Pengendara melintas di samping area pembangunan jalur kereta api ringan (LRT) dan jalan tol layang Jakarta-Cikampek II, di ruas jalan Tol Jakarta-Cikampek, di Bekasi, Jawa Barat, Rabu (12/7/2017). Foto: Antara/Risky Andrianto
Pengendara melintas di samping area pembangunan jalur kereta api ringan (LRT) dan jalan tol layang Jakarta-Cikampek II, di ruas jalan Tol Jakarta-Cikampek, di Bekasi, Jawa Barat, Rabu (12/7/2017). Foto: Antara/Risky Andrianto

Luhut Minta Maaf Pembangunan LRT Bikin Macet

Gabriela Jessica Restiana Sihite • 04 Agustus 2017 15:06
medcom.id, Jakarta: Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan meminta maaf kepada publik karena pembangunan light rail transit (LRT) Jakarta-Bogor-Depok-Bekasi (Jabodebek) menyebabkan kemacetan. Banyak titik mengalami penyempitan jalan, sehingga masyarakat tak nyaman berlalu lintas.
 
"Kami meminta maaf pada publik. Kami tak ada pilihan," ucap Luhut saat meninjau pembangunan LRT di Cibubur, Jakarta, Jumat 4 Agustus 2017.
 
Proyek LRT tahap pertama meliputi tiga ruas, yakni Cawang-Cibubur sepanjang 14,8 kilometer (km), Cawang-Dukuh Atas sepanjag 11 km, dan Cawang-Bekasi Timur sepanjang 18,5 km. Akibat pembangunan prasarana LRT tersebut, berbagai titik di sisi ruas Tol Jagorawi mengalami kemacetan, terutama ruas Cawang-Pancoran dan Kuningan.

Menyadari itu, Luhut berharap pembangunan sarana dan prasarana LRT Jabodebek bisa rampung sesuai target, yakni Mei 2019.
 
"Kami berharap semua proses bisa selesai sesuai jadwal. Jadi, tidak terlalu lama masalah lalu lintas ini terganggu. Sekali lagi saya mohon maaf atas kejadian ini kepada publik yang tentu akan mengalami banyak gangguan masalah lalu lintas," kata Luhut.
 
Direktur Utama PT Adhi Karya (persero) Tbk Budi Harto menyebut saat ini progres pembangunan prasarana LRT Jabodebek mencapai 18%. Secara rinci, progres pembangunan ruas Cawang-Cibubur mencapai 37%, Cawang-Bekasi Timur 17%, dan Cawang-Dukuh Atas 3%.
 
Budi membeberkan masih ada lahan di Bekasi Timur yang belum dibebaskan sebanyak 10 hektare (ha) untuk dibangun depo. Dari total lahan itu, 5 ha merupakan milik negara dan 5 ha miliki swasta dan masyarakat.
 
"Semua lahan hampir bebas. Rencananya, hari Senin 7 Agustus ada rapat dengan Pemprov Jawa Barat untuk finalisasi pembebasan itu. Diharapkan September rampung untuk seluruh pembebasan lahan," kata dia.
 
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(MBM)


TERKAIT

BERITA LAINNYA

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan