Jakarta: Ketua Fraksi Nasdem DPRD DKI Jakarta Wibi Andrino mengaku miris dengan temuan aparatur sipil negara (ASN) yang menerima bantuan sosial (bansos) di Menteng. Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta diminta mengusut tuntas temuan tersebut.
"Ini artinya dalam proses penyaluran dana bansos tidak ada koordinasi yang baik antara Kemensos, Pemprov, sampai ke pihak kecamatan dan kelurahan. Kami juga meminta agar kasus ini diselidiki sampai tuntas" kata Wibi melalui keterangan tertulis, Selasa, 23 November 2021.
Sekretaris Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) DKI Jakarta itu menegaskan bansos diperuntukkan kelompok miskin. Apalagi, banyak masyarakat yang kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari karena pandemi covid-19.
Dia meminta Pemprov DKI melibatkan kelurahan dalam pendataan dan penyaluran bansos. Sebab, kelurahan dianggap paling mengetahui kondisi di lapangan.
"Jangan hanya mengandalkan data dari Kemensos (Kementerian Sosial) saja. Monitoring proses penyaluran pun perlu dilakukan agar tepat sasaran" ujar dia.
Baca: Menpan RB: ASN Tidak Termasuk Kriteria Penerima Bantuan Sosial
Sebelumnya, Menteri Sosial Tri Rismaharini menyebut ada ASN yang mendapat bansos dari pemerintah pusat. ASN tersebut tinggal di Menteng, Jakarta.
Jakarta: Ketua Fraksi
Nasdem DPRD DKI Jakarta Wibi Andrino mengaku miris dengan temuan
aparatur sipil negara (ASN) yang menerima
bantuan sosial (bansos) di Menteng. Pemerintah Provinsi
(Pemprov) DKI Jakarta diminta mengusut tuntas temuan tersebut.
"Ini artinya dalam proses penyaluran dana bansos tidak ada koordinasi yang baik antara Kemensos, Pemprov, sampai ke pihak kecamatan dan kelurahan. Kami juga meminta agar kasus ini diselidiki sampai tuntas" kata Wibi melalui keterangan tertulis, Selasa, 23 November 2021.
Sekretaris Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) DKI Jakarta itu menegaskan bansos diperuntukkan kelompok miskin. Apalagi, banyak masyarakat yang kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari karena pandemi covid-19.
Dia meminta Pemprov DKI melibatkan kelurahan dalam pendataan dan penyaluran bansos. Sebab, kelurahan dianggap paling mengetahui kondisi di lapangan.
"Jangan hanya mengandalkan data dari Kemensos (Kementerian Sosial) saja. Monitoring proses penyaluran pun perlu dilakukan agar tepat sasaran" ujar dia.
Baca:
Menpan RB: ASN Tidak Termasuk Kriteria Penerima Bantuan Sosial
Sebelumnya, Menteri Sosial Tri Rismaharini menyebut ada ASN yang mendapat bansos dari pemerintah pusat. ASN tersebut tinggal di Menteng, Jakarta.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(JMS)