medcom.id, Jakarta: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menemukan anggaran berlebih Rp1,4 triliun dari hasil penyisiran Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) DKI 2016. Pemangkasan anggaran dipastikan tidak mengubah besaran KUA-PPAS yang telah disepakati antara eksekutif dan legislatif sebesar Rp66 triliun.
Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta Saefullah mengatakan, pihaknya sudah memangkas anggaran tak wajar di seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Anggaran hasil penyisiran akan dialihkan untuk membangun rumah susun sewa.
"Anggaran yang kita efisiensikan sebesar Rp 1,4 triliun. Berapa jumlah kegiatan yang dipangkas saya tidak tahu. Tapi yang pasti semuanya dipotong, dari dinas, biro sampai UPT (unit pelayanan teknis). Meski ada efisiensi anggaran, nilai KUA-PPAS tetap Rp 66 triliun," Kata Saefullah di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin (30/11/2015).
Mantan Wali Kota Jakarta Pusat ini optimistis, memorandum of understsnding (MoU) KUA-PPAS DKI 2016 segera ditandatangani dalam jangka seminggu. "Isinya saja yang terkoreksi. Setelah ini Bamus (badan musyawarah) DPRD DKI membahas jadwal pengesahan KUA-PPAS. Kemudian lanjut pembahasan oleh Banggar (badan anggaran) DPRD DKI. Mereka janji seminggu selesai," ujarnya.
Kemendagri memberikan perpanjangan waktu kepada Pemprov DKI Jakarta sampai 30 November untuk penyerahan KUA-PPAS 2016. Jika telat lagi, DKI akan dikenakan sanksi berupa penundaan pembayaran gaji selama enam bulan. Namun, Saefullah optimistis pengesahan APBD DKI 2016 disahkan akhir tahun. "Saya optimistis, bisa selesai akhir tahun ini," tegas Saefullah.
medcom.id, Jakarta: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menemukan anggaran berlebih Rp1,4 triliun dari hasil penyisiran Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) DKI 2016. Pemangkasan anggaran dipastikan tidak mengubah besaran KUA-PPAS yang telah disepakati antara eksekutif dan legislatif sebesar Rp66 triliun.
Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta Saefullah mengatakan, pihaknya sudah memangkas anggaran tak wajar di seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Anggaran hasil penyisiran akan dialihkan untuk membangun rumah susun sewa.
"Anggaran yang kita efisiensikan sebesar Rp 1,4 triliun. Berapa jumlah kegiatan yang dipangkas saya tidak tahu. Tapi yang pasti semuanya dipotong, dari dinas, biro sampai UPT (unit pelayanan teknis). Meski ada efisiensi anggaran, nilai KUA-PPAS tetap Rp 66 triliun," Kata Saefullah di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin (30/11/2015).
Mantan Wali Kota Jakarta Pusat ini optimistis, memorandum of understsnding (MoU) KUA-PPAS DKI 2016 segera ditandatangani dalam jangka seminggu. "Isinya saja yang terkoreksi. Setelah ini Bamus (badan musyawarah) DPRD DKI membahas jadwal pengesahan KUA-PPAS. Kemudian lanjut pembahasan oleh Banggar (badan anggaran) DPRD DKI. Mereka janji seminggu selesai," ujarnya.
Kemendagri memberikan perpanjangan waktu kepada Pemprov DKI Jakarta sampai 30 November untuk penyerahan KUA-PPAS 2016. Jika telat lagi, DKI akan dikenakan sanksi berupa penundaan pembayaran gaji selama enam bulan. Namun, Saefullah optimistis pengesahan APBD DKI 2016 disahkan akhir tahun. "Saya optimistis, bisa selesai akhir tahun ini," tegas Saefullah.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(FZN)
