medcom.id, Jakarta: Penertiban pemukiman Bukit Duri, Tebet, Jakarta Selatan, yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dinilai tidak akan terlalu berpengaruh terhadap tingkat elektabilitas dan popularitas calon petahana Basuki 'Ahok' Tjahaja Purnama dan Djarot Saiful Hidayat. Keduanya dinilai masih memiliki waktu untuk memulihkan 'citra baik' mereka jelang Pilkada DKI 2017 mendatang.
Pakar komunikasi politik Hendri Satrio mengatakan, calon petahana tersebut setidaknya memiliki waktu sekitar lima bulan ke depan jelang Pilkada. Apalagi, menurut Hendri, soal citra keduanya, pasti sudah dipikirkan matang-matang.
"(Tingkat elektabilitas) Pasti sudah diperhitungkan," kata Hendri dalam program Netizen News, Metro TV, Rabu (28/9/2016).
Menurut Hendri, pasangan Ahok-Djarot masih ada waktu lima bulan untuk me-recovery citra mereka saat ini. Apalagi, soal penertiban pemukiman warga pasti akan selalu ada pro dan kontra.
Hendri menambahkan, soal penertiban, apa yang dilakukan Pemprov DKI di bawah kepemimpinan Ahok-Djarot merupakan program yang harus dilakukan dan berada di jalur yang benar.
Tidak hanya itu, menurut Hendri, sosok seorang gubernur juga harus melakukan tindakan-tindakan yang mungkin tidak populis, tapi harus dilakukan. Belum lagi, selama ini Ahok memegang prinsip, penertiban bantaran kali yang dilakukannya bisa mencegah banjir Ibu Kota yang selama ini menjadi masalah utama.
Namun begitu, yang patut menjadi perhatian Ahok dan Djarot menjelang Pilkada ini yakni, "Masalah ini adalah bagaimana program Ahok-Djarot menyelesaikan luka yang membekas. Ini yang harus segera dipikirkan," tegas dia. "Tapi, kalau memang alasan (penertiban) sudah jelas, harus bisa dipertanggungjawabkan," tambahnya.
Membekasnya luka-luka korban penertiban ini, papar Hendri, perlu segera dicari solusinya oleh kedua pasangan yang diusung PDIP, Golkar, Hanura, dan NasDem itu. Sebab, jika tidak, luka yang membekas itu cukup berbahaya untuk elektabilitas keduanya pada kontestasi Pilkada 2017 mendatang.
Namun demikian, program normalisasi kali DKI juga bisa berdampak positif pada keduanya. Syaratnya, jika normalisasi kali yang dilakukan dengan cara merelokasi warga di bantaran kali terbukti berhasil mengurangi banjir dalam lima bulan ke depan.
"Kalau tidak ada perbedaannya, Ahok-Djarot harus menanggung akibat yang lebih fatal," pungkas dia.
medcom.id, Jakarta: Penertiban pemukiman Bukit Duri, Tebet, Jakarta Selatan, yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dinilai tidak akan terlalu berpengaruh terhadap tingkat elektabilitas dan popularitas calon petahana Basuki 'Ahok' Tjahaja Purnama dan Djarot Saiful Hidayat. Keduanya dinilai masih memiliki waktu untuk memulihkan 'citra baik' mereka jelang Pilkada DKI 2017 mendatang.
Pakar komunikasi politik Hendri Satrio mengatakan, calon petahana tersebut setidaknya memiliki waktu sekitar lima bulan ke depan jelang Pilkada. Apalagi, menurut Hendri, soal citra keduanya, pasti sudah dipikirkan matang-matang.
"(Tingkat elektabilitas) Pasti sudah diperhitungkan," kata Hendri dalam program Netizen News, Metro TV, Rabu (28/9/2016).
Menurut Hendri, pasangan Ahok-Djarot masih ada waktu lima bulan untuk me-recovery citra mereka saat ini. Apalagi, soal penertiban pemukiman warga pasti akan selalu ada pro dan kontra.
Hendri menambahkan, soal penertiban, apa yang dilakukan Pemprov DKI di bawah kepemimpinan Ahok-Djarot merupakan program yang harus dilakukan dan berada di jalur yang benar.
Tidak hanya itu, menurut Hendri, sosok seorang gubernur juga harus melakukan tindakan-tindakan yang mungkin tidak populis, tapi harus dilakukan. Belum lagi, selama ini Ahok memegang prinsip, penertiban bantaran kali yang dilakukannya bisa mencegah banjir Ibu Kota yang selama ini menjadi masalah utama.
Namun begitu, yang patut menjadi perhatian Ahok dan Djarot menjelang Pilkada ini yakni, "Masalah ini adalah bagaimana program Ahok-Djarot menyelesaikan luka yang membekas. Ini yang harus segera dipikirkan," tegas dia. "Tapi, kalau memang alasan (penertiban) sudah jelas, harus bisa dipertanggungjawabkan," tambahnya.
Membekasnya luka-luka korban penertiban ini, papar Hendri, perlu segera dicari solusinya oleh kedua pasangan yang diusung PDIP, Golkar, Hanura, dan NasDem itu. Sebab, jika tidak, luka yang membekas itu cukup berbahaya untuk elektabilitas keduanya pada kontestasi Pilkada 2017 mendatang.
Namun demikian, program normalisasi kali DKI juga bisa berdampak positif pada keduanya. Syaratnya, jika normalisasi kali yang dilakukan dengan cara merelokasi warga di bantaran kali terbukti berhasil mengurangi banjir dalam lima bulan ke depan.
"Kalau tidak ada perbedaannya, Ahok-Djarot harus menanggung akibat yang lebih fatal," pungkas dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(HUS)
