Ilustrasi uang. Medcom.id
Ilustrasi uang. Medcom.id

Kadin Sebut UMP Jakarta 2022 Angka Ideal Sesuai UU Ciptaker

Hilda Julaika • 22 November 2021 14:36
Jakarta: Kamar Dagang dan Industri (Kadin) DKI Jakarta angkat bicara soal kenaikan UMP Jakarta 2022 hanya naik di bawah 1 persen. Ketum Kadin DKI Jakarta Diana Dewi mengatakan salah satu pertimbangan angka UMP ialah sesuai perhitungan di Undang-Undang Cipta Kerja.
 
“Dengan UU Ciptaker maka ada perhitungan yang mana angka tersebut adalah angka ideal di DKI Jakarta dan banyak eleman lainnya yang jadi pertimbangan angka itu keluar,” kata Diana di acara Rapimprov Kadin DKI Jakarta, The Ritz Carlton, Hotel Pacific Place, Jakarta, Senin, 22 November 2021.
 
Pertimbangan lainnya, karena masih dalam kondisi covid-19 yang memengaruhi kondisi usaha. Diana menegaskan keputusan tersebut sudah didiskusikan oleh berbagai pihak. Mulai pengusaha, pemerintah, dan perwakilan pekerja.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


“Sebenarnya dari pengusaha dan buruh, itu kami mengadakan rapat melalui dewan pengupahan bersama Pemprov DKI tanggal 15 November dan hasilnya adalah banyak elemen yang membuat angka kenaikan UMP ini tidak sesuai dengan permintaan teman-teman buruh,” ujar dia.
 
Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menetapkan UMP 2022 sebesar Rp4.453.935,536. Penetapan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi acuan bagi seluruh wilayah Indonesia. Angka ini hanya mengalami kenaikan di bawah 1 persen dari sebelumnya Rp4.416.186.
 
"Jadi, sudah ditetapkan besaran upah minimum provinsi DKI Jakarta pada Tahun 2022 sebesar Rp4.453.935,536," kata Anies dikutip dari siaran pers Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Provinsi DKI Jakarta, Minggu (21/11).
 
Anies mengatakan penetapan UMP DKI Jakarta 2022 sebagai salah satu upaya peningkatan kesejahteraan pekerja/buruh di Ibu Kota. Anies menetapkan UMP DKI Jakarta 2022 berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja serta formula pada Pasal 26 dan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan yang berlaku bagi pekerja/buruh dengan masa kerja kurang dari satu tahun.
 
Berdasarkan penetapan UMP tersebut, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mewajibkan pengusaha menyusun struktur dan skala upah pada perusahaan dengan memperhatikan kemampuan perusahaan dan produktivitas sebagai pedoman upah bagi pekerja/buruh dengan masa kerja setahun atau lebih.
 
Baca: UMP Jakarta 2022 Naik di Bawah 1%, Wagub DKI: Masih Masa Pandemi Covid
 
(REN)



LEAVE A COMMENT
LOADING

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif