Walk Out Menunjukkan Kelemahan Mayoritas DPRD DKI

Jakarta: Aksi walk out yang dilakukan fraksi di DPRD DKI Jakarta dinilai menunjukkan lemahnya kekuatan mayoritas anggota dewan. Suara PSI dinilai tidak bergeming jika mayoritas anggota bersuara.   “Walk out dilakukan oleh kekuatan mayoritas di parlemen (DPRD DKI) untuk melawan PSI. Inilah yang nampak ironis. Bagaimana bisa kelompok yang dominan justru meninggalkan ruangan sidang hanya karena PSI yang lemah secara jumlah suara?" kata Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen (Formappi), Lucius Karus, Selasa, 15 Desember 2020.   Lucius menyebut suara PSI tak akan sebanding dengan kekuatan fraksi-fraksi yang walk out. Menurutnya, sikap PSI tak akan berpengaruh pada keputusan akhir jika fraksi-fraksi lain kompak mendukung usulan anggaran.   "Walk out mayoritas fraksi di DPRD DKI seolah-olah mengatakan sebegitu lemahnya sehingga mayoritas suara harus memutuskan keluar dari ruangan rapat. Alih-alih berharap menujukkan kebesaran fraksi, sikap emosional justru mengerdilkan mereka,” ujarnya.   Lucius menjelaskan, walk out umumnya dilakukan kelompok minoritas di parlemen yang mempunyai sikap berbeda atas sebuah kebijakan. Mereka yang walk out, kata Lucius, tak mau tercatat sebagai bagian dari kelompok mayoritas yang mengesahkan sesuatu.   Walk out, kata Lucius, merupakan bentuk perlawanan minoritas atas mayoritas dalam proses pengambilan keputusan. Dia menjelaskan, walk out menjadi sikap fraksi minoritas karena tidak berdaya, tidak mampu mempengaruhi keputusan akhir yang dilakukan mayoritas suara fraksi.   "Walk out biasanya dilakukan fraksi atau anggota yang memilikki perbedaan sikap dengan mayoritas anggota. Pilihan walk out diambil agar terbebas dari beban politik yang akan timbul pasca keputusan diambil. Nah yang terjadi di DPRD DKI justru sebaliknya," kata Lucius.   Seperti diketahui, dari total 106 DPRD DKI, PDI Perjuangan memiliki 25 kursi, diikuti Gerindra (19 kursi), PKS (16 kursi), Demokrat (10 kursi), PAN (9 kursi), PSI (8 kursi), NasDem (7 kursi), Golkar (6 kursi), PKB (5 kursi) dan PPP satu kursi.   Sejumlah fraksi melakukan aksi walk out ketika PSI mendapatkan giliran menyampaikan pandangan umumnya dalam rapat Raperda tentang perubahan Perda Nomor 1 Tahun 2015 di gedung DPRD DKI Jakarta, Senin, 14 Desember 2020. Aksi walk out diduga sebagai respons atas sikap PSI yang menolak kenaikan Rencana Kerja Tahunan  (RKT) DPRD DKI Jakarta.