medcom.id, Jakarta: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan menggelar program pemeriksaan HIV/AIDS di kalangan pegawai negeri sipil (PNS) DKI. Program tersebut akan dijadwalkan rutin setiap Jumat di puskesmas kecamatan.
Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat mengatakan, Pemprov DKI akan memerintahkan puskesmas kecamatan untuk pemeriksaan tersebut.
"Kita perintahkan puskesmas untuk memeriksa HIV/AIDS kepada seluruh pegawai," ungkap Djarot di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Kamis (24/3/2016).
Dari data hasil pemeriksaan PNS nantinya akan diketahui akar penyebab peningkatan jumlah penderita HIV/AIDS di kalangan PNS. Sayangnya Djarot tak menyebut angka penderita dan peningkatan itu. "Apa karena seks bebas, narkoba, atau karena perilaku menyimpang. Kita harus tahu terlebih dahulu," kata dia.
Djarot menyebut, Pemprov DKI akan menerbitkan surat edaran terkait program tersebut. Surat edaran itu akan disebar ke seluruh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dan unit kerja perangka daerah (UKPD).
Nantinya, setiap Jumat akan ada satu SKPD atau UKPD yang memeriksa HIV/AIDS. Pemeriksaan ini, kata Djarot, akan dilakukan bertahap ke seluruh PNS. Selanjutnya menyasar masyarakat.
"Itu kan tidak bisa dilakukan satu kali Jumat saja. Misalnya, Jumat ini PNS di Dinas Pendidikan diperiksa seluruhnya, kemudian Jumat berikutnya Satpol PP, begitu seterusnya," jelas dia.
Para PNS pun diminta tidak khawatir menjalani pemeriksaan tersebut. Karena, mantan Wali Kota Blitar itu menilai, pemeriksaan akan sangat berguna bagi dirinya maupun orang lain.
"Tidak usah takut dan khawatir, kalau memang terkena bisa diobati supaya tidak menjadi AIDS," tandas Djarot.
Program tersebut akan dilaksanakan segera mungkin. Masalah HIV/AIDS dinilai sudah sangat bahaya dan perlu segera ditangani.
Kementerian Kesehatan mencatat jumlah kasus HIV/AIDS di Ibu Kota selama sepuluh tahun terakhir, Jakarta menempati peringkat pertama kasus HIV/AIDS, dengan jumlah kasus mencapai 38.464 kasus, diikuti Jawa Timur (24.104kasus), Papua (20.147 kasus), Jawa Barat (17.075 kasus) dan Jawa Tengah (12.267 kasus).
medcom.id, Jakarta: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan menggelar program pemeriksaan HIV/AIDS di kalangan pegawai negeri sipil (PNS) DKI. Program tersebut akan dijadwalkan rutin setiap Jumat di puskesmas kecamatan.
Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat mengatakan, Pemprov DKI akan memerintahkan puskesmas kecamatan untuk pemeriksaan tersebut.
"Kita perintahkan puskesmas untuk memeriksa HIV/AIDS kepada seluruh pegawai," ungkap Djarot di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Kamis (24/3/2016).
Dari data hasil pemeriksaan PNS nantinya akan diketahui akar penyebab peningkatan jumlah penderita HIV/AIDS di kalangan PNS. Sayangnya Djarot tak menyebut angka penderita dan peningkatan itu. "Apa karena seks bebas, narkoba, atau karena perilaku menyimpang. Kita harus tahu terlebih dahulu," kata dia.
Djarot menyebut, Pemprov DKI akan menerbitkan surat edaran terkait program tersebut. Surat edaran itu akan disebar ke seluruh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dan unit kerja perangka daerah (UKPD).
Nantinya, setiap Jumat akan ada satu SKPD atau UKPD yang memeriksa HIV/AIDS. Pemeriksaan ini, kata Djarot, akan dilakukan bertahap ke seluruh PNS. Selanjutnya menyasar masyarakat.
"Itu kan tidak bisa dilakukan satu kali Jumat saja. Misalnya, Jumat ini PNS di Dinas Pendidikan diperiksa seluruhnya, kemudian Jumat berikutnya Satpol PP, begitu seterusnya," jelas dia.
Para PNS pun diminta tidak khawatir menjalani pemeriksaan tersebut. Karena, mantan Wali Kota Blitar itu menilai, pemeriksaan akan sangat berguna bagi dirinya maupun orang lain.
"Tidak usah takut dan khawatir, kalau memang terkena bisa diobati supaya tidak menjadi AIDS," tandas Djarot.
Program tersebut akan dilaksanakan segera mungkin. Masalah HIV/AIDS dinilai sudah sangat bahaya dan perlu segera ditangani.
Kementerian Kesehatan mencatat jumlah kasus HIV/AIDS di Ibu Kota selama sepuluh tahun terakhir, Jakarta menempati peringkat pertama kasus HIV/AIDS, dengan jumlah kasus mencapai 38.464 kasus, diikuti Jawa Timur (24.104kasus), Papua (20.147 kasus), Jawa Barat (17.075 kasus) dan Jawa Tengah (12.267 kasus).
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(KRI)
