medcom.id, Jakarta: Belasan perempuan tergabung dalam Komite Aksi Perempuan (KAP) menyambangi rumah dinas Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo, Jalan Taman Suropati, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (1/4/2014). Mereka kecewa karena masih menerima diskriminasi.
Mereka merasa tidak bisa mengandalkan pemerintah pusat dan hanya bisa berharap kepada pemerintah daerah.
Para buruh dan PRT ini meminta bertemu dengan Gubernur DKI untuk mengadu. Mereka menyebut masih banyak pelanggaran hak buruh perempuan, baik di sektor formal atau informal.
Aksi ini dilakukan sekaligus memperingati Hari Buruh Nasional.
Anggota KAP, Listiyowati, mengatakan aksi mereka ini sekaligus untuk mengadukan beberapa catatan diskriminasi terhadap buruh perempuan yang terangkum dalam 'Catatan Hitam Buruh Perempuan 2014'.
"Ini memang sebagai langkah awal untuk memberikan catatan hitam kepada Pak Jokowi. Sebab dia adalah pembuat kebijakan," ucapnya kepada media.
Catatan ini berisi aspirasi dari sejumlah buruh termasuk pembantu rumah tangga (PRT) dan buruh outsourcing. Mereka juga meminta outsourcing untuk dihapuskan di Ibu Kota. Harapannya, jika Jokowi menerima aspirasi merekaa dan menurunkan dalam kebijakan daerah, juga dapat menjadi pemicu untuk daerah lain untuk mengikuti.
Selain itu, para perempuan yang kebanyakan adalah PRT menyerahkan serbet kepada Jokowi, sebagai simbol perjuangan hak PRT. Saat pemberian serbet ini, salah anggota aksi tersebut, bahkan memberikan celetukan kepada Jokowi.
"Pak kalau jadi presiden, saya mau daftar jadi PRT-nya," celetuk salah satu buruh.
Jokowi pun hanya tersenyum dan tidak berkomentar apa-apa. Namun, dia mengapresiasi kedatangan para buruh ke rumahnya ini.
Menurut dia, persoalan buruh selama ini terjadi lantaran persoalan dasarnya belum tertangani.
"Masih banyak problem yang belum tertangani dengan baik karena memang undang-undangnya belum ada. Tapi, saya kira persoalan yang tadi disampaikan sudah jelas kok, apa yang dituntut, teman teman buruh, PRT kita sudah nangkep," ujar Jokowi.
Dia menerangkan ada tiga hal untuk buruh yang harus diperjuangkan. Pekerjaan yang layak, upah yang layak dan hidup yang layak. "Tuntutan ini juga tidak terlalu tinggi, wajar sekali," tambahnya.
Bakal Calon Presiden dari PDIP itu juga mengatakan hal ini terjadi karena pertumbuhan ekonomi tidak dapat dirasakan secara merata. "Ke depan saya kira pemerataan pembangunan dan pemerataan kue ekonomi perlu diperjuangkan," tambahnya.
medcom.id, Jakarta: Belasan perempuan tergabung dalam Komite Aksi Perempuan (KAP) menyambangi rumah dinas Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo, Jalan Taman Suropati, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (1/4/2014). Mereka kecewa karena masih menerima diskriminasi.
Mereka merasa tidak bisa mengandalkan pemerintah pusat dan hanya bisa berharap kepada pemerintah daerah.
Para buruh dan PRT ini meminta bertemu dengan Gubernur DKI untuk mengadu. Mereka menyebut masih banyak pelanggaran hak buruh perempuan, baik di sektor formal atau informal.
Aksi ini dilakukan sekaligus memperingati Hari Buruh Nasional.
Anggota KAP, Listiyowati, mengatakan aksi mereka ini sekaligus untuk mengadukan beberapa catatan diskriminasi terhadap buruh perempuan yang terangkum dalam 'Catatan Hitam Buruh Perempuan 2014'.
"Ini memang sebagai langkah awal untuk memberikan catatan hitam kepada Pak Jokowi. Sebab dia adalah pembuat kebijakan," ucapnya kepada media.
Catatan ini berisi aspirasi dari sejumlah buruh termasuk pembantu rumah tangga (PRT) dan buruh outsourcing. Mereka juga meminta outsourcing untuk dihapuskan di Ibu Kota. Harapannya, jika Jokowi menerima aspirasi merekaa dan menurunkan dalam kebijakan daerah, juga dapat menjadi pemicu untuk daerah lain untuk mengikuti.
Selain itu, para perempuan yang kebanyakan adalah PRT menyerahkan serbet kepada Jokowi, sebagai simbol perjuangan hak PRT. Saat pemberian serbet ini, salah anggota aksi tersebut, bahkan memberikan celetukan kepada Jokowi.
"Pak kalau jadi presiden, saya mau daftar jadi PRT-nya," celetuk salah satu buruh.
Jokowi pun hanya tersenyum dan tidak berkomentar apa-apa. Namun, dia mengapresiasi kedatangan para buruh ke rumahnya ini.
Menurut dia, persoalan buruh selama ini terjadi lantaran persoalan dasarnya belum tertangani.
"Masih banyak problem yang belum tertangani dengan baik karena memang undang-undangnya belum ada. Tapi, saya kira persoalan yang tadi disampaikan sudah jelas kok, apa yang dituntut, teman teman buruh, PRT kita sudah nangkep," ujar Jokowi.
Dia menerangkan ada tiga hal untuk buruh yang harus diperjuangkan. Pekerjaan yang layak, upah yang layak dan hidup yang layak. "Tuntutan ini juga tidak terlalu tinggi, wajar sekali," tambahnya.
Bakal Calon Presiden dari PDIP itu juga mengatakan hal ini terjadi karena pertumbuhan ekonomi tidak dapat dirasakan secara merata. "Ke depan saya kira pemerataan pembangunan dan pemerataan kue ekonomi perlu diperjuangkan," tambahnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(BOB)
