Komisi B DPRD DKI Jakarta menggelar rapat kerja bahas kasus Holywings. Medcom.id/Kautsar Widya Prabowo
Komisi B DPRD DKI Jakarta menggelar rapat kerja bahas kasus Holywings. Medcom.id/Kautsar Widya Prabowo

Komisi B DPRD DKI Gelar Rapat Bahas Kasus Holywings

Kautsar Widya Prabowo • 29 Juni 2022 15:30
Jakarta: Komisi B DPRD DKI Jakarta menggelar rapat kerja membahas monitoring dan evaluasi operasional dan perizinan tempat hiburan Holywings. Rapat tersebut digelar menyusul ditemukannya pelanggaran perizinan yang dilakukan tempat hiburan tersebut.
 
Rapat dimpimpin langsung Ketua Komisi B Ismail. Dia menyebut pihaknya bakal meminta keterangan secara jelas duduk perkara dari kasus Holywings melalui dinas-dinas terkait.
 
"Terlepas dari kemarin Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI melakukan penutupan tidak menutup Komisi B meminta penjelasan detail dari pihak-pihak terkait," ujar Ismail dalam membuka rapat, di Ruang Rapat Komisi B DPRD DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Rabu, 29 Juni 2022.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Ismail menekankan hasil rapat ini bakal menjadi evaluasi ke depan bagi tempat usaha dan seluruh pihak terkait. "Menjadi satu bahan acuan pembinaan dari dinas terkait dan Komisi B dari tempat hiburan," kata dia.
 
Pantaun Medcom.id, rapat digelar pada pukul 14.15 WIB. Sejumlah kepala dinas terkait hadir, seperti Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) DKI Benny Agus Chandra, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Arifin, Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah (Kadis PPKUKM) Elisabeth Ratu Rante Alo, dan sejumlah dinas lainnya.
 
Selain itu, General Manager Operasi Holywings Yuli Setiawan dan Management Operasi Holywings Rizal Yudhistira hadir dalam rapat tersebut. Setelah membahas persoalan Holywings, Komisi B dijadwalkan membahas kasus prostitusi 'Bungkus Night' di Hamilton SPA.
 

Baca: Pemprov DKI Telusuri Pembayaran Pajak Holywings


Sebelumnya, Pemprov DKI Jakarta mencabut izin usaha seluruh outlet Holywings di DKI. Pencabutan izin berdasarkan rekomendasi dan temuan pelanggaran dari Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Disparekraf) dan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM (DPPKUKM) DKI.
 
Holywings terbukti melakukan pelanggaran administrasi. Seperti beberapa outlet Holywings belum memiliki sertifikat standar KBLI 56301 jenis usaha Bar yang telah terverifikasi.
 
Sertifikat standar KBLI 56301 merupakan klasifikasi baku lingkungan Indonesia yang harus dimililiki oleh operasional usaha bar, yakni sebuah usaha yang kegiatannya menghidangkan minuman beralkohol dan non alkohol serta makanan kecil untuk umum di tempat usahanya.
 
Holywings Group juga melanggar beberapa ketentuan dari DPPKUKM Provinsi DKI Jakarta, terkait penjualan minuman beralkohol di 12 outlet Holywings Group di DKI Jakarta. Pelaku usaha hanya memiliki surat keterangan pengecer (SKP) klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia (KBLI) 47221 untuk pengecer minuman beralkohol, yang mana penjualan minuman beralkohol hanya diperbolehkan untuk dibawa pulang dan tidak untuk diminum di tempat.
 
(JMS)



LEAVE A COMMENT
LOADING

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif