medcom.id, Jakarta: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan menghapuskan Angkutan Perbatasan Terintegrasi Busway. Namun, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama bakal mempertimbangkan keputusan itu. Namun, ada syarat yang diajukannya.
"Tidak (dihapus), artinya kita paksa untuk terintegrasikan ke dalam," kata Ahok di Balai Kota DKI, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Rabu (14/1/2015).
Pasalnya, Ahok melihat banyak sekali pelanggaran yang dilakukan APTB. Salah satunya, ngetem hingga menurunkan penumpang sembarangan. Oleh sebab itu, Ahok akan menerapkan sistem pembayaran rupiah per kilometer dalam pengoperasian APTB di Jakarta.
"Di bayar per kilometer saja. Nah, dia pasti dapat uang. Sekarang, dia mau dapat uang lagi ngetem-ngetem sembarangan. Naik turunkan penumpang sembarangan kan," kata dia.
Ahok mengakui belum seluruh operator APTB menyetujui peraturannya ini. Namun, dia akan memaksa operator APTB mematuhi peraturan tersebut, jika tetap ingin beroperasi di Jakarta.
"Ada yang mau, ada yang tidak mau. Kalau yang tidak mau ya sudah terus saja tapi muter saja di halte terdekat," ujar Ahok.
Kepala Dinas Perhubungan DKI, Benyamin Bukit, berencana mengumpulkan seluruh operator APTB, Organda dan PT Transjakarta. Pengumpulan ini, kata dia, guna menyelesaikan permasalahan APTB.
"Kita besok akan duduk bersama dengan APTB, organda dan PT Transjakarta. Kita yang fasilitas di Dinas Perhubungan. Tentunya, diskusi ini menerjemahkan kemauan Gubernur. Pak Gubernur kan telah state bahwa APTB ini ada masalah. Nah masalahnya ini akan kita coba kupas tuntas," kata Benyamin.
medcom.id, Jakarta: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan menghapuskan Angkutan Perbatasan Terintegrasi Busway. Namun, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama bakal mempertimbangkan keputusan itu. Namun, ada syarat yang diajukannya.
"Tidak (dihapus), artinya kita paksa untuk terintegrasikan ke dalam," kata Ahok di Balai Kota DKI, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Rabu (14/1/2015).
Pasalnya, Ahok melihat banyak sekali pelanggaran yang dilakukan APTB. Salah satunya, ngetem hingga menurunkan penumpang sembarangan. Oleh sebab itu, Ahok akan menerapkan sistem pembayaran rupiah per kilometer dalam pengoperasian APTB di Jakarta.
"Di bayar per kilometer saja. Nah, dia pasti dapat uang. Sekarang, dia mau dapat uang lagi ngetem-ngetem sembarangan. Naik turunkan penumpang sembarangan kan," kata dia.
Ahok mengakui belum seluruh operator APTB menyetujui peraturannya ini. Namun, dia akan memaksa operator APTB mematuhi peraturan tersebut, jika tetap ingin beroperasi di Jakarta.
"Ada yang mau, ada yang tidak mau. Kalau yang tidak mau ya sudah terus saja tapi muter saja di halte terdekat," ujar Ahok.
Kepala Dinas Perhubungan DKI, Benyamin Bukit, berencana mengumpulkan seluruh operator APTB, Organda dan PT Transjakarta. Pengumpulan ini, kata dia, guna menyelesaikan permasalahan APTB.
"Kita besok akan duduk bersama dengan APTB, organda dan PT Transjakarta. Kita yang fasilitas di Dinas Perhubungan. Tentunya, diskusi ini menerjemahkan kemauan Gubernur. Pak Gubernur kan telah state bahwa APTB ini ada masalah. Nah masalahnya ini akan kita coba kupas tuntas," kata Benyamin.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(BOB)
