Jakarta: Serapan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) DKI Jakarta belum mencapai 50% dari total anggaran belanja langsung dan tidak langsung senilai Rp80,9 triliun. Berdasarkan data terbaru dari publik.bapedadki.net, serapan anggaran baru 45,40% atau sekitar Rp36,73 triliun.
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan realisasi anggaran tak sebatas tinggi rendahnya serapan. Dia menyebut terpenting penggunaan anggaran sesuai proyeksi.
"Karena kalau anggaran itu punya proyeksinya, maka bandingkan dengan proyeksinya," kata Anies di Balai Kota, Jakarta Pusat, Selasa, 3 September 2019.
Mantan Mendikbud ini mengklaim serapan anggaran DKI sudah sesuai dengan rencana belanja. Ia meminta warga tak mengukur dari angka serapan.
"Jadi, jangan dibandingkan dengan imajinasi. Kalau bikin imajinasi terus dibayangkan dengan kenyataan ya enggak jadi. Imajinasi Anda misal 80 persen, ya sekarang dianggap rendah," ujar dia.
Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sempat mengkritisi penyerapan anggaran DKI tahun ini. Anggota Fraksi PKS Nasrullah mengungkapkan ada tiga sektor yang memiliki serapan rendah.
"Bahkan sektor yang strategis memiliki daya serap anggaran yang redah," ujarnya dalam sidang paripurna beberapa waktu lalu.
Nasrullah menyebutkan daya serap Dinas Perumahan dan Pemukiman di bawah 13 persen dari total 31,1% persen atau Rp2,462 triliun. Dia khawatir hal ini akan menghampat program dalam pengadaan hunian bagi masyarakat seperti tahun-tahun sebelumnya.
Daya serap APBD DKI di Dinas Sumber Daya Air baru 21,3% dari target 37,8% atau Rp3,86 triliun. Dinas Lingkungan Hidup baru 32,2% dari target alokasi Rp3,81 triliun atau 55,8%.
Nasrullah menyebut tiga sektor itu menyangkut kepentingan banyak warga Jakarta, seperti penanganan banjir, kemacetan hingga hunian layak. "Apa dinas terkait tidak belajar dari pengalaman yang lalu mengenai program yang tidak terlaksana?," tanya Nasrullah.
Jakarta: Serapan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) DKI Jakarta belum mencapai 50% dari total anggaran belanja langsung dan tidak langsung senilai Rp80,9 triliun. Berdasarkan data terbaru dari publik.bapedadki.net, serapan anggaran baru 45,40% atau sekitar Rp36,73 triliun.
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan realisasi anggaran tak sebatas tinggi rendahnya serapan. Dia menyebut terpenting penggunaan anggaran sesuai proyeksi.
"Karena kalau anggaran itu punya proyeksinya, maka bandingkan dengan proyeksinya," kata Anies di Balai Kota, Jakarta Pusat, Selasa, 3 September 2019.
Mantan Mendikbud ini mengklaim serapan anggaran DKI sudah sesuai dengan rencana belanja. Ia meminta warga tak mengukur dari angka serapan.
"Jadi, jangan dibandingkan dengan imajinasi. Kalau bikin imajinasi terus dibayangkan dengan kenyataan ya enggak jadi. Imajinasi Anda misal 80 persen, ya sekarang dianggap rendah," ujar dia.
Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sempat mengkritisi penyerapan anggaran DKI tahun ini. Anggota Fraksi PKS Nasrullah mengungkapkan ada tiga sektor yang memiliki serapan rendah.
"Bahkan sektor yang strategis memiliki daya serap anggaran yang redah," ujarnya dalam sidang paripurna beberapa waktu lalu.
Nasrullah menyebutkan daya serap Dinas Perumahan dan Pemukiman di bawah 13 persen dari total 31,1% persen atau Rp2,462 triliun. Dia khawatir hal ini akan menghampat program dalam pengadaan hunian bagi masyarakat seperti tahun-tahun sebelumnya.
Daya serap APBD DKI di Dinas Sumber Daya Air baru 21,3% dari target 37,8% atau Rp3,86 triliun. Dinas Lingkungan Hidup baru 32,2% dari target alokasi Rp3,81 triliun atau 55,8%.
Nasrullah menyebut tiga sektor itu menyangkut kepentingan banyak warga Jakarta, seperti penanganan banjir, kemacetan hingga hunian layak. "Apa dinas terkait tidak belajar dari pengalaman yang lalu mengenai program yang tidak terlaksana?," tanya Nasrullah.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(REN)
