Jakarta: Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Mujiyono menilai ratusan aparatur sipil negara (ASN) enggan mengikuti seleksi lelang jabatan lantaran malas. ASN merasa nyaman dengan posisi dan tingginya tunjungan kinerja daerah (TKD).
"ASN DKI take home pay-nya gede kan, bikin iri daerah lain. Seharusnya ini menjadi pemicu kerjanya harus lebih baik," ujar Mujiyono di Jakarta, Rabu, 12 Mei 2021.
Mujiyono menyampaikan tidak semua daerah memiliki TKD tinggi. Sebab, disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah masing-masing.
Dia mengaku pihaknya berupaya mensejahterakan ASN DKI dengan menaikkan TKD. Hal itu sebagai upaya mencegah oknum ASN korupsi.
"Begitu dinaikkan, (mereka merasa) 'Ah gua udah cukup', ambisi positif untuk jabatan yang lebih tinggi, enggak keluar tantangan-tantangan untuk mencoba di level yang lebih tinggi," tutur dia.
(Baca: Lelang Jabatan Tak Laku, Tatanan Birokrasi Pemprov DKI Dikritik)
Politikus Demokrat itu menekankan ASN ialah abdi negara. Mereka sepatutnya melakukan upaya maksimal melayani masyarakat. Termasuk, meningkatkan kualitas kinerja.
"Mereka harus maksimal mengeskplore dirinya untuk layani masyarakat, mereka digaji dari uang rakyat (melalui) APBD atau APBN," tegas dia.
Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengumpulkan ASN yang tidak mengikuti seleksi terbuka jabatan eselon II di lapangan upacara, Balai Kota, Jakarta, Senin, 10 Mei 2021.
Anies geram melihat anak buhnya tidak melaksanakan instruksinya mengikuti seleksi jabatan eselon II. Sebanyak 239 pejabat di lingkungan Pemprov DKI tidak mau ikut seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama atau eselon II.
"Malu sesungguhnya kita. Malu kenapa, ada instruksi tidak dilaksanakan," tutur Anies.
Jakarta: Ketua Komisi A DPRD
DKI Jakarta Mujiyono menilai ratusan aparatur sipil negara (
ASN) enggan mengikuti seleksi lelang jabatan lantaran malas. ASN merasa nyaman dengan posisi dan tingginya tunjungan kinerja daerah (TKD).
"ASN DKI
take home pay-nya
gede kan, bikin iri daerah lain. Seharusnya ini menjadi pemicu kerjanya harus lebih baik," ujar Mujiyono di Jakarta, Rabu, 12 Mei 2021.
Mujiyono menyampaikan tidak semua daerah memiliki TKD tinggi. Sebab, disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah masing-masing.
Dia mengaku pihaknya berupaya mensejahterakan ASN DKI dengan menaikkan TKD. Hal itu sebagai upaya mencegah oknum ASN korupsi.
"Begitu dinaikkan, (mereka merasa) 'Ah gua udah cukup', ambisi positif untuk jabatan yang lebih tinggi, enggak keluar tantangan-tantangan untuk mencoba di level yang lebih tinggi," tutur dia.
(Baca:
Lelang Jabatan Tak Laku, Tatanan Birokrasi Pemprov DKI Dikritik)
Politikus Demokrat itu menekankan ASN ialah abdi negara. Mereka sepatutnya melakukan upaya maksimal melayani masyarakat. Termasuk, meningkatkan kualitas kinerja.
"Mereka harus maksimal mengeskplore dirinya untuk layani masyarakat, mereka digaji dari uang rakyat (melalui) APBD atau APBN," tegas dia.
Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengumpulkan ASN yang tidak mengikuti seleksi terbuka jabatan eselon II di lapangan upacara, Balai Kota, Jakarta, Senin, 10 Mei 2021.
Anies geram melihat anak buhnya tidak melaksanakan instruksinya mengikuti seleksi jabatan eselon II. Sebanyak 239 pejabat di lingkungan Pemprov DKI tidak mau ikut seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama atau eselon II.
"Malu sesungguhnya kita. Malu kenapa, ada instruksi tidak dilaksanakan," tutur Anies.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id(REN)