medcom.id, Jakarta: Gubernur DKI Jakarta Basuki 'Ahok' Tjahaja Purnama melontarkan wacana pemberlakuan pelat genap ganjil untuk mengurai kemacetan di Ibu Kota. Wacana ini menyusul rencana penghapusan kebijakan three in one.
Menurut Ahok, penerapan ganjil genap sangat bergantung pada evaluasi uji coba penghapusan kebijakan three in one selama dua minggu ke depan. Jika dampaknya parah, kebijakan ganjil genap diperhitungkan jadi alternatif solusi.
"Harus diterapkan ganjil genap (kalau macet parah) sambil menunggu Electronic Road Price (ERP)," kata Ahok di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Selasa (5/4/2016).
Wacana penerapan nomor ganjil genap sejatinya sudah ada sejak DKI dipimpin Fauzi Wibowo. Kemudian wacana tersebut kembali muncul saat Jakarta dipimpin Joko Widodo. "Ibaratnya begini, kalau ganjil genap pemda enggak ada uang subsidi silang. Kalau ERP kan dapat duit supaya bikin naik bus enggak bayar," ungkap dia.
Kalau dua minggu ini kemacetanya mirip (sama penerapan three in one), lanjut Ahok, kebijakan ganji genap enggak perlu diterapkan.
Sebelumnya, Kepala Dinas Perhubungan dan Trasportasi DKI Jakarta Andri Yansyah mengatakan, ada beberapa opsi untuk mengurai kemacetan di Ibu Kota. Selain ERP, ada wacana penerapan ganjil genap yang sempat digulirkan pada 2012.
"Ada wacana ganjil-genap. Setiap Senin, Rabu, Jumat pelat ganjil. Selasa, Kamis, Sabtu itu genap," kata Andri Yansyah saat ditemui di Semanggi, Jakarta Selatan, Selasa 5 April.
Andri mengungkapkan, kebijakan tersebut baru sebatas wacana. Ia belum mengkaji kebijakan itu. Kendati demikian, tak mustahil ganjil-genap diterapkan di kemudian hari. Sebab, Pemprov DKI Jakarta bakal menggunakan segala cara untuk mengurangi kemacetan.
medcom.id, Jakarta: Gubernur DKI Jakarta Basuki 'Ahok' Tjahaja Purnama melontarkan wacana pemberlakuan pelat genap ganjil untuk mengurai kemacetan di Ibu Kota. Wacana ini menyusul rencana penghapusan kebijakan
three in one.
Menurut Ahok, penerapan ganjil genap sangat bergantung pada evaluasi uji coba penghapusan kebijakan
three in one selama dua minggu ke depan. Jika dampaknya parah, kebijakan ganjil genap diperhitungkan jadi alternatif solusi.
"Harus diterapkan ganjil genap (kalau macet parah) sambil menunggu Electronic Road Price (ERP)," kata Ahok di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Selasa (5/4/2016).
Wacana penerapan nomor ganjil genap sejatinya sudah ada sejak DKI dipimpin Fauzi Wibowo. Kemudian wacana tersebut kembali muncul saat Jakarta dipimpin Joko Widodo.
"Ibaratnya begini, kalau ganjil genap pemda enggak ada uang subsidi silang. Kalau ERP kan dapat duit supaya bikin naik bus enggak bayar," ungkap dia.
Kalau dua minggu ini kemacetanya mirip (sama penerapan
three in one), lanjut Ahok, kebijakan ganji genap enggak perlu diterapkan.
Sebelumnya, Kepala Dinas Perhubungan dan Trasportasi DKI Jakarta Andri Yansyah mengatakan, ada beberapa opsi untuk mengurai kemacetan di Ibu Kota. Selain ERP, ada wacana penerapan ganjil genap yang sempat digulirkan pada 2012.
"Ada wacana ganjil-genap. Setiap Senin, Rabu, Jumat pelat ganjil. Selasa, Kamis, Sabtu itu genap," kata Andri Yansyah saat ditemui di Semanggi, Jakarta Selatan, Selasa 5 April.
Andri mengungkapkan, kebijakan tersebut baru sebatas wacana. Ia belum mengkaji kebijakan itu. Kendati demikian, tak mustahil ganjil-genap diterapkan di kemudian hari. Sebab, Pemprov DKI Jakarta bakal menggunakan segala cara untuk mengurangi kemacetan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(YDH)
