Denpasar: Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Bali menegaskan, pasangan calon yang menggunakan dana dari negara atau lembaga asing saat kampanye akan digugurkan. Pasangan yang terbukti tak boleh melanjutkan proses Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2018.

“Tim kampanye dan paslon tidak boleh menerima sumbangan dari pihak asing. Apapun itu. Apakah negara, lembaga atau organisasi sosial kemasyarakatan dari negara asing,” ungkap Ketua KPU Provinsi Bali I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandhi di KPU Provinsi Bali, Jalan Cok Agung Tresna, Denpasar, Selasa, 6 Januari 2018.

KPU akan menentukan auditor tim kampanye untuk mengantisipasi suntikan dana asing yang tidak terdeteksi oleh KPU Provinsi Bali.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 8 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye, melarang parpol menerima dana kampanye dari pihak asing dan menekankan sanksi pencabutan hak bertanding di pesta demokrasi.

Jika ada bantuan dari asing yang masuk, tim kampanye harus melapor ke KPU. Dana dari pihak asing tersebut akan disimpan di kas negara.

“Kalau ada bantuan asing mekanismenya tidak digunakan untuk kampanye. Tapi dilaporkan kepada KPU nanti akan diserahkan ke kas negara,” ujarnya.

Paslon juga dilarang menerima bantuan dana kampanye dari BUMN, BUMD, BUMDes. Batas maksimal bantuan dari satu individu yakni Rp75 juta dan Rp750 juta dari lembaga atau organisasi. Jumlah maksimal dana kampanye yang dikeluarkan serta nomor urut pasangan calon akan diumumkan 9 Februari 2018.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id

((SUR))