Program DP Rp0 Dinilai bukan Solusi Tuntas
Warga melihat maket proyek perumahan DP Rp0, salah satu program unggulan Gubernu DKI Jakarta Anies Baswedan. (Foto: MI/Ramdani)
Jakarta: Wakil Ketua Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Sudaryatmo, mengatakan sebenarnya program DP Rp0 itu bukan jawaban kepada masyakarat untuk mendapatkan rumah yang layak. Pasalnya, warga diharuskan berpenghasilan antara Rp4 juta hingga Rp7 juta rupiah.

"Kalau goal merumahkan warga DKI yang belum punya rumah yang layak, DP Rp0 sebenarnya bukan jawaban itu," kata Sudaryatmo kepada Media Indonesia, Minggu, 4 November 2018.

Seharusnya, kata dia, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memiliki mekanisme yang jelas, terkait sektor perumahan. "Mestinya pemerintah DKI fokus pada upaya merumahkan warga yang belum memiliki tempat tinggal yang layak," sebutnya.


Ia menjelaskan program itu sebenarnya tetap ada DP, tetapi disubsidikan Pemerintah DKI. Apalagi, menurut lembaga pembiayaan, harus ada DP yang menyangkut prinsip kehati-hatian dan mengukur kemampuan dari konsumen.

"Jadi, dengan pendapatan Rp4 juta ke atas, sebenarnya itu masuk kategori warga yang tidak layak untuk disubsidi," pungkasnya.

Baca: Pendaftaran Pembelian Rumah DP Rp0 Dimulai

Sudaryatmo pun meminta para penerima DP Rp0 itu harus dipublikasi agar program tersebut transparan.

Sebelumnya, sejumlah warga mendaftar program rumah susun DP nol rupiah telah mencapai 380 orang pada hari pertama pendaftaran dibuka. "Pendaftar ada sekitar 380 orang kemarin (Kamis, 1/11)). Paling banyak dari Jakarta Utara dan Jakarta Timur," ujar Kepala Unit Pengelola Teknis (UPT) Fasilitasi Pemilik Rumah Sejahtera Zikran Kurniawan.

Pendaftaran bagi pemohon unit rumah DP Rp0 ini dibuka di kantor-kantor Wali Kota hingga 20 November mendatang.

Zikran menjelaskan, para pendaftar itu nantinya akan diverifikasi oleh UPT. Ada sejumlah syarat yang mesti dipenuhi, antara lain pendaftar merupakan warga Jakarta selama minimal lima tahun, belum memiliki rumah, dan diutamakan yang untuk yang sudah berkeluarga.

Setelah itu, barulah data-data tersebut diserahkan ke Bank DKI sebagai penyalur kredit untuk menyeleksi pendaftar karena tidak semua bisa terakomodasi pada tahap awal pendaftaran.

Pasalnya, ada 780 unit rumah DP Rp0 yang akan rampung pada 2019 mendatang di Pondok Kelapa, Jakarta Timur. Jumlah pendaftar diperkirakan akan melebihi jumlah unit yang tersedia tahun depan.

Menurut Zikran, data seluruh pendaftar yang lolos verifikasi berkas akan tetap disimpan di dalam database Pemprov DKI. Data itu akan tetap digunakan untuk alokasi unit rumah DP Rp0 yang selanjutnya akan dibangun, sekaligus jadi salah satu sumber pendataan kebutuhan rumah di Jakarta.



(YDH)

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id