Jakarta: Pemerintah Provinsi Jakarta mengevaluasi Peraturan Gubernur Nomor 55 Tahun 2018, tentang Penyesuaian Tarif Retribusi Pelayanan Perumahan. Gubernur Jakarta Anies Baswedan mengakui aturan buatannya itu tak sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
"Enggak sinkron dengan arah RPJMD kita, dengan arah kebijakan dasar kita," kata Anies di Jakarta Pusat, Kamis, 16 Agustus 2018.
Ia berjanji akan merapihkan aturan ini, sebab terjadi tumpang tindih antara rusunawa blok, tempat warga relokasi dengan rusunawa tower. Padahal keduanya jelas berbeda dan harus dipisahkan. Anies memberi sinyal membuat Pergub baru untuk mengakomodir penyesuaian tarif rusunawa blok. "Sesegera mungkin, karena ini urusan rusun lama dan rusun baru dalam satu aturan," kata dia.
Baca: Pergub Kenaikan Sewa Rusunawa Dicabut Sementara
Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini belum bisa membeberkan kapan Pergub baru itu terbit. Namun yang jelas, Pergub 55 Tahun 2018 hanya akan diberlakukan bagi rusunawa jenis tower pada 1 Oktober 2018.
"Kalau rusun baru enggak ada perbedaan, yang bermasalah adalah yang lama. Karena itu dijadikan satu di Pergub 55, itu letak problemnya," tandas Anies.
Sebelumnya, Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Perumahan dan Pemukiman Rakyat Melly Budiarti menyebut aturan itu hanya akan menjadi dasar hukum bagi 44 rusun tower di 13 wilayah di Ibu Kota yang akan dibuka Oktober mendatang. Sebab sejauh ini, belum ada aturan baku yang menentukan tarif sewa rusunawa tower.
"Jadi Oktober itu pemberlakukan tarif terhadap bangunan-bangunan yang baru yang tower tadi. Terhadap rusunawa yang lama yang eksisting, kita kaji lagi sesuai arahan Gubernur," kata Melly.
Jakarta: Pemerintah Provinsi Jakarta mengevaluasi Peraturan Gubernur Nomor 55 Tahun 2018, tentang Penyesuaian Tarif Retribusi Pelayanan Perumahan. Gubernur Jakarta Anies Baswedan mengakui aturan buatannya itu tak sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
"Enggak sinkron dengan arah RPJMD kita, dengan arah kebijakan dasar kita," kata Anies di Jakarta Pusat, Kamis, 16 Agustus 2018.
Ia berjanji akan merapihkan aturan ini, sebab terjadi tumpang tindih antara rusunawa blok, tempat warga relokasi dengan rusunawa tower. Padahal keduanya jelas berbeda dan harus dipisahkan. Anies memberi sinyal membuat Pergub baru untuk mengakomodir penyesuaian tarif rusunawa blok. "Sesegera mungkin, karena ini urusan rusun lama dan rusun baru dalam satu aturan," kata dia.
Baca: Pergub Kenaikan Sewa Rusunawa Dicabut Sementara
Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini belum bisa membeberkan kapan Pergub baru itu terbit. Namun yang jelas, Pergub 55 Tahun 2018 hanya akan diberlakukan bagi rusunawa jenis tower pada 1 Oktober 2018.
"Kalau rusun baru enggak ada perbedaan, yang bermasalah adalah yang lama. Karena itu dijadikan satu di Pergub 55, itu letak problemnya," tandas Anies.
Sebelumnya, Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Perumahan dan Pemukiman Rakyat Melly Budiarti menyebut aturan itu hanya akan menjadi dasar hukum bagi 44 rusun tower di 13 wilayah di Ibu Kota yang akan dibuka Oktober mendatang. Sebab sejauh ini, belum ada aturan baku yang menentukan tarif sewa rusunawa tower.
"Jadi Oktober itu pemberlakukan tarif terhadap bangunan-bangunan yang baru yang tower tadi. Terhadap rusunawa yang lama yang eksisting, kita kaji lagi sesuai arahan Gubernur," kata Melly.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(YDH)
