medcom.id, Jakarta: Beberapa kepala daerah menyambangi halaman depan Istana Merdeka, Selasa (16/9/2014) ini. Mereka berdemo meminta Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyatakan sikap tegas menolak RUU Pilkada melalui DPRD.
Pantauan Metrotvnews.com, tampak dalam aksi itu, Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini, dan Wali Kota Bandung Ridwan Kamil. Selain itu, ada juga Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Wali Kota Bogor Bima Arya.
Ahok bahkan dengan gagah membawa papan kertas bertuliskan "Jangan Rampas Suara Kami!" Sementara di depannya, ada tulisan "Selamatkan Suara Rakyat" yang dipasang di badan Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat dengan selotip putih.
Di sekitarnya, duduk rapi Ganjar, Risma, Emil, dan Bima mengitari tulisan itu. Mereka berpose manis saat dijepret oleh puluhan kamera wartawan foto.
Namun, saat dilihat lebih dekat, rupanya mereka bukanlah tokoh sebenarnya. Mereka hanya pendemo yang memakai topeng para pimpinan tersebut. Para pendemo tersebut terdiri dari berbagai elemen masyarakat seperti Indonesia Corruption Watch (ICW), Transparency International Indonesia (TII), Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Lingkar Madani Indonesia (Lima) beserta beberapa Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)lain.
"Dukungan kita dari seluruh warga negara, kita mendukung pilkada secara langsung. Kita dukung SBY mendukung pilkada langsung. Hingga detik ini, SBY masih presiden. SBY harus menjaga demokrasi di sini," ujar orator aksi, Veri Junaedi di depan Istana Merdeka.
Peneliti Perludem itu meminta SBY tidak "plin-plan" dalam memutuskan untuk meminta pilkada langsung. Ia meminta SBY tak memberi hanya memberi dukungan secara pribadi melalui media sosial. SBY tidak boleh menyerahkan putusan terkait RUU Pilkada ini kepada pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla pada periode 2014-2019, lanjutnya.
"Kita menagih ucapan SBY, pilkada langsung. Kita mendukung SBY konsisten memaksa DPR memutus pilkada langsung," kata Veri kepada puluhan massa.
Mereka pun membeberkan beberapa alasan perlunya pilkada langsung. Setidaknya ada 10 alasannya yang mereka serukan. Pertama, terkait hak konstitusional rakyat. Kedua, rakyat menentukan sendiri pemimpinnya.
Ketiga, ruang yang luas untuk lahirnya pemimpin baru pilihan rakyat. Lalu,90 persen pilkada langsung berjalan damai. Kelima, mendekatkan rakyat dengan pemimpin.
Kemudian, lebih menjamin terpenuhinya layanan publik dan pembangunan di daerah. Ketujuh, lebih efisien dengan cara serentak. Selanjutnya, peminpin daerah yang lebih bertanggung jawab kepada rakyat.
Sembilan, politik uang adalah produk dari perilaku elit politiknya dan yang terakhir, rakyat bisa langsung menagih janji kepada pemimpin yang mereka pilih sendiri.
medcom.id, Jakarta: Beberapa kepala daerah menyambangi halaman depan Istana Merdeka, Selasa (16/9/2014) ini. Mereka berdemo meminta Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyatakan sikap tegas menolak RUU Pilkada melalui DPRD.
Pantauan Metrotvnews.com, tampak dalam aksi itu, Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini, dan Wali Kota Bandung Ridwan Kamil. Selain itu, ada juga Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Wali Kota Bogor Bima Arya.
Ahok bahkan dengan gagah membawa papan kertas bertuliskan
"Jangan Rampas Suara Kami!" Sementara di depannya, ada tulisan
"Selamatkan Suara Rakyat" yang dipasang di badan Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat dengan selotip putih.
Di sekitarnya, duduk rapi Ganjar, Risma, Emil, dan Bima mengitari tulisan itu. Mereka berpose manis saat dijepret oleh puluhan kamera wartawan foto.
Namun, saat dilihat lebih dekat, rupanya mereka bukanlah tokoh sebenarnya. Mereka hanya pendemo yang memakai topeng para pimpinan tersebut. Para pendemo tersebut terdiri dari berbagai elemen masyarakat seperti Indonesia Corruption Watch (ICW), Transparency International Indonesia (TII), Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Lingkar Madani Indonesia (Lima) beserta beberapa Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)lain.
"Dukungan kita dari seluruh warga negara, kita mendukung pilkada secara langsung. Kita dukung SBY mendukung pilkada langsung. Hingga detik ini, SBY masih presiden. SBY harus menjaga demokrasi di sini," ujar orator aksi, Veri Junaedi di depan Istana Merdeka.
Peneliti Perludem itu meminta SBY tidak "plin-plan" dalam memutuskan untuk meminta pilkada langsung. Ia meminta SBY tak memberi hanya memberi dukungan secara pribadi melalui media sosial. SBY tidak boleh menyerahkan putusan terkait RUU Pilkada ini kepada pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla pada periode 2014-2019, lanjutnya.
"Kita menagih ucapan SBY, pilkada langsung. Kita mendukung SBY konsisten memaksa DPR memutus pilkada langsung," kata Veri kepada puluhan massa.
Mereka pun membeberkan beberapa alasan perlunya pilkada langsung. Setidaknya ada 10 alasannya yang mereka serukan. Pertama, terkait hak konstitusional rakyat. Kedua, rakyat menentukan sendiri pemimpinnya.
Ketiga, ruang yang luas untuk lahirnya pemimpin baru pilihan rakyat. Lalu,90 persen pilkada langsung berjalan damai. Kelima, mendekatkan rakyat dengan pemimpin.
Kemudian, lebih menjamin terpenuhinya layanan publik dan pembangunan di daerah. Ketujuh, lebih efisien dengan cara serentak. Selanjutnya, peminpin daerah yang lebih bertanggung jawab kepada rakyat.
Sembilan, politik uang adalah produk dari perilaku elit politiknya dan yang terakhir, rakyat bisa langsung menagih janji kepada pemimpin yang mereka pilih sendiri.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(LOV)
