medcom.id, Jakarta: Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama sempat mempertanyakan sikap Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi yang belum menandatangani Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (RAPBDP) 2015. Tindakan Prasetyo pun dinilai menghambat realisasi anggaran daerah.
Pengamat politik dari Unversitas Indonesia, Arbi Sanit menilai, ada nuansa politik di balik belum disahkannya RAPBDP tersebut. Sanit melihat, kisruh tersebut bukan konflik antara Ahok dan Prasetyo. Melainkan konflik Ahok dan PDI Perjuangan.
Sanit menerangkan, persetujuan terhadap RAPDBP bukan hanya lewat tanda tangan Ketua DPRD DKI, tapi juga Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo. Sebab, Mendagri akan menyetujui bila Ketua DPRD sudah meneken RAPBDP tersebut.
"Dan saya melihat, DPRD mendapat backup dari PDIP. Jadi mereka berdua (Prasetyo dan Tjahjo) harus menjalankan perintah partai. Itu yang terjadi," ujar Arbi saat dihubungi, Minggu (11/10/2015).
Menurut Sanit, ada pesan yang ingin disampaikan lewat kisruh ini. Yakni, Ahok akan kesulitan untuk menyerap anggaran. Sanit menduga, kisruh ini buat menjegal Ahok maju dalam Pemilihan Gubernur DKI 2017.
"Jadi ingin memberitahu pada pemilih, ini lho yang akan terjadi. Penyerapan anggaran akan terus rendah kalau Ahok terpilih lagi. Pesannya, jangan pilih lagi kalau tidak mau hal serupa terus terjadi,” tegas dia.
Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi sebelumnya sudah membantah jika belum ditandatanganinya RAPBDP sebagai upaya menjegal Ahok pada Pilgub 2017.
"Kepemimpinan saya sekarang ini kan transparan dan serba terbuka. Kita ngomong yang realistis soal anggaran. Jadi kita enggak mau anggarannya mengada-ngada. Jangan malah nanti dibilang ada anggaran siluman.Makanya, kita ingin realistis juga. Kalau enggak tercapai kita drop dong,” kata Prasetyo
medcom.id, Jakarta: Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama sempat mempertanyakan sikap Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi yang belum menandatangani Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (RAPBDP) 2015. Tindakan Prasetyo pun dinilai menghambat realisasi anggaran daerah.
Pengamat politik dari Unversitas Indonesia, Arbi Sanit menilai, ada nuansa politik di balik belum disahkannya RAPBDP tersebut. Sanit melihat, kisruh tersebut bukan konflik antara Ahok dan Prasetyo. Melainkan konflik Ahok dan PDI Perjuangan.
Sanit menerangkan, persetujuan terhadap RAPDBP bukan hanya lewat tanda tangan Ketua DPRD DKI, tapi juga Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo. Sebab, Mendagri akan menyetujui bila Ketua DPRD sudah meneken RAPBDP tersebut.
"Dan saya melihat, DPRD mendapat backup dari PDIP. Jadi mereka berdua (Prasetyo dan Tjahjo) harus menjalankan perintah partai. Itu yang terjadi," ujar Arbi saat dihubungi, Minggu (11/10/2015).
Menurut Sanit, ada pesan yang ingin disampaikan lewat kisruh ini. Yakni, Ahok akan kesulitan untuk menyerap anggaran. Sanit menduga, kisruh ini buat menjegal Ahok maju dalam Pemilihan Gubernur DKI 2017.
"Jadi ingin memberitahu pada pemilih, ini lho yang akan terjadi. Penyerapan anggaran akan terus rendah kalau Ahok terpilih lagi. Pesannya, jangan pilih lagi kalau tidak mau hal serupa terus terjadi,” tegas dia.
Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi sebelumnya sudah membantah jika belum ditandatanganinya RAPBDP sebagai upaya menjegal Ahok pada Pilgub 2017.
"Kepemimpinan saya sekarang ini kan transparan dan serba terbuka. Kita ngomong yang realistis soal anggaran. Jadi kita enggak mau anggarannya mengada-ngada. Jangan malah nanti dibilang ada anggaran siluman.Makanya, kita ingin realistis juga. Kalau enggak tercapai kita drop dong,” kata Prasetyo
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(ALB)
