Jakarta: Partai Demokrat DKI Jakarta mendukung pelibatan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam proses pemilihan wakil gubernur (wagub) DKI. Lembaga Antikorupsi bisa mengawasi pemilihan agar bebas dari praktik korupsi dan konflik kepentingan.
"Oh iya saya dukung sekali. Isu ini memang sangat sensitif. Kami juga ingin membuktikan bahwa tidak ada apa-apa dalam pemilihan ini. Hal ini perlu dibuktikan dengan pelibatan KPK," kata Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta dari fraksi Partai Demokrat, Misan Samsuri saat dihubungi Media Indonesia, Minggu, 23 Februari 2020.
Misan akan berupaya agar KPK dilibatkan dalam proses pemilihan wagub DKI. Usulan ini akan disuarakan Misan kepada jajaran pimpinan DPRD dalam rapat pimpinan gabungan (rapimgab) selanjutnya.
Misa mengaku belum mengendus adanya politik transaksional dalam pemilihan wagub. "Sejauh ini saya belum melihat ada tanda itu. Semua berjalan normatif saja," ucap dia.
Ilustrasi Balai Kota. Foto: Medcom/Candra Yuri Nuralam
Isu politik uang muncul dari hasil survei yang dilakukan oleh Lembaga Kajian Strategis dan Pembangunan (LKSP). Kekhawatiran ini karena pemilihan wagub dilakukan oleh DPRD DKI melalui voting tertutup.
Hasil survei juga menunjukan keinginan responden agar KPK dilibatkan dalam proses pemilihan wagub. Pelibatan KPK dianggap penting agar proses pemilihan berjalan dengan baik dan bebas dari praktik rasuah.
Ada dua kandidat wagub yang akan dipilih oleh DPRD DKI Jakarta berdasarkan UU No 10 tahun 2016 tentang Pilkada yakni Nurmansjah Lubis dari PKS dan Ahmad Riza Patria dari Partai Gerindra.
Jakarta: Partai Demokrat DKI Jakarta mendukung pelibatan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam proses
pemilihan wakil gubernur (wagub) DKI. Lembaga Antikorupsi bisa mengawasi pemilihan agar bebas dari praktik korupsi dan konflik kepentingan.
"Oh iya saya dukung sekali. Isu ini memang sangat sensitif. Kami juga ingin membuktikan bahwa tidak ada apa-apa dalam pemilihan ini. Hal ini perlu dibuktikan dengan pelibatan KPK," kata Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta dari fraksi Partai Demokrat, Misan Samsuri saat dihubungi
Media Indonesia, Minggu, 23 Februari 2020.
Misan akan berupaya agar KPK dilibatkan dalam proses pemilihan wagub DKI. Usulan ini akan disuarakan Misan kepada jajaran pimpinan DPRD dalam rapat pimpinan gabungan (rapimgab) selanjutnya.
Misa mengaku belum mengendus adanya politik transaksional dalam pemilihan wagub. "Sejauh ini saya belum melihat ada tanda itu. Semua berjalan normatif saja," ucap dia.
Ilustrasi Balai Kota. Foto: Medcom/Candra Yuri Nuralam
Isu politik uang muncul dari hasil survei yang dilakukan oleh Lembaga Kajian Strategis dan Pembangunan (LKSP). Kekhawatiran ini karena pemilihan wagub dilakukan oleh DPRD DKI melalui voting tertutup.
Hasil survei juga menunjukan keinginan responden agar KPK dilibatkan dalam proses pemilihan wagub. Pelibatan KPK dianggap penting agar proses pemilihan berjalan dengan baik dan bebas dari praktik rasuah.
Ada dua kandidat wagub yang akan dipilih oleh DPRD DKI Jakarta berdasarkan UU No 10 tahun 2016 tentang Pilkada yakni Nurmansjah Lubis dari PKS dan Ahmad Riza Patria dari Partai Gerindra.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(JMS)