Pos Anggaran di RAPBD DKI yang Dipangkas dan Dihapus

Jakarta: Rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah (RAPBD) DKI Jakarta tahun 2018 hangat dibicarakan. Pasalnya, banyak pos-pos anggaran yang dinilai terlalu gemuk. Untuk merampingkan RAPBD, DPRD DKI Jakarta dan Pemprov DKI menggelar rapat Badan Anggaran RAPBD 2018. Di sana dibahas beberapa alokasi yang harus dipangkas, bahkan dihapus. Berikut alokasi anggaran yang dipangkas dan dihapus oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD): 1. Anggaran kolam ikan DPRD DKI Jakarta dihapus Anggaran rehabilitasi kolam ikan sempat membuat heboh masyarakat. Sebab, anggaran untuk kolam ikan dinilai terlalu besar, Rp620 juta. Tak hanya tahun ini, anggaran kolam ikan juga pernah muncul tahun lalu yang mencapai Rp500 juta. Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi meminta anggaran rehabilitasi kolam ikan DPRD DKI dicoret. Sebelumnya dikabarkan, usulan anggaran tersebut berasal dari dirinya. Namun, ia membantah. "Saya merasa tergelitik ketika ada yang menyatakan itu kerjaan saya. Tolong buat rekan-rekan tanyakan dulu kepada si pengusul anggaran. Saya meminta agar TAPD coret Rp620 juta," kata Prasetyo di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Senin, 27 November 2017. Politikus PDI Perjuangan ini mengaku tidak pernah memerintahkan untuk merenovasi kolam tersebut. Dia hanya pernah menanyakan soal kolam yang tidak ada ikannya. 2. Dana kunjungan kerja berkurang Dana Kunjungan kerja anggota Dewan juga bikin heboh. Anggaran yang semula mencapai Rp 107,7 miliar ini langsung dikurangi Rp43 miliar. Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Muhammad Taufik mengatakan anggaran sebelumnya terjadi kekeliruan dalam pengkalian. Alhasil, anggaran menggelembung.  "Jadi DPRD hanya sampaikan programnya tapi yang hitung satuan itu Sekwan. Kemarin saya ikut hitung dengan pimpinan, ternyata bisa dikurangi Rp43 miliar," kata Taufik di DPRD DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Selasa, 28 November 2017. Setelah dikurangi, anggaran kunker dewan menjadi sebesar Rp67,7 miliar untuk satu tahun. Taufik menuturkan dana tersebut dalam posisi budget. "Artinya, kita siapkan alokasinya dan belum tentu semua dipakai untuk kunker. Kalau kunker ke Banten atau Jabar kan enggak perlu pakai pesawat," ujar dia. 3. Dana kembar veteran dihapus Anggaran lainnya yang ikut dihapus adalah dua anggaran untuk pensiunan pejabat DKI Jakarta. Dua lembaga itu adalah Paguyuban Werdatama Jaya dan Yayasan Pensiun DKI Jakarta. Semula, Paguyuban Werdatama Jaya mendapat alokasi RpRp2,1 miliar. Sementara itu, Yayasan Pensiun DKI Jakarta mendapat Rp739 juta. "Ini kok sama? Sama-sama untuk pensiun pejabat DKI. Hapus saja salah satu," kata Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi. Di sela-sela rapat, Sekretaris Daerah Saefullah menanyakan seberapa sering yayasan tersebut mendapat dana hibah. Hasil keputusan rapat Banggar pun menyatakan dua anggaran tersebut dihapus. "Tahun kemarin dapat enggak? Kalau kemarin ada ya sudah hapus saja dua-duanya," kata Saefullah. 4. Hibah DPD DKI dicoret Hibah dana untuk Dewan Perwakilan Daerah (DPD) DKI Jakarta juga dihapus. Dalam situs apbd.jakarta.go.id,  anggaran hibah untuk DPD DKI Jakarta sebesar Rp1,5 miliar.  Anggota DPRD DKI Jakarta William Yani mengatakan Pemprov tidak perlu memberikan hibah kepada DPD DKI. Sebab, DPD DKI sudah sudah mendapatkan anggaran dari pemerintah pusat. "Apa gunanya lagi kita kasih mereka hibah? Kan mereka sudah punya anggaran," kata William dalam rapat Banggar RAPBD 2018 di DPRD DKI Jakarta, Selasa, 28 November 2017. 5. Dana hibah Laskar Merah Putih berkurang Dana hibah untuk Laskar Merah Putih semula diusulkan sebesar Rp 500 juta berkurang menjadi Rp100 juta. Anggaran ini sempat menjadi sorotan. "LMP menjadi Rp 100 juta dari Rp 500 juta, sementara Komando Resimen Mahasiwa tetap Rp 1 miliar Pak," ujar Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) DKI Jakarta Darwis Muhammad Aji.