Jakarta: Anggota DPRD Fraksi PDI Perjuangan Gembong Warsono menilai, kebijakan Gubernur DKI Jakarta dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan-Sandiaga Uno adalah kebijakan seolah-olah. Seolah berorientasi pada rakyat.
"Soal orientasi pada rakyat itu kan tergantung kita yang menilai. Masing-masing punya penilaian. Cuma orientasi yang berpihak ini jangan seolah-olah," kata Gembong di Gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis, 25 Januari 2018.
Gembong menilai selama 100 hari kepemimpinan Anies-Sandi kebijakan yang seolah pro-rakyat atau berorientasi rakyat belum sepenuhnya sesuai realita. Malah, kata dia, kebijakan bersifat pemiskinan bukan pemberdayaan.
"Contohnya ketika memperbolehkan becak diberlakukan di DKI Jakarta seolah berpihak pada rakyat kecil. Kalo memang benar berpihak, seharusnya mereka diberdayakan dialihprofesikan. Karena di zaman digital ini rasanya tidak elok tukang becak ajak bersaing dengan ojek online. Jadi seolah berpihak tetapi sebetulnya ini pemiskinan" tandas Gembong.
Gembong menegaskan Pemprov punya tanggung jawab memberdayakan masyarakat. Ini supaya masyarakat punya kehidupan yang lebih baik.
"Pemprov punya kewajiban untuk melatih memimpin mereka supaya alih profesi." tandas dia.
(Baca juga: Politik Becak Anies-Sandi)
Jakarta: Anggota DPRD Fraksi PDI Perjuangan Gembong Warsono menilai, kebijakan Gubernur DKI Jakarta dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan-Sandiaga Uno adalah kebijakan seolah-olah. Seolah berorientasi pada rakyat.
"Soal orientasi pada rakyat itu kan tergantung kita yang menilai. Masing-masing punya penilaian. Cuma orientasi yang berpihak ini jangan seolah-olah," kata Gembong di Gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis, 25 Januari 2018.
Gembong menilai selama 100 hari kepemimpinan Anies-Sandi kebijakan yang seolah pro-rakyat atau berorientasi rakyat belum sepenuhnya sesuai realita. Malah, kata dia, kebijakan bersifat pemiskinan bukan pemberdayaan.
"Contohnya ketika memperbolehkan becak diberlakukan di DKI Jakarta seolah berpihak pada rakyat kecil. Kalo memang benar berpihak, seharusnya mereka diberdayakan dialihprofesikan. Karena di zaman digital ini rasanya tidak elok tukang becak ajak bersaing dengan ojek online. Jadi seolah berpihak tetapi sebetulnya ini pemiskinan" tandas Gembong.
Gembong menegaskan Pemprov punya tanggung jawab memberdayakan masyarakat. Ini supaya masyarakat punya kehidupan yang lebih baik.
"Pemprov punya kewajiban untuk melatih memimpin mereka supaya alih profesi." tandas dia.
(Baca juga:
Politik Becak Anies-Sandi)
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(REN)
