medcom.id, Jakarta: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mewacanakan penghapusan jatah bahan bakar minyak (BBM) pada mobil dinas. BBM akan diganti bahan bakar gas (BBG). Selain mobil dinas, spesifikasi angkutan umum di Ibu Kota akan diubah agar bisa pindah bahan bakar.
Kepala Dinas Perhubungan dan Transportasi DKI Jakarta Andri Yansyah mengatakan, pihaknya akan mendorong penggunaan BBG. Sementara ini baru delapan mobil sedan yang diuji coba diserahkan untuk Pemprov DKI dari Dewan Energi Nasional (DEN) dan dua perusahaan taksi.
"Itu bisa diaplikasikan bukan hanya taksi, tapi juga kepada kendaraan-kendaraan dinas pemerintah. Bisa juga diterapkan pada kendaraan pikup," kata Andri di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Rabu (30/9/2015).
Terkait regulasi, Andri mengaku tak ingin terhambat aturan selama penggunaan BBG bermanfaat bagi masyarakat. "Pak Gubernur minta, jangan sampai kita dikukung aturan yang justru membatasi. Kalau kita bicara kendaraan BBG, kita harus mikir SPBG (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas). Itu bisa dikaji lagi. (Aturan) Diperbaiki dan direvisi," ujarnya.
Sebelumnya, Gubernur DKI Bsauki Tjahaja Purnam sempat melempar wacana bakal menghapus premiun di Ibu Kota. Tapi hal itu bisa dilakukan bila transportasi umum sudah baik.
Menurut Ahok, pemerintah telah menanggung subsidi premium cukup besar. Pemerintah juga mulai kesulitan menanggung biaya subsidi premium. Menurutnya masuk akal untuk menghilangkan premium sama sekali
medcom.id, Jakarta: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mewacanakan penghapusan jatah bahan bakar minyak (BBM) pada mobil dinas. BBM akan diganti bahan bakar gas (BBG). Selain mobil dinas, spesifikasi angkutan umum di Ibu Kota akan diubah agar bisa pindah bahan bakar.
Kepala Dinas Perhubungan dan Transportasi DKI Jakarta Andri Yansyah mengatakan, pihaknya akan mendorong penggunaan BBG. Sementara ini baru delapan mobil sedan yang diuji coba diserahkan untuk Pemprov DKI dari Dewan Energi Nasional (DEN) dan dua perusahaan taksi.
"Itu bisa diaplikasikan bukan hanya taksi, tapi juga kepada kendaraan-kendaraan dinas pemerintah. Bisa juga diterapkan pada kendaraan pikup," kata Andri di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Rabu (30/9/2015).
Terkait regulasi, Andri mengaku tak ingin terhambat aturan selama penggunaan BBG bermanfaat bagi masyarakat. "Pak Gubernur minta, jangan sampai kita dikukung aturan yang justru membatasi. Kalau kita bicara kendaraan BBG, kita harus mikir SPBG (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas). Itu bisa dikaji lagi. (Aturan) Diperbaiki dan direvisi," ujarnya.
Sebelumnya, Gubernur DKI Bsauki Tjahaja Purnam sempat melempar wacana bakal menghapus premiun di Ibu Kota. Tapi hal itu bisa dilakukan bila transportasi umum sudah baik.
Menurut Ahok, pemerintah telah menanggung subsidi premium cukup besar. Pemerintah juga mulai kesulitan menanggung biaya subsidi premium. Menurutnya masuk akal untuk menghilangkan premium sama sekali
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(FZN)
