Dana Hibah yang Diminta Pemkot Bekasi Berlebihan
Tempat pembuangan sampah Bantargebang, Bekasi. Foto: Medcom.id/LB Ciputri Hutabarat.
Jakarta: Dana hibah yang diminta Pemerintah Kota Bekasi sebanyak Rp2,09 triliun dinilai berlebihan. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dinilai tidak memiliki kewajiban memenuhi permintaan tersebut.
 
Ketua Komisi C DPRD DKI Jakarta Santoso mengatakan ancaman larangan membuang sampah di Bantargebang dinilai belebih dan menyandar kepentingan masyarakat.
 
"Kalau Rp2,09 triliun ya kebanyakan, berlebihan. Dia enggak boleh menyandera gitu dong. Ini kan masih sama-sama Indonesia," kata Santoso saat dihubungi Medcom.id, Jakarta Pusat, Sabtu, 20 Oktober 2018.
 
Santoso menyebut Pemprov DKI tak memiliki kewajiban memenuhi seluruh permintaan Pemkot Bekasi. Pasalnya, pemberian dana hibah tergantung pada kemampuan daerah.
 
"Pertama, kita harus lihat kemampuan daerah kita. Kedua, lihat rasionalitas terhadap fee itu. Rasional enggak?" Ungkapnya.

Baca: Truk Sampah Milik DKI kembali Dilempari

Pemberian dana hibah tak lepas dari persetujuan Komisi C DPRD DKI Jakarta. Jika dinilai tak sesuai pemanfaatan, maka permintaan itu bisa ditolak. "Nanti dirapatkan. Nanti Pemkot Bekasi kita undang. Kalau enggak meyakinkan ya kita batalin," ujar Santoso.
 
Pemkot Bekasi mengajukan proposal dana hibah terkait pengelolaan sampah sebesar Rp1 triliun.  Kemudian angka itu direvisi menjadi Rp2,09 triliun.
 
Dalam proposal itu disebutkan dana itu akan digunakan untuk pembangunan jalan layang Cipendawa, jalan layang Rawa Panjang dan pembebasan lahan Jalan Siliwangi.




(FZN)

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id