medcom.id, Jakarta: Penolakan pengesahan RAPBD DKI 2015 diduga sudah direncanakan sejumlah oknum DPRD DKI. Mereka melakukan kesepakatan sebelum rapat banggar dilaksanakan.
Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama mengatakan, sebelum rapat banggar dilaksanakan, dirinya mendapat informasi dari salah seorang anggota DPRD DKI melalui telepon, bahwa dewan sepakat menolak Perda (Peraturan Daerah) tentang RAPBD DKI Tahun 2015.
"Saya secara lisan dapat telepon itu, DPRD menolak untuk Perda," kata Ahok di Balai Kota, Jakarta, Senin (23/3/2015).
Ahok mengaku aneh, dia menduga ada permainan politik terkait pembahasan putusan akhir dewan pada rapat pimpinan, Jumat 20 Maret. Dugaan itu menguat setelah rapim tidak dihadiri Ketua DPRD Prasetyo Edi Marsudi sekaligus Ketua Badan Anggaran (Banggar) dan fraksi NasDem.
Apalagi, saat berkunjung ke Balai Kota pada Kamis, 19 maret, Prasetyo sudah sepakat untuk menggunakan RAPBD DKI Jakarta 2015.
"Seharusnya ini bukan proses politik lagi. Ini sudah proses administrasi. Hanya 13 orang Banggar yang hadir. Ketua DPRD selaku Ketua Banggar ditambah satu fraksi harusnya sudah jadi Perda," ujarnya.
Seperti diketahui, pimpinan dewan pada 20 Maret menolak penggunaan RAPBD 2015, sehingga Ahok harus mengeluarkan Pergub untuk menggunakan anggaran APBD Perubahan DKI 2014 dengan pagu anggaran Rp72,9 triliun, lebih kecil Rp180 miliar dibanding RAPBD 2015 sebesar Rp73,08 triliun.
medcom.id, Jakarta: Penolakan pengesahan RAPBD DKI 2015 diduga sudah direncanakan sejumlah oknum DPRD DKI. Mereka melakukan kesepakatan sebelum rapat banggar dilaksanakan.
Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama mengatakan, sebelum rapat banggar dilaksanakan, dirinya mendapat informasi dari salah seorang anggota DPRD DKI melalui telepon, bahwa dewan sepakat menolak Perda (Peraturan Daerah) tentang RAPBD DKI Tahun 2015.
"Saya secara lisan dapat telepon itu, DPRD menolak untuk Perda," kata Ahok di Balai Kota, Jakarta, Senin (23/3/2015).
Ahok mengaku aneh, dia menduga ada permainan politik terkait pembahasan putusan akhir dewan pada rapat pimpinan, Jumat 20 Maret. Dugaan itu menguat setelah rapim tidak dihadiri Ketua DPRD Prasetyo Edi Marsudi sekaligus Ketua Badan Anggaran (Banggar) dan fraksi NasDem.
Apalagi, saat berkunjung ke Balai Kota pada Kamis, 19 maret, Prasetyo sudah sepakat untuk menggunakan RAPBD DKI Jakarta 2015.
"Seharusnya ini bukan proses politik lagi. Ini sudah proses administrasi. Hanya 13 orang Banggar yang hadir. Ketua DPRD selaku Ketua Banggar ditambah satu fraksi harusnya sudah jadi Perda," ujarnya.
Seperti diketahui, pimpinan dewan pada 20 Maret menolak penggunaan RAPBD 2015, sehingga Ahok harus mengeluarkan Pergub untuk menggunakan anggaran APBD Perubahan DKI 2014 dengan pagu anggaran Rp72,9 triliun, lebih kecil Rp180 miliar dibanding RAPBD 2015 sebesar Rp73,08 triliun.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(FZN)
