medcom.id, Jakarta: Ketua DPRD DKI Prasetio Edi Marsudi telah menandatangani Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta 2014. Tanpa LKPJ itu, Rancangan APBD Perubahan (RAPBD-P) DKI 2015 tak akan disetujui Kementerian Dalam Negeri.
"Sudah ditandatangani. Sudah dilihat tadi," kata Wakil Ketua DPRD DKI Muhammad Taufik di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin (12/10/2015).
DPRD tak berniat menghambat pengesahan Rancangan APBD Perubahan (RAPBD-P) DKI 2015. Pelaksanaan rapat paripurna merupakan bentuk komitmen DPRD DKI memuluskan RAPBD-P itu.
"Enggak ada niat menghambat. Menghambat itu kalau enggak ada paripurna. Kan di paripurna sudah," terang Taufik.
Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mempertanyakan sikap Ketua DPRD DKI yang enggan menandatangani LKPJ APBD 2014. Pria yang biasa disapa Ahok itu menuding DPRD sengaja menghambat agar kinerja dirinya buruk di 2016.
Ahok mengaku mendapat laporan dari Kementerian Dalam Negeri yang menyatakan bahwa RAPBD-P 2015 tidak bisa disahkan sebelum ada dokumen LKPJ APBD 2014 yang telah disahkan oleh Ketua DPRD. Prasetio sengaja menunda pendatanganan LKPJ APBD 2014 agar Ahok menyadari bahwa eksekutif masih membutuhkan DPRD DKI.
medcom.id, Jakarta: Ketua DPRD DKI Prasetio Edi Marsudi telah menandatangani Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta 2014. Tanpa LKPJ itu, Rancangan APBD Perubahan (RAPBD-P) DKI 2015 tak akan disetujui Kementerian Dalam Negeri.
"Sudah ditandatangani. Sudah dilihat tadi," kata Wakil Ketua DPRD DKI Muhammad Taufik di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin (12/10/2015).
DPRD tak berniat menghambat pengesahan Rancangan APBD Perubahan (RAPBD-P) DKI 2015. Pelaksanaan rapat paripurna merupakan bentuk komitmen DPRD DKI memuluskan RAPBD-P itu.
"Enggak ada niat menghambat. Menghambat itu kalau enggak ada paripurna. Kan di paripurna sudah," terang Taufik.
Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mempertanyakan sikap Ketua DPRD DKI yang enggan menandatangani LKPJ APBD 2014. Pria yang biasa disapa Ahok itu menuding DPRD sengaja menghambat agar kinerja dirinya buruk di 2016.
Ahok mengaku mendapat laporan dari Kementerian Dalam Negeri yang menyatakan bahwa RAPBD-P 2015 tidak bisa disahkan sebelum ada dokumen LKPJ APBD 2014 yang telah disahkan oleh Ketua DPRD. Prasetio sengaja menunda pendatanganan LKPJ APBD 2014 agar Ahok menyadari bahwa eksekutif masih membutuhkan DPRD DKI.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(FZN)
