas ini adalah mereka yang masih mengharapkan bantuan atau subsidi pemerintah, meskipun mereka sebenarnya termasuk tidak layak untuk mendapatkan fasilitas tersebut. Dengan kata lain secara ekonomi mereka sudah mulai membaik tetapi dalam bersikap, terutama kepekaan sosial masih sangat minim." kata Salut sebagai mana dikutip dari ABC Australia Plus. Dalam proses politik, maka kelas menengah ngehe bisa dipastikan bertumpu pada program-program jangka pendek. Tidak ada pertimbangan lebih idealis, apalagi soal rekam jejak. Kelas menengah ngehe, contohnya saja, lebih berkhayal pada adanya tawaran mobil murah atau rumah murah. Mereka, tak banyak berpikir tentang tata lingkungan, ataupun ruwetnya transportasi yang menjadi PR utama keumuman penduduk Ibu Kota. Tapi, se-ngehe apa pun, toh mereka tetap harus dihitung dan jadi rebutan. Meski tidak ada jumlah pasti, banyak yang meramal keberadaan mereka kian berjibun. Sementara markas utamanya; ada di media sosial. <iframe class="embedv" width="560" height="315" src="https://www.medcom.id/embed/GNGyP6lk" frameborder="0" scrolling="no" allowfullscreen></iframe>