medcom.id, Jakarta: Proyek pembangunan dan perawatan toilet Gedung DPRD DKI diduga diselewengkan. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menduga ada korupsi dalam proyek senilai Rp75 miliar itu. Dugaan muncul lantaran toilet Gedung DPRD DKI cepat rusak.
Anggota Komisi D DPRD DKI Prabowo Soenirman mengatakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta harus mengusut tuntas kasus ini. Politikus Gerindra ini mendukung agar ada audit investigasi untuk mencari oknum yang bermain dalam proyek.
"Oh iya harus, harus dilakukan (audit investigasi) untuk membuka siapa yang bermain di situ," kata Prabowo kepada Metrotvnews.com, Jumat (22/7/2016).
Prabowo mengaku telah berkali-kali mendesak Pemprov DKI untuk meminta audit investigasi kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Sebab, kata dia, hanya Pemprov DKI yang bisa meminta audit ini.
"Ya silakan (kalau mau audit). Kami support sekali, kami dukung sekali," tegas dia.
Prabowo menjelaskan, kerusakan toilet ini merugikan Dewan. Wakil rakyat sulit menggunakan toilet lantaran kondisinya yang rusak.
"Jadi intinya kalau ada indikasi kecurangan dan sebagainya, wah kami sangat setuju sekali ada audit investigasi. Karena kami yang memakai merasa dirugikan. Terutama saya sekarang mau ke kamar kecil saja susah, karena rusak lagi," kata dia.
Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama juga meminta anggaran renovasi gedung baru DPRD DKI diusut tuntas. Kecurigaan tersebut timbul setelah berbagai fasilitas didapati mudah rusak. Padahal anggaran yang dialokasikan cukup besar.
Suami Veronica Tan itu curiga ada oknum yang mencoba bermain dengan pagu anggaran. Tak hanya oknum di legislatif, tetapi juga anak buahnya di eksekutif. "Waktu itu saat berantem-berantem, kita belum mengontrol kelakuan SKPD," katanya.
Ahok kian geram setelah mencuat kabar tenaga ahli Gubernur DKI Jakarta menerima kucuran dana dari kontraktor pemenang proyek renovasi toilet Gedung DPRD DKI, PT Hana Huberta.
Diduga, tenaga ahli Ahok ikut bermain dalam permainan proyek. Tenaga ahli itu kebagian uang sebesar Rp150 juta untuk 'mengamankan' proyek renovasi dari sorotan media. Ahok meminta tenaga ahli tersebut diusut.
Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat juga meminta Inspektorat DKI Jakarta mengaudit pengadaan toilet di Gedung DPRD DKI Jakarta. Tak menutup kemungkinan audit melibatkan BPK. "Kecuali Inspektorat memang kewalahan dan butuh pendalaman, bisa jadi BPK masuk," kata Djarot.
medcom.id, Jakarta: Proyek pembangunan dan perawatan toilet Gedung DPRD DKI diduga diselewengkan. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menduga ada korupsi dalam proyek senilai Rp75 miliar itu. Dugaan muncul lantaran toilet Gedung DPRD DKI cepat rusak.
Anggota Komisi D DPRD DKI Prabowo Soenirman mengatakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta harus mengusut tuntas kasus ini. Politikus Gerindra ini mendukung agar ada audit investigasi untuk mencari oknum yang bermain dalam proyek.
"Oh iya harus, harus dilakukan (audit investigasi) untuk membuka siapa yang bermain di situ," kata Prabowo kepada Metrotvnews.com, Jumat (22/7/2016).
Prabowo mengaku telah berkali-kali mendesak Pemprov DKI untuk meminta audit investigasi kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Sebab, kata dia, hanya Pemprov DKI yang bisa meminta audit ini.
"Ya silakan (kalau mau audit). Kami support sekali, kami dukung sekali," tegas dia.
Prabowo menjelaskan, kerusakan toilet ini merugikan Dewan. Wakil rakyat sulit menggunakan toilet lantaran kondisinya yang rusak.
"Jadi intinya kalau ada indikasi kecurangan dan sebagainya, wah kami sangat setuju sekali ada audit investigasi. Karena kami yang memakai merasa dirugikan. Terutama saya sekarang mau ke kamar kecil saja susah, karena rusak lagi," kata dia.
Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama juga meminta anggaran renovasi gedung baru DPRD DKI diusut tuntas. Kecurigaan tersebut timbul setelah berbagai fasilitas didapati mudah rusak. Padahal anggaran yang dialokasikan cukup besar.
Suami Veronica Tan itu curiga ada oknum yang mencoba bermain dengan pagu anggaran. Tak hanya oknum di legislatif, tetapi juga anak buahnya di eksekutif. "Waktu itu saat berantem-berantem, kita belum mengontrol kelakuan SKPD," katanya.
Ahok kian geram setelah mencuat kabar tenaga ahli Gubernur DKI Jakarta menerima kucuran dana dari kontraktor pemenang proyek renovasi toilet Gedung DPRD DKI, PT Hana Huberta.
Diduga, tenaga ahli Ahok ikut bermain dalam permainan proyek. Tenaga ahli itu kebagian uang sebesar Rp150 juta untuk 'mengamankan' proyek renovasi dari sorotan media. Ahok meminta tenaga ahli tersebut diusut.
Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat juga meminta Inspektorat DKI Jakarta mengaudit pengadaan toilet di Gedung DPRD DKI Jakarta. Tak menutup kemungkinan audit melibatkan BPK.
"Kecuali Inspektorat memang kewalahan dan butuh pendalaman, bisa jadi BPK masuk," kata Djarot.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(YDH)
