medcom.id, Jakarta: Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menanggapi baik usulan penguatan wewenang sebagai penyelenggara pemilu. Namun, masih ada perlu yang diperhatikan terkait soal itu.

"Ya, kami senang sekali ya dan sambut baik ada usulan penguatan pemilu. Karena memang kami butuh sekali. Tapi harus dilihat dulu aturannya seperti apa," kata Ketua Bawaslu RI Muhammad kepada Metrotvnews.com, Jumat (9/12/2016).

Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Jimly Asshiddiqie sempat mengusulkan penguatan kewenangan Bawaslu. Salah satunya agar Bawaslu berwenang membubarkan partai politik.

Jimly merasa posisi pemerintah dalam membubarkan parpol belum tepat. Pembubaran oleh pemerintah memberi kesan tak baik karena pemerintah pun berasal dari partai.

Muhammad menanggapi positif usulan tersebut. Namun, kata dia, perlu ada aturan main saat membubarkan partai politik. "Ya perlu ada rincinya seperti apa dulu sistemnya. Jangan kita diberi kewenangan tapi belum jelas," ungkap Muhammad.

Sejauh ini, kewenangan Bawaslu dianggap mandek. Bawaslu hanya diperbolehkan menerima pengaduan dan mengelola pengaduan warga terkait pelanggaran pemilu. Setelahnya, Bawaslu harus menyerahkan hal tersebut kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU).

"Jadi kan setengah-setengah kewenangan. Ya kalau mau diberi kewenangan yang penuh sekalian," terang Muhammad.

Muhammad mengimbau seluruh pihak tak khawatir soal penguatan kewenangan Bawaslu. "Kalau kewenangan kita kebablasan dan sampai melanggar kan ada Dewan Kehormatan yang memutuskan," tegas Muhammad.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id

((OJE))