Suasana di kawasan Kalijodo, Kamis 11 Februari 2016. Foto: MI/Galih Pradipta
Suasana di kawasan Kalijodo, Kamis 11 Februari 2016. Foto: MI/Galih Pradipta

Ahok Tegas Tak Ada Ganti Rugi Bangunan di Kalijodo

Intan fauzi • 18 Februari 2016 12:31
medcom.id, Jakarta: Pemerintah DKI Jakarta tidak memberikan ganti rugi atas bangunan di Kalijodo. Sebab, bangunan di Kalijodo berdiri di atas tanah negara.
 
"Saya mau keluarin biaya tapi saya enggak mau ganti uang kerohiman sama sekali," kata Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok di Jakarta Barat, Kamis (18/2/2016).
 
Ahok Tegas Tak Ada Ganti Rugi Bangunan di Kalijodo

Ahok mengatakan, pemerintah hanya akan mengeluarkan dana untuk mendukung petugas yang menertibkan bangunan di Kalijodo. Setiap personel menerima Rp250 ribu per hari.
 
Mantan kader Partai Golkar dan Gerindra ini mengatakan, bila pemerintah memberikan ganti rugi, tidak ada surat peringatan agar warga membongkar sendiri bangunan mereka. Menurut Ahok, saat ini mayoritas warga Kalijodo minggat.
 
"Itu sudah pada pulang kampung 80 persen kok," imbuh Ahok.
 
Rencana pemerintah menggusur bangunan di Kalijodo sudah terdengar hampir dua pekan ini. Hari ini, pemerintah menerbitkan surat peringatan satu.
 
Bagi Ahok, pemerintah tidak perlu lagi dialog dengan warga Kalijodo. Surat peringat satu dinilai sudah cukup menyadarkan warga setempat agar segera angkat kaki.
 
"Kami sudah manusiawi. Kami sudah kasih peringatan, SP1, 2, dan 3," ujar Ahok.
 
Ahok Tegas Tak Ada Ganti Rugi Bangunan di Kalijodo
Warga Kalijodo mengadu ke Komnas HAM. Foto: MTVN/Meilikhah
 
Bangunan di Kalijodo berpuluh tahun untuk bar dan kafe yang menjual minuman keras serta tempat pelacuran. Padahal, menurut Ahok, kawasan itu lahan hijau--tempat penghijauan tanaman.
 
Yuli, warga Kalijodo, pasrah bila pemerintah merobohkan bangunannya. "Yang penting hak-hak kami jangan dirampas." Hak yang ia maksud adalah ganti rugi.
 
Abdul Aziz alias Daeng Aziz, tokoh masyarakat Kalijodo mengadukan rencana penggusuran ke Komnas HAM dan DPRD DKI Jakarta. Sebenarnya dia sendiri mendukung rencana itu dengan syarat pemerintah memikirkan nasib pekerja seks.
 
Ahok menjawab kerisauan Daeng. Ia menawarkan pekerja seks di Kalijodo menjadi petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum. Pemerintah DKI juga menyediakan beberapa rumah susun untuk warga Kalijodo.
 
Kalijodo terdiri enam rukun tetangga. Lima rukun tetangga masuk wilayah Jakarta Utara dan satu rukun tetangga masuk wilayah Jakarta Barat.
 
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(TRK)


TERKAIT

BERITA LAINNYA

social
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan