Jakarta: Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono berharap perusahaan swasta bisa menerapkan kembali sistem kerja work from home (WFH) untuk menekan polusi udara akibat penggunaan pribadi. Sistem WFH bisa diterapkan bergantian.
"Mudah- mudahan swasta dari tingkat pusat bisa menetapkan itu. Ya kayak (pandemi) covid-19 saja," tutur Heru usai rapat terbatas penanganan polusi udara di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin, 14 Agustus 2023.
Heru mengatakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI akan mewajibkan sistem WFH bergantian. Namun, kata dia, hal serupa sulit diterapkan buat perusahaan swasta.
"Swasta saya tidak bisa menetapkan tapi mengimbau. Tapi itu nanti minggu besok atau rapat berikutnya akan dibahas juga," terang dia.
Heru mengatakan usulan sistem WFH bergantian sempat dibahas dengan para pengusaha. Pemerintah mengimbau penerapan WFH secara bergantian dengan kapasitas 50 persen pegawai bekerja dari rumah dan 50 persen pegawai bekerja di kantor.
"Sebagian katanya sudah ada yang jalan. Sebagian karena bentuk usaha yang enggak bisa ya silakan kembali ke mereka (perusahaan)," ucap Heru.
Jakarta: Penjabat (Pj) Gubernur
DKI Jakarta Heru Budi Hartono berharap perusahaan swasta bisa menerapkan kembali sistem kerja work from home (WFH) untuk menekan polusi udara akibat penggunaan pribadi. Sistem WFH bisa diterapkan bergantian.
"Mudah- mudahan swasta dari tingkat pusat bisa menetapkan itu. Ya kayak (pandemi) covid-19 saja," tutur Heru usai rapat terbatas penanganan polusi udara di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin, 14 Agustus 2023.
Heru mengatakan Pemerintah Provinsi (
Pemprov) DKI akan mewajibkan sistem WFH bergantian. Namun, kata dia, hal serupa sulit diterapkan buat perusahaan swasta.
"Swasta saya tidak bisa menetapkan tapi mengimbau. Tapi itu nanti minggu besok atau rapat berikutnya akan dibahas juga," terang dia.
Heru mengatakan usulan sistem WFH bergantian sempat dibahas dengan para pengusaha. Pemerintah mengimbau penerapan WFH secara bergantian dengan kapasitas 50 persen pegawai bekerja dari rumah dan 50 persen pegawai bekerja di kantor.
"Sebagian katanya sudah ada yang jalan. Sebagian karena bentuk usaha yang enggak bisa ya silakan kembali ke mereka (perusahaan)," ucap Heru.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(AGA)
