medcom.id, Jakarta: Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Muhammad Taufik mengatakan, kunjungan Ketua DPRD Prasetyo Edi Marsudi ke Balai Kota kemarin, Kamis 19 Maret, bukan untuk menyepakati APBD DKI Jakarta. Menurutnya, Ketua DPRD hanya diundang untuk melihat proses input data ke sistem e-budgeting.
"Kalau soal menyambangi, itu kan diundang untuk melihat e-budgeting. Kira-kira begitu. Kita nonton e-budgeting," ujar Taufik saat ditemui di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Jumat (20/3/2015).
Karenanya, Taufik menyatakan DPRD lebih menginginkan Gubernur Basuki Tjahaja Purnama mengeluarkan Peraturan Gubernur (Pergub) untuk menggunakan pagu anggaran APBD tahun 2014. Lagi pula, e-budgeting bukan materi pembahasan antara DPRD dan Pemprov DKI.
"e-budgeting itu bukan alat untuk kesepakatan, tapi alat untuk transparansi. Dan dia tidak masuk dalam ranah prosedur pembahasan dan pengesahan APBD. Ini Undang-Undang yang dipakai," lanjut Taufik.
Selain itu, dikatakan Taufik, Ahok sempat mengancam akan mengeluarkan Pergub bila tak ada kesepakatan. "Pak Ahok yang mau kan pakai Pergub. Kalau perlu sampai 2019. Ya kita ikuti saja maunya gubernur. Jadi, tidak terlalu sulit buat kita berpikir," tandas Taufik.
medcom.id, Jakarta: Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Muhammad Taufik mengatakan, kunjungan Ketua DPRD Prasetyo Edi Marsudi ke Balai Kota kemarin, Kamis 19 Maret, bukan untuk menyepakati APBD DKI Jakarta. Menurutnya, Ketua DPRD hanya diundang untuk melihat proses input data ke sistem e-budgeting.
"Kalau soal menyambangi, itu kan diundang untuk melihat e-budgeting. Kira-kira begitu. Kita nonton e-budgeting," ujar Taufik saat ditemui di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Jumat (20/3/2015).
Karenanya, Taufik menyatakan DPRD lebih menginginkan Gubernur Basuki Tjahaja Purnama mengeluarkan Peraturan Gubernur (Pergub) untuk menggunakan pagu anggaran APBD tahun 2014. Lagi pula, e-budgeting bukan materi pembahasan antara DPRD dan Pemprov DKI.
"e-budgeting itu bukan alat untuk kesepakatan, tapi alat untuk transparansi. Dan dia tidak masuk dalam ranah prosedur pembahasan dan pengesahan APBD. Ini Undang-Undang yang dipakai," lanjut Taufik.
Selain itu, dikatakan Taufik, Ahok sempat mengancam akan mengeluarkan Pergub bila tak ada kesepakatan. "Pak Ahok yang mau kan pakai Pergub. Kalau perlu sampai 2019. Ya kita ikuti saja maunya gubernur. Jadi, tidak terlalu sulit buat kita berpikir," tandas Taufik.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(LOV)
