medcom.id, Jakarta: Inspektorat DKI Jakarta diminta mengevaluasi proses lelang yang dilakukan Badan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa (BPPBJ). Sebab, penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI 2016 sampai saat ini baru mencapai 13,86%.
Gubernur Provinsi DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mempertanyakan proses lelang oleh BPPBJ. Sebab, penyerapan anggaran sebesar 13,86% hingga awal trimester kedua tergolong rendah.
"Ini harus dievalusi total ada apa. Inspektorat yang akan evaluasi," kata Ahok, panggilan Basuki, di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Selasa (26/4/2016).
Ahok meminta BPPBJ melaporkan jika ada satuan kerja perangkat daerah (SKPD) menghambat proses lelang. Karena proses lelang seharusnya sudah bisa dilakukan sejak awal tahun.
"Ini harusnya sudah mulai sejak awal tahun. Saya sudah ingatkan berkali-kali, kalau SKPD enggak bisa kerja laporkan. Karena ini menjadi penilaian BPPBJ juga," katanya.
Agar penyerapan anggaran bisa maksimal, Ahok meminta agar lelang dan pengerjaan proyek di APBD Perubahan bisa lebih cepat. Ahok menargetkan penyerapan APBD DKI 2016 pada akhir tahun mencapai 90 persen.
Seperti diketahui APBD DKI 2016 mencapai Rp 67,1 triliun. Jika penyerapannya baru 13,86 persen, artinya uang yang digunakan baru Rp 8,03 triliun.
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Mohamad Taufik berharap penyerapan APBD DKI Jakarta 2016 terealisasi. Sebab, serapan anggaran 2015 masih rendah, hanya 62 persen.
"Harus setinggi-tingginya, kalau enggak rugi masyarakat. Kalau bisa 90 persen. Pertumbuhan ekonomi itu dipengaruhi oleh belanja APBD," kata Taufik .
Menurut Taufik, belanja APBD dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi DKI yang diproyeksikan 5,9 - 6,3 persen. Dia berharap, SKPD dapat menggunakan anggaran dengan tepat.
"Kalau belanjanya bagus otomatis ekonomi bergerak. Makanya SKPD harus kerja, kalau kerjanya sedang-sedang saja percuma. Potong (pecat) saja," ujar Taufik.
medcom.id, Jakarta: Inspektorat DKI Jakarta diminta mengevaluasi proses lelang yang dilakukan Badan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa (BPPBJ). Sebab, penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI 2016 sampai saat ini baru mencapai 13,86%.
Gubernur Provinsi DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mempertanyakan proses lelang oleh BPPBJ. Sebab, penyerapan anggaran sebesar 13,86% hingga awal trimester kedua tergolong rendah.
"Ini harus dievalusi total ada apa. Inspektorat yang akan evaluasi," kata Ahok, panggilan Basuki, di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Selasa (26/4/2016).
Ahok meminta BPPBJ melaporkan jika ada satuan kerja perangkat daerah (SKPD) menghambat proses lelang. Karena proses lelang seharusnya sudah bisa dilakukan sejak awal tahun.
"Ini harusnya sudah mulai sejak awal tahun. Saya sudah ingatkan berkali-kali, kalau SKPD enggak bisa kerja laporkan. Karena ini menjadi penilaian BPPBJ juga," katanya.
Agar penyerapan anggaran bisa maksimal, Ahok meminta agar lelang dan pengerjaan proyek di APBD Perubahan bisa lebih cepat. Ahok menargetkan penyerapan APBD DKI 2016 pada akhir tahun mencapai 90 persen.
Seperti diketahui APBD DKI 2016 mencapai Rp 67,1 triliun. Jika penyerapannya baru 13,86 persen, artinya uang yang digunakan baru Rp 8,03 triliun.
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Mohamad Taufik berharap penyerapan APBD DKI Jakarta 2016 terealisasi. Sebab, serapan anggaran 2015 masih rendah, hanya 62 persen.
"Harus setinggi-tingginya, kalau enggak rugi masyarakat. Kalau bisa 90 persen. Pertumbuhan ekonomi itu dipengaruhi oleh belanja APBD," kata Taufik .
Menurut Taufik, belanja APBD dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi DKI yang diproyeksikan 5,9 - 6,3 persen. Dia berharap, SKPD dapat menggunakan anggaran dengan tepat.
"Kalau belanjanya bagus otomatis ekonomi bergerak. Makanya SKPD harus kerja, kalau kerjanya sedang-sedang saja percuma. Potong (pecat) saja," ujar Taufik
. Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(FZN)
