Jakarta: Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi mengkritik Gubernur Anies Baswedan dan Wakil Gubernur Sandiaga Salahuddin Uno yang banyak merombak kebijakan dalam tiga bulan menjabat. Dia meminta keduanya tak mengubah seluruh kebijakan gubernur sebelumnya, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.
"Jangan cari penyakit gubernur lama, ayo ke depan, ayo kerja. Jangan cari masalah. Jangan ngorek yang lama. Kalau ngorek-ngorek, gubernur sebelum-sebelumya juga punya masalah. Mungkin yang kurang baik yang diperbaiki, bukan yang baik dihancurkan," kata Prasetyo di Kantor DPRD DKI Jakarta, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin, 16 Januari 2018.
Prasetyo lantas merinci sejumlah kebijakan Ahok yang dibongkar Anies. Pertama adalah pencabutan hak guna bangunan (HGB) pulau reklamasi.
Anies sempat meminta Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) Sofyan Djalil untuk menarik dan menghentikan seluruh HGB pulau reklamasi. Pengeluaran HGB dianggap tak sesuai dengan peraturan daerah (perda).
"Namanya HGB, hargailah pemerintah. Presiden sudah memberikan sertifikat berdasarkan kebijakan gubernur," kata Pras.
Kebijakan lainnya yang diubah adalah penataan kawasan Tanah Abang. Desember 2017, Anies-Sandi menutup Jalan Jatibaru Raya dan dialihfungsikan menjadi tempat pedagang kaki lima (PKL).
"Tanah Abang kan ikonnya Presiden. Tamu-tamu negara yang datang dibawa ke sana. Tapi, sekarang kebijakannya diubah," ujar dia.
Politikus PDI Perjuangan ini menyarankan agar Anies mencari lokasi khusus PKL. Pasalnya, keberadaan PKL di tengah jalan menyebabkan kemacetan.
Baca: Gubernur Anies Mengaku tak Pernah Diminta Mahar
"Sekarang terlihat kan setelah anak sekolah, macetnya kayak apa. Saya takut kebijakan ini diterapkan di seluruh pasar-pasar tradisional," ungkap dia.
Kebijakan selanjutnya adalah pencopotan pagar kawat yang mengelilingi taman Monumen Nasional (Monas). Anies-Sandi beralasan ingin menjadikan Monas layaknya Central Park di Amerika Serikat.
"Dari zaman Gubernur Sutiyoso, Fauzi Bowo, sampai Jokowi dipagar semua. Kenapa? Karena ini ikon Ibu Kota. Tapi, kenyataannya (kebijakan) yang ada semua ditabrak," ucap Prasetyo.
Dia tak setuju bila pagar taman Monas dicopot. Menurut dia, tak realistis bila rumput-rumput di Monas boleh diinjak-injak. "Ini Ibu Kota, sekarang terlihat kumuh. Motor juga dibebaskan," pungkas dia.
<iframe class="embedv" width="560" height="315" src="https://www.medcom.id/embed/VNx3ApyK" allowfullscreen></iframe>
Jakarta: Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi mengkritik Gubernur Anies Baswedan dan Wakil Gubernur Sandiaga Salahuddin Uno yang banyak merombak kebijakan dalam tiga bulan menjabat. Dia meminta keduanya tak mengubah seluruh kebijakan gubernur sebelumnya, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.
"Jangan cari penyakit gubernur lama, ayo ke depan, ayo kerja. Jangan cari masalah. Jangan ngorek yang lama. Kalau ngorek-ngorek, gubernur sebelum-sebelumya juga punya masalah. Mungkin yang kurang baik yang diperbaiki, bukan yang baik dihancurkan," kata Prasetyo di Kantor DPRD DKI Jakarta, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin, 16 Januari 2018.
Prasetyo lantas merinci sejumlah kebijakan Ahok yang dibongkar Anies. Pertama adalah pencabutan hak guna bangunan (HGB) pulau reklamasi.
Anies sempat meminta Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) Sofyan Djalil untuk menarik dan menghentikan seluruh HGB pulau reklamasi. Pengeluaran HGB dianggap tak sesuai dengan peraturan daerah (perda).
"Namanya HGB, hargailah pemerintah. Presiden sudah memberikan sertifikat berdasarkan kebijakan gubernur," kata Pras.
Kebijakan lainnya yang diubah adalah penataan kawasan Tanah Abang. Desember 2017, Anies-Sandi menutup Jalan Jatibaru Raya dan dialihfungsikan menjadi tempat pedagang kaki lima (PKL).
"Tanah Abang kan ikonnya Presiden. Tamu-tamu negara yang datang dibawa ke sana. Tapi, sekarang kebijakannya diubah," ujar dia.
Politikus PDI Perjuangan ini menyarankan agar Anies mencari lokasi khusus PKL. Pasalnya, keberadaan PKL di tengah jalan menyebabkan kemacetan.
Baca: Gubernur Anies Mengaku tak Pernah Diminta Mahar
"Sekarang terlihat kan setelah anak sekolah, macetnya kayak apa. Saya takut kebijakan ini diterapkan di seluruh pasar-pasar tradisional," ungkap dia.
Kebijakan selanjutnya adalah pencopotan pagar kawat yang mengelilingi taman Monumen Nasional (Monas). Anies-Sandi beralasan ingin menjadikan Monas layaknya Central Park di Amerika Serikat.
"Dari zaman Gubernur Sutiyoso, Fauzi Bowo, sampai Jokowi dipagar semua. Kenapa? Karena ini ikon Ibu Kota. Tapi, kenyataannya (kebijakan) yang ada semua ditabrak," ucap Prasetyo.
Dia tak setuju bila pagar taman Monas dicopot. Menurut dia, tak realistis bila rumput-rumput di Monas boleh diinjak-injak. "Ini Ibu Kota, sekarang terlihat kumuh. Motor juga dibebaskan," pungkas dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(OGI)
