Jakarta: Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono tengah disorot karena dianggap terkait polemik Kampung Susun Bayam. Heru diminta bijak menyikapi polemik tersebut.
“Saya melihat ada yang salah dari sikap dan keputusan Pak Pj Heru. Ini kan sebenarnya sudah disusun dan direncanakan dengan baik oleh gubernur sebelumnya, Pak Anies. Nah sekarang kenapa malah jadi begini? Jangan zalim pak sama masyarakat, itu hak mereka,” kata legislator asal DKI Jakarta, Ahmad Sahroni, melalui keterangan tertulis, Minggu, 21 Januari 2024.
Bendahara Umum (Bendum) DPP Partai NasDem itu meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta tidak mempersulit masyarakat mengakses hak mereka. Menurut dia, tidak etis bila seorang kepala daerah, ‘bermain-main’ dengan hak warga yang dipimpinnya.
“Bapak ini sudah seperti ‘bermain-main’ dengan hak warga. Jangan karena alasan-alasan tertentu, apalagi karena politik, hak warga jadi dipermainkan seperti itu. Dan sekarang ada laporan, mereka dikriminalisasi pula. Udah nggak bener ini, kacau,” ungkap dia.
Wakil Ketua Komisi III DPR itu berjanji dirinya akan turun tangan langsung untuk mengecek perkembangan kasus ini. Sahroni ingin memasikan hak-hak warga terpenuhi.
“Saya secepatnya akan melihat langsung perkembangan di lapangan dan menanyakan langsung hal ini ke warga kampung bayam,” ujar dia.
Jakarta: Penjabat (
Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono tengah disorot karena dianggap terkait polemik
Kampung Susun Bayam. Heru diminta bijak menyikapi polemik tersebut.
“Saya melihat ada yang salah dari sikap dan keputusan Pak Pj Heru. Ini kan sebenarnya sudah disusun dan direncanakan dengan baik oleh gubernur sebelumnya, Pak
Anies. Nah sekarang kenapa malah jadi begini? Jangan zalim pak sama masyarakat, itu hak mereka,” kata legislator asal DKI Jakarta, Ahmad Sahroni, melalui keterangan tertulis, Minggu, 21 Januari 2024.
Bendahara Umum (Bendum) DPP
Partai NasDem itu meminta Pemerintah Provinsi (
Pemprov) DKI Jakarta tidak mempersulit masyarakat mengakses hak mereka. Menurut dia, tidak etis bila seorang kepala daerah, ‘bermain-main’ dengan hak warga yang dipimpinnya.
“Bapak ini sudah seperti ‘bermain-main’ dengan hak warga. Jangan karena alasan-alasan tertentu, apalagi karena politik, hak warga jadi dipermainkan seperti itu. Dan sekarang ada laporan, mereka dikriminalisasi pula. Udah
nggak bener ini, kacau,” ungkap dia.
Wakil Ketua
Komisi III DPR itu berjanji dirinya akan turun tangan langsung untuk mengecek perkembangan kasus ini. Sahroni ingin memasikan hak-hak warga terpenuhi.
“Saya secepatnya akan melihat langsung perkembangan di lapangan dan menanyakan langsung hal ini ke warga kampung bayam,” ujar dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(ABK)
