medcom.id, Jakarta: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak akan mundur usai ditumbangkan warga Bidara Cina melalui kuasa hukumnya Yusril Ihza Mahendra di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Gubernur DKI Jakarta Basuki `Ahok` Tjahaja Purnama secara tegas membela Biro Hukum DKI Jakarta. Menurut Ahok, kinerja anak buahnya sudah baik.
"Biro Hukum sudah bagus, sudah banyak orang yang kami ganti. Jadi salah di mana?" kata Ahok di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Jumat (29/4/2016).
Proyek sodetan Ciliwung. Foto: Antara/Akbar Nugroho
Ahok mengaku tak akan mempermasalahkan kekalahan Biro Hukum soal gugatan warga Bidara Cina. Pemprov DKI akan banding untuk mengambil alih tanah Bidara Cina guna memperlancar proyek normalisasi sodetan Kali Ciliwung. "Kita enggak bisa mundur. Kalau kalah satu (kasus) ya enggak masalah, kita bisa kasasi," ujarnya.
PTUN mengabulkan gugatan warga Bidara Cina bernomor 59/G/2016/PTUN atas perkara penetapan lokasi pembangunan inlet sodetan Kali Ciliwung arah Kanal Banjir Timur (KBT) terhadap Pemprov DKI Jakarta.
Permukiman yang terkena proyek inlet sodetan Ciliwung. MI/Arya
Dengan dikabulkannya gugatan tersebut, Ahok harus mencabut Surat Keputusan Gubernur DKI Nomor 2779/2015 tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Inlet Sodetan Kali Ciliwung menuju KBT. Dalam SK disebutkan lahan yang akan dibebaskan untuk inlet seluas 10.357 meter per segi.
Pembangunan tersebut merupakan proyek Kementerian Pekerjaan Umum melalui Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane (BBWSCC).
Sodetan Ciliwung akan mengalirkan air dari Kali Ciliwung sebanyak 60 meter kubik per detik ke KBT. Dengan kapasitas tersebut, 10% beban aliran air Ciliwung dapat dikurangi yang berdampak berkurangnya potensi banjir di wilayah itu.
medcom.id, Jakarta: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak akan mundur usai ditumbangkan warga Bidara Cina melalui kuasa hukumnya Yusril Ihza Mahendra di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Gubernur DKI Jakarta Basuki `Ahok` Tjahaja Purnama secara tegas membela Biro Hukum DKI Jakarta. Menurut Ahok, kinerja anak buahnya sudah baik.
"Biro Hukum sudah bagus, sudah banyak orang yang kami ganti. Jadi salah di mana?" kata Ahok di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Jumat (29/4/2016).
Proyek sodetan Ciliwung. Foto: Antara/Akbar Nugroho
Ahok mengaku tak akan mempermasalahkan kekalahan Biro Hukum soal gugatan warga Bidara Cina. Pemprov DKI akan banding untuk mengambil alih tanah Bidara Cina guna memperlancar proyek normalisasi sodetan Kali Ciliwung. "Kita enggak bisa mundur. Kalau kalah satu (kasus) ya enggak masalah, kita bisa kasasi," ujarnya.
PTUN mengabulkan gugatan warga Bidara Cina bernomor 59/G/2016/PTUN atas perkara penetapan lokasi pembangunan inlet sodetan Kali Ciliwung arah Kanal Banjir Timur (KBT) terhadap Pemprov DKI Jakarta.
Permukiman yang terkena proyek inlet sodetan Ciliwung. MI/Arya
Dengan dikabulkannya gugatan tersebut, Ahok harus mencabut Surat Keputusan Gubernur DKI Nomor 2779/2015 tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Inlet Sodetan Kali Ciliwung menuju KBT. Dalam SK disebutkan lahan yang akan dibebaskan untuk inlet seluas 10.357 meter per segi.
Pembangunan tersebut merupakan proyek Kementerian Pekerjaan Umum melalui Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane (BBWSCC).
Sodetan Ciliwung akan mengalirkan air dari Kali Ciliwung sebanyak 60 meter kubik per detik ke KBT. Dengan kapasitas tersebut, 10% beban aliran air Ciliwung dapat dikurangi yang berdampak berkurangnya potensi banjir di wilayah itu
. Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(FZN)
