medcom.id, Jakarta: Gubernur DKI Jakarta Basuki 'Ahok' Tjahaja Purnama diminta tidak memperkeruh suasana dengan mengeluarkan pernyataan keras melalui media massa. Ahok diminta melakukan gugatan ke pengadilan jika tidak setuju dengan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras.
"Hasil audit jangan diperseterukan dong," kata anggota BPK Eddy Mulyadi Soepardi usai menemui Presiden Jokowi di di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis (14/4/2016).
Ia mengungkapkan, hasil audit sesuai prosedur. Eddy enggan berkomentar lebih jauh terkait perbedaan NJOP (Nilai Jual Objek Pajak) lahan Rumah Sakit Sumber Waras. BPK menyatakan, tanah seluas 36.410 meter persegi itu dibeli Pemprov DKI Jakarta dengan NJOP sebesar Rp20 juta per meter persegi.
"Kalau dia (Ahok) bilang ngaco, silakan aja. Suka-suka dia, tapi kan ada aturannya," ujarnya.
Eddy membalas salam Ahok yang mendoakan pimpinan BPK panjang umur agar melihat Ahok menjadi Presiden. Eddy mengucapkan terima kasih sudah didoakan berumur panjang. "Salam kembali. Salam kembali. Didoakan panjang umur itu bagus," kata Eddy sembari tertawa.
Sebelumnya, Ahok menyindir sejumlah petinggi BPK, salah satunya Harry Azhar Aziz yang masuk daftar Panama Papers. Ahok menuding BPK tak paham hitungan pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras.
Tak hanya Harry, Ahok juga titip salam pada Eddy Mulyadi. Dengan nada menyindir Ahok mengaku berdoa agar Eddy sehat selalu dan berumur panjang.
"Salam tuh sama salah satu ketua BPK Prof Edi. Aku doain dia umur panjang untuk lihat Ahok jadi presiden. Supaya saya berantas munafik yang enggak bisa buktiin," kata Ahok, Rabu 14 April.
Meski mengaku tak sepakat dengan hasil audit BPK, mantan Bupati Belitung Timur ini tak akan mengugat lembaga negara itu. Lagi-lagi dia menyindir lembaga tinggi negara tersebut sebagai lembaga yang tak memiliki kekurangan.
Sebelumnya, Ahok diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras. Suami Veronica Tan itu dicecar 50 pertanyaan selama 12 jam.
Usai diperiksa KPK, Ahok menyatakan BPK menyembunyikan data kebenaran dalam audit investigasi. "Saya bilang, BPK menyembunyikan data kebenaran. BPK meminta kita melakukan sesuatu yang tidak bisa kita lakukan. Suruh membatalkan transaksi pembelian tanah Sumber Waras," kata Ahok, Selasa malam 12 April 2016.
Berdasarkan kesimpulan sementara KPK, keterangan Ahok terkait pembelian lahan seluas 3,64 hektare itu berbeda dengan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK. BPK atas laporan keuangan DKI Jakarta pada 2014 menyatakan pembelian tanah terindikasi merugikan keuangan daerah Rp 191,3 miliar. Karena harga pembelian Pemprov DKI terlalu mahal.
Dalam auditnya, BPK menilai pembelian tersebut berlebihan dan seharusnya disamakan dengan Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) bangunan sekitarnya.
Jika mengikuti NJOP bangunan sekitar, Pemprov DKI Jakarta bisa menghemat Rp191 miliar sehingga valuasi tanah tersebut seharusnya hanya sebesar Rp689 miliar. Bukan Rp 880 miliar.
medcom.id, Jakarta: Gubernur DKI Jakarta Basuki 'Ahok' Tjahaja Purnama diminta tidak memperkeruh suasana dengan mengeluarkan pernyataan keras melalui media massa. Ahok diminta melakukan gugatan ke pengadilan jika tidak setuju dengan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras.
"Hasil audit jangan diperseterukan dong," kata anggota BPK Eddy Mulyadi Soepardi usai menemui Presiden Jokowi di di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis (14/4/2016).
Ia mengungkapkan, hasil audit sesuai prosedur. Eddy enggan berkomentar lebih jauh terkait perbedaan NJOP (Nilai Jual Objek Pajak) lahan Rumah Sakit Sumber Waras. BPK menyatakan, tanah seluas 36.410 meter persegi itu dibeli Pemprov DKI Jakarta dengan NJOP sebesar Rp20 juta per meter persegi.
"Kalau dia (Ahok) bilang ngaco, silakan aja. Suka-suka dia, tapi kan ada aturannya," ujarnya.
Eddy membalas salam Ahok yang mendoakan pimpinan BPK panjang umur agar melihat Ahok menjadi Presiden. Eddy mengucapkan terima kasih sudah didoakan berumur panjang. "Salam kembali. Salam kembali. Didoakan panjang umur itu bagus," kata Eddy sembari tertawa.
Sebelumnya, Ahok menyindir sejumlah petinggi BPK, salah satunya Harry Azhar Aziz yang masuk daftar Panama Papers. Ahok menuding BPK tak paham hitungan pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras.
Tak hanya Harry, Ahok juga titip salam pada Eddy Mulyadi. Dengan nada menyindir Ahok mengaku berdoa agar Eddy sehat selalu dan berumur panjang.
"Salam tuh sama salah satu ketua BPK Prof Edi. Aku doain dia umur panjang untuk lihat Ahok jadi presiden. Supaya saya berantas munafik yang enggak bisa buktiin," kata Ahok, Rabu 14 April.
Meski mengaku tak sepakat dengan hasil audit BPK, mantan Bupati Belitung Timur ini tak akan mengugat lembaga negara itu. Lagi-lagi dia menyindir lembaga tinggi negara tersebut sebagai lembaga yang tak memiliki kekurangan.
Sebelumnya, Ahok diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras. Suami Veronica Tan itu dicecar 50 pertanyaan selama 12 jam.
Usai diperiksa KPK, Ahok menyatakan BPK menyembunyikan data kebenaran dalam audit investigasi. "Saya bilang, BPK menyembunyikan data kebenaran. BPK meminta kita melakukan sesuatu yang tidak bisa kita lakukan. Suruh membatalkan transaksi pembelian tanah Sumber Waras," kata Ahok, Selasa malam 12 April 2016.
Berdasarkan kesimpulan sementara KPK, keterangan Ahok terkait pembelian lahan seluas 3,64 hektare itu berbeda dengan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK. BPK atas laporan keuangan DKI Jakarta pada 2014 menyatakan pembelian tanah terindikasi merugikan keuangan daerah Rp 191,3 miliar. Karena harga pembelian Pemprov DKI terlalu mahal.
Dalam auditnya, BPK menilai pembelian tersebut berlebihan dan seharusnya disamakan dengan Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) bangunan sekitarnya.
Jika mengikuti NJOP bangunan sekitar, Pemprov DKI Jakarta bisa menghemat Rp191 miliar sehingga valuasi tanah tersebut seharusnya hanya sebesar Rp689 miliar. Bukan Rp 880 miliar.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(FZN)
