NEWSTICKER
Infografik runag terbuka hijau Jakarta. Doc: Pemprov DKI
Infografik runag terbuka hijau Jakarta. Doc: Pemprov DKI

Warga Pluit Tolak Komersialisasi Ruang Terbuka Hijau

Nasional ruang terbuka hijau
30 Januari 2018 12:31
Jakarta: Warga RW 12, 14 dan 15 Kelurahan Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara menolak rencana pembangunan gedung di Jalan Pluit Karang Indah Timur. Sebab, kawasan itu termasuk jalur hijau untuk ruang terbuka hijau (RTH).
 
Kawasan itu sebelumnya dipenuhi para pemulung dan sudah digusur saat era Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Namun, jalur hijau itu kini akan dibangun gedung Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).
 
Warga Penjaringan Muhammad Hasyim mengatakan, sebanyak 377 pemulung rela meninggalkan lokasi itu tahun 2016 lalu karena dianggap melanggar Perda. Saat itu Pemprov DKI menggusur para pemulung karena lahan akan dijadikan jalur hijau.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Kami menolak rencana Pemprov DKI tersebut. Dulu kami mau pindah tanpa diberikan uang kerohiman karena lahan itu akan dijadikan jalur hijau. Kenapa sekarang lahan itu mau dikomersilkan?" kata Hasyim, Selasa, 30 Januari 2018.
 
Hasyim menuding ada pihak-pihak dari luar wilayah Pluit untuk mengomersilkan lahan hijau dengan membangun gedung berkedok UMKM.
 
Baca: Jumlah Ruang Terbuka Hijau DKI Terus Menurun
 
"Kami tidak setuju jalur lahan hijau menjadi gedung komersil. Kenapa kami pemulung yang orang kecil diusir, sementara orang dari luar Pluit berupaya mendirikan bangunan baru," kata Ketua Ikatan Pemulung Penjaringan itu.
 
Tidak hanya eks pemulung, dia mengklaim warga di tiga RW yakni RW 12, 14 dan 15 tegas menolak rencana pembangunan itu.
 
"Kami ini pemulung orang kecil. Bagaimana sanggup kami berdagang di tempat elite seperti itu. Itu hanya kamuflase," katanya.
 
Hasyim mendesak Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan membatalkan pembangunan gedung di jalur hijau. Sebab, pembangunan itu menyalahi aturan.
 
Hasyim mengaku telah melakukan pertemuan dengan Dinas UMKM Provinsi DKI Jakarta di kantor Wali Kota Jakarta Utara pada 24 Januari 2018. Hasilnya, warga sekitar menolak rencana tersebut.
 
Hasyim meminta Gubernur Anies mengembalikan fungsi lahan sebagai jalur hijau. Warga dan pemulung bisa menghijaukan kawasan sepadan kali sepanjang 1 kilometer tersebut.
 
"Biarlah lokasi itu tetap jalur hijau tanpa dikomersilkan," katanya.
 

 

(FZN)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif